JADI
PEJABAT BUKAN UNTUK MENCARI UNTUNG ATAU MEMENTINGKAN KEPENTINGAN PARTAI
(GOLONGAN)
Oleh
Casmudi, S.AP
Menjadi orang yang sukses dalam
lingkaran kekuasaan, baik menjadi kepala daerah atau anggota legislatif baik
tingkat pusat (DPR) atau tingkat daerah (DPRD) merupakan idaman setiap orang.
Segala usaha dan materi dikerahkan untuk memenangkan pertandingan dalam sebuah
acara besar bernama Pemilu. Perlu diketahui, bahwa untuk menjadi kepala daerah
atau anggota legislatif secara mayoritas melalui partai yang mengusungnya.
Meskipun melalui jalur independen juga ada yang memenangkan pemilu. Tetapi
gaungnya tidak sehebat yang melalui partai politik.
Bukan hal yang mustahil, untuk menjadi pejabat tersebut tidaklah mudah. Melalui
kampanye yang menguras tenaga, materi yang tidak sedikit, koordinasi tim sukses
yang solid dan hal-hal lain yang mampu memenangkan pertandingan politik. Yang
menarik adalah kampanye yang dilakukan sebelum menjabat. Berbagai slogan
dikerahkan, yang jelas mampu menarik rakyat. Mereka pun berprinsip bahwa mereka
mampu merubah keadaan bangsa. Mereka juga berjanji akan menjadi bagian dari
bangsa yang bertujuan untuk mementingkan kepentingan bangsa, bukanlah untuk
kepentingan golongan atau partai semata. Sungguh indah nian propaganda yang
dikeluarkan. Rakyat pun seolah-olah percaya dengan apa yang mereka kampanyekan.
Mari kita lihat track record setelah menjadi pejabat atau anggota
legislatif.
Mencermati pejabat publik atau anggota legislatif yang sudah menjabat sungguh
berbeda dengan apa yang mereka kampanyekan sebelum menjabat. Mereka pun tahu
sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Tetapi, kenyataannya apa yang mereka
lakukan secara mayoritas "hanyalah" untuk kepentingan golongan atau
partai mereka semata. Meskipun masih ada pejabat atau anggota legislatif yang
jujur memegang amanah. Yang mampu membawa aspirasi rakyat. Terapi prosentasenya
sangat kecil sekali. Yang ada adalah kita dipertontonkan para pejabat atau
anggota legislatif yang merupakan kader partai, justru lebih mementingkan
kepentingan partainya. Kepentingan rakyat dinomorduakan? Tidak usah kaget, jika
ada kader partai tertentu yang sudah jelas-jelas menjadi tersangka dalam kasus
korupsi atau yang lainnya begitu melenggang santai. Meskipun dengan bukti-bukti
yang nyata, kader lain dalam satu partai "mati-matian" membela,
menyembunyikan, bahkan menyangkal tuduhan tersebut. Sayangnya rakyat Indonesia
bukanlah elemen yang mampu "diapusi (dibodohi)". Rakyat sudah semakin
pintar. Makanya kasus-kasus besar atau korupsi yang merugikan rakyat akan
melayang di udara. Entah kemana rimbanya? Rakyat merasa didholimi. Rakyat butuh
ketegasan, Rakyat butuh kejujuran. Kalau kader partai saling menutupi
koleganya/temannya yang tersangkut yang sudah jelas-jelas "busuk",
inikah yang namanya kader partai pembawa aspirasi rakyat. Itukah yang namanya
pejabat atau anggota legislatif mementingkan kepentingan rakyat atau cuma cari
untung atau laba dalam menjalankan misi partainya. Sungguh nista negeri ini, kepentingan
rakyat selalu "digadaikan". Rakyat yang memilih, namun akhirnya nasib
rakyatlah yang diklaim menjadi alasan untuk memenangkan kepentingan, baik
dirinya atau pun partainya. Kepentingan bangsa nanti dulu, yang penting urusan
pribadi lancar duluan.
Kasus korupsi yang menjerat para pejabat atau para anggota legislatif baik di
tingkat DPR atau DPRD memberikan contoh nyata, bahwa mereka menjadi birokrat
hanya mencari untung. Jika ketahuan misinya, kader partai yang lain akan
berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka akan menutup rapat dan membuat
benteng yang kuat. Oleh sebab itu, KPK perlu bernyali besar dan siap mati jika
kasus tersebut menjerat para petinggi partai. Beranikah? Sungguh kita sebagai
rakyat dibohongi. Mereka yang duduk di jajaran birokrasi, baik kepala daerah
atau anggota legislatif berjanji akan mengentaskan kemiskinan bangsa,
mencerdaskan bangsa, membuat negara tata tentrem karta raharja. Rakyat
terhipnotis, terkesima, terpukau, terpesona atau entah namanya. Yang jelas
rakyat seperti terbawa arus gaya bertutur para calon birokrat. Mereka ingin
menguasai panggung politik. Mereka ingin menguasai dengan power-nya. Dan yang
jelas mereka ingin memanfaatkan kelengahan rakyat untuk merampok hartanya.
Semata-mata untuk kantong pribadi atau golongannya. Kalau kenyataannya begini,
jangan berharap kepentingan rakyat dinomorsatukan. Saya pribadi pernah
membayangkan, seandainya hukuman mati secara tegas seperti negara China
diterpakan di Indonesia, berapa ribu koruptor mati bergelimpangan. Rakyat sudah
bosan dengan keadaan tersebut. Rakyat ingin perubahan yang lebih baik.
Birokrat, anggota legislatif ... jujurlah pada rakyat, penuhi keinginan rakyat,
buat rakyat senang. Janganlah mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat.
*) Salam damai dari rakyat Indonesia dan tegas
nyatakan antikorupsi.