Thursday, June 19, 2014

PROFESIONALISME PELAYANAN ARUS TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN LINTAS PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK



PROFESIONALISME PELAYANAN ARUS TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN LINTAS PENYEBERANGAN KETAPANG-GILIMANUK
Oleh Casmudi, S.AP
Email: casmudi.vb@gmail.com

Abstrak
          Transportasi laut lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang dikelola PT. ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) merupakan moda transportasi massal di Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali.  Penumpang yang mau dan ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengharapkan pelayanan yang profesional tanpa ada hambatan. Pelayanan maksimal yang diharapkan mampu mencegah adanya antrean penumpang. Temuan menegaskan bahwa banyak faktor penghambat  proses penyeberangan, seperti cuaca buruk, kecelakaan laut, pemberian fee sopir, dan proses bongkar muat dan jadwal keberangkatan yang tidak tepat waktu.
          Jumlah armada kapal yang laik jalan dan mencukupi, penambahan dermaga, penerapan sistem e-ticketing, pemasangan CCTV, pemindai sinar-X, penyempurnaan jadwal keberangkatan dan tarif terjangkau akan meningkatkan pelayanan.  Apalagi perusahaan pelayaran yang ada akan bersaing secara sehat dalam melayani penumpang.
          Hasil  kajian pustaka, berbagai rujukan, hasil analisis, dan pengamatan pribadi, penulis menyimpulkan bahwa profesionalime pelayanan arus transportasi laut di pelabuhan penyeberangan Ketapang belum berjalan maksimal. Perlu adanya peran sinergi pemerintah dan stakeholder lain. Peningkatan profesionalisme pelayanan dan sinergi antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk secara seimbang mampu meningkatkan pelayanan arus transportasi laut secara maksimal. Akhirnya, transportasi yang aman, nyaman, dan tarif murah bisa  terwujud.
Kata kunci: Profesionalime pelayanan, transportasi laut, Pelabuhan Ketapang.



BAB I
LATAR BELAKANG MASALAH

        Selat Bali merupakan jalur transportasi sibuk yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. Pergerakan penumpang yang menuju dari dan ke Pulau Bali akan bermula dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jarak antara Pulau Jawa dan Pulau Bali kurang lebih 1 mill sangatlah membutuhkan moda transportasi massal yang aman, nyaman, dan tarif atau harga tiket yang terjangkau bagi masyarakat. Kementerian Perhubungan pun saat ini sedang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Transportasi Nasional Tahun 2015-2019 sebagai cetak biru (blue print)   Renstra Transportasi 2015-2019 adalah terwujudnya transportasi multimoda nasional (beritadaerah.com).
        Mengacu pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana pada pasal 22 ayat (1) mengatakan, “Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya”. Maka, pelabuhan Ketapang Banyuwangi mempunyai peranan penting dalam mengangkut penumpang dan berbagai kendaraan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi (Jawa Timur) ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana (Bali).  
           Pelabuhan Ketapang merupakan pelabuhan penyeberangan terdekat dan paling ramai di Pulau Jawa. Lonjakan penumpang yang seringkali di luar prediksi menyebabkan pengelola pelabuhan menjadi kewalahan. Oleh sebab itu, proses bongkar muat kapal penyeberangan harus berjalan secara maksimal. Ditambah lagi dengan berbagai faktor penghambat lainnya, PT. ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) harus bekerja sesuai standar pelayanan masyarakat.
          Meningkatkan profesionalisme pelayanan arus transportasi laut di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi adalah sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perkembangan jumlah penumpang yang selalu bertambah dari waktu ke waktu.   Apalagi lonjakan penumpang yang terjadi pada waktu tertentu atau khusus, seperti liburan sekolah dan hari raya. Perlu adanya pelayanan yang professional agar pelayanan arus transportasi laut sesuai harapan masyarakat.



BAB II
PEMBAHASAN

A.    Fungsi Pelabuhan
1.      Pengertian pelabuhan
      Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
       Ditinjau berdasarkan segi penyelenggaraanya, Pelabuhan dibagi menjadi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Pelabuhan penyeberangan masuk dalam jenis pelabuhan khusus yang dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ro-ro, di mana dalam proses bongkar muat, membutuhkan sebuah dermaga yang biasanya berbentuk pelengsengan atau dilengkapi dengan movable bridge ataupun dermaga apung untuk mengantisipasi pasang surut air laut. Jadi, Pelabuhan dapat diartikan sebagai fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh, dan lain-lain yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta yang berkepentingan.
2.      Fasilitas penunjang operasional pelabuhan
      Sebuah pelabuhan yang baik adalah pelabuhan yang mempunyai fasilitas sebagai berikut:
a.       Dermaga Movable Bridge adalah dermaga yang dapat digerakkan turun naik dengan bantuan mesin hidrolik yang bisa disesuaikan dengan ketinggian landasan kapal. Alat ini dapat menahan beban 20 ton.
b.      Dermaga ponton adalah dermaga yang terbuat dari drum terapung atau landasan kayu. Alat ini dapat menahan beban 10 ton.
c.       Dermaga LCM (Landing Craft Machine) adalah dermaga berupa  landasan beton tanpa adanya perangkat tambahan, sehingga kapal dapat menambat tanpa diperlukan adanya perangkat tambahan seperti bolder (alat untuk menambat tali kapal) dan fender. Alat ini dapat menahan beban diatas 20 ton. Fasilitas yang berguna untuk berlabuh kapal LCT (Landing Craft Tank) dan KMP (Kapal Motor Penumpang).
d.      Fender adalah fasilitas yang digunakan untuk meredam benturan pada saat kapal merapat ke dermaga atau bergoyang karena gelombang atau arus laut. Kadangkala fasilitas ini memakai penahan baja yang dilapisi karet dibelakangnya, agar kuat terhadap benturan. 



Fasilitas pelabuhan: dermaga MB (1), dermaga ponton (2),
dermaga LCM (3), Fender (4,5) (Sumber: p4lm1.wordpress.com)


        Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terhubung dengan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pelabuhan penyeberangan yang merupakan perusahaan BUMN di bawah Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Sedangkan operasional penyeberangan merupakan bagian dari kegiatan Angkutan Sungai Dan Penyeberangan (ASDP). Operasional pelabuhan diharapkan bisa dilakukan secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.
B.     Kondisi Pelabuhan Ketapang Banyuwangi
      Pelabuhan Ketapang berhubungan langsung dengan Pelabuhan Gilimanuk yang melintasi Selat Bali berjarak 1 mil. Jalur penyeberangan yang dikelola PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyerangan (ASDP) Ketapang-Gilimanuk membuat lalu lintas kapal feri menjadi padat setiap harinya. Ada sekitar 24 kapal feri yang beroperasi di dermaga ponton maupun pelabuhan LCM (Landing Craft Machine). Kondisi tersebut terjadi baik di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk. Perlu diketahui, bahwa lintasan penyeberangan di Selat Bali banyak terdapat palung laut yang menimbulkan arus pusaran air. Laut di Selat Bali mempunyai arus yang kuat, dikarenakan terdapat pertemuan gelombang laut selatan dan laut lepas. Oleh sebab itu, jika kapal tidak berhati-hati, tak laik jalan, dan nahkoda kurang memahami karakter Selat Bali akan mengalami masalah.
      Dari waktu ke waktu, kebutuhan akan penyeberangan sangat dipengaruhi berbagai faktor,  seperti saat kondisi normal, kondisi liburan dan kondisi khusus. Distribusi pengguna jasa pun digolongkan sesuai dengan kriteria tertentu. Distribusi pengguna jasa dibedakan menurut golongannya yaitu Golongan Penumpang Ekonomi, Golongan Kendaraan I-III, Golongan IV, Golongan V, Golongan VI, dan Golongan VII ke atas untuk  menyeragamkan golongan. Untuk mempermudah dalam perhitungan digunakan konsep PCU (Passenger Car Unit) yang ditentukan oleh luasan kendaraan dan berat kendaraan.


 Pelabuhan Ketapang (Sumber: Elshinta.com)


        Proses pelayanan dimulai pada saat kendaraan antri masuk kapal selama headway waktu keberangkatan kapal. Sedangkan, tingkat pengisian kapal (occupancy) sangat dipengaruhi oleh laju kedatangan kendaraan. Sedangkan, pemberlakuan tarif yang ada di Pelabuhan Ketapang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI (Permenhub RI) No. 36 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry/Nomor KD.142/OP.404/ASDP-2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Antar Provinsi. 


 Tarif penyeberangan (Sumber: beritametro.co.id)


       Tarif penyeberangan yang berlaku sekarang adalah penumpang Dewasa Rp 6.500,-, Anak-anak Rp 5.500,-, Kendaraan golongan I (sepeda gayung) Rp 8.000,-, Kendaraan Golongan II (Sepeda motor kurang dari 500 CC) Rp 19.000,-, Kendaraan Golongan III (Sepeda motor lebih dari 500 CC) Rp 36.000,-. Untuk kendaraan Golongan IV (panjang sampai 5 meter) Rp 124.000,-, Kendaraan Golongan V Rp 396.000,-, Kendaraan Golongan VII Rp 432.000,-, Kendaraan  Golongan VIII Rp 654.000, dan Kendaraan Golongan IX Rp 977.000,-.
       Kondisi di Pelabuhan Ketapang harus didukung jumlah dermaga yang ideal, yakni 10 unit, 5 dermaga Moveable Bridge (MB) yang melayani kapal-kapal ro-ro, dan 5 dermaga LCM (plengsengan) yang melayani kapal LCT (Landing Craft Tanker). Namun, kenyataannya menurut Ketua Dewan Pemimpin Cabang (DPC) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, Jawa Timur, Ahmad Munasor ada 6 dermaga, yaitu:  2 dermaga kapal ro-ro (roll on roll off), 1 dermaga ponton untuk ro-ro, dan 3 dermaga LCM (plengsengan). 


 Dermaga LCM di Pelabuhan Ketapang (Sumber: tempo.co.id)


       Kondisi Pelabuhan Ketapang juga banyak dipergunakan kapal jenis LCT yang peruntukkan untuk angkut muatan barang, tetapi untuk melayani angkutan penumpang (sebenarnya dilakukan oleh kapal ro-ro). Sedangkan, kondisi di dermaga LCM untuk melayani kapal LCT banyak yang berlubang. Di dermaga MB1 dan MB2 untuk kapal ro-ro perlu perhatian serius agar diperbaiki. Lebih miris, jembatan penghubung di dermaga ke kapal banyak yang mulai berkarat karena pengaruh usia dan air asin. Lantai jembatan yang terbuat dari pelat baja pun terlihat mulai mengelupas. 


 Bongkar muat di dermaga MB (Sumber: bismania.com


        Tiang dermaga yang terbuat dari beton mulai retak karena termakan air laut, di mana air laut Pelabuhan Ketapang mempunyai kadar garam cukup tinggi. Menurut Sekretaris DPC Gapasdap Helmy Abdullah, menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat kapal yang merapat dan menurunkan ramp door untuk kegiatan bongkar muat harus ekstra hati-hati.
        Perusahaan kapal penyeberangan harus bekerja lebih professional dalam melayani penumpang. Perusahaan kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi kurang lebih terdiri dari 17 perusahaan.

Daftar Perusahaan Pelayaran Lintas Penyeberangan
Ketapang- Gilimanuk
No.
Nama perusahaan
Nama kapal
1.

2.
3.

4.

5.



6.

7.
8.
9.
10.

11.


12.

13.

14.

15.
16.
17.


PT. Trisila Laut

PT. Jemla Ferry
PT. Trisila Lautan Mas

PT. Labitra Bahtera Pratama
PT. Jembatan Nusantara



PT. Dharma Lautan Utama

PT. Putra Master
PT. Surya Timu Line
PT. Indonesia Ferry
PT. Gerbang Samudra Utama
PT. Lintas Sarana Nusantara

PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati
PT. Pelayaran Makmur Bersama
PT. Duta Bahari Menara Line
PT. Raputra Jaya
PT. Bahtera Feri Sentosa
PT. Herlin Samudra Line
KMP.Trisila Bhakti (524), KMP Trisila Bhakti II (669)
KMP. Gilimanuk I (733),  KMP. Gilimanuk II (840)
KMP Trisakti Elfina (721), LCT. Trisakti Adinda (669)
KMP Labitra Adinda (687), KMP Labitra Safinah (674)
KMP Marina Pratama (688),  KMP Pertiwi Nusantara (605), KMP Niaga Ferry II (421), KMP Satria Nusantara (656), KMP Rajawali Nusantara (815), KMP Citra Mandala (607)
KMP Dharma Ferry (421), KMP Dharma Rucitra (496), KMP Putra Koneng (797)
KMP Nusa Makmur (497), KMP Nusa Dua (536)
KMP Sereia Do Mar (409), KMP Yunicee (653)
KMP Mutis (621), KMP Prathita (507)
KMP Gerbang Samudra II (1545)

KMP Edha (456), LCT Bhaita Caturtya (536), LCT Arjuna (221), LCT Trisna Dwitya (876), LCT SMS Swakarya (757)
LCT Putri Sri Tanjung I (529), LCT Putri Sri Tanjung (517)
LCT Trans Jawa-9 (874), LCT Pancar Indah IV (649)
LCT Jambo VI (788)

LCT Tunu Pratama (734)
LCT Cipta Harapan XII (620)
LCT Herlin IV (788)
Sumber: kantoruppketapangbanyuwangi.blogspot.com

C.    Faktor Penghambat Proses Penyeberangan
        Penyeberangan Ketapang-Glimanuk banyak dipengaruhi berbagai faktor yang dapat menghambat proses bongkar muat penumpang. Faktor penghambat tersebut ada kalanya tidak bisa diprediksi, sehingga antrean penumpang pun tidak dapat teratasi dengan baik. Sedangkan, factor-faktor penghambat yang  ada di Pelabuhan Ketapang, di antaranya:
1.      Kebijakan pemerintah terhadap ijin operasional truk dimensi besar
       Banyaknya truk yang melebihi ukuran membuat proses bongkar muat menjadi tersendat. Dimensi truk yang melampaui standar bukan hanya  merugikan pengusaha kapal, tetapi akan merugikan infrastruktur di pelabuhan penyeberangan, jalan, dan jembatan. Hal ini sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Apalagi Ketua Departemen Moda Angkutan Barang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Andre Silalahi menanggapi soal ukuran truk yang tidak sesuai tipe atau melebihi dimensi memang sudah banyak yang beroperasi di jalanan.
        Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kasubag Humas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Zainal Arifin bahwa perhubungan darat tidak pernah beri izin ukuran yang melebihi dimensi, tetapi muncul karena industrinya sendiri, seperti pesanan pemilik barang. Padahal  truk yang melebihi dimensi tidak bisa diuji KIR sebelum disesuaikan dengan ukuran standar. Biasanya truk tersebut akan mengurangi muatan kapal sebesar 30 persen dan kebanyakan truk golongan VI yang menambah dimensi sekitar 1 meter. Padahal tarifnya tetap dikenakan tarif normal.
2.      Pemberlakuan fee sopir
        Masalah yang tidak disangka dan mampu menimbulkan terhambatnya proses bongkar muat di pelabuhan Ketapang adalah masalah pemberian fee kepada sopir pengguna jasa, meskipun hal ini dianggap sulit dibuktikan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, fee sopir yang besarannya sekitar Rp. 40 ribu baru diberikan di atas kapal saat pengguna jasa akan turun. Dengan adanya perbelakuan fee sopir, maka sopir akan memilih-milih kapal penyeberangan yang dampaknya mempengaruhi kelancaran bongkar muat penumpang. Kondisi ini akan menjadi tugas OPP yang di backup penuh aparat kepolisian. Kasus pemberian fee sopir juga akan menimbulkan persaingan usaha menjadi tidak sehat dan menimbulkan monopoli usaha. Akhirnya pelayanan penumpang menjadi terabaikan.
3.      Kondisi cuaca  buruk
        Kondisi cuaca yang buruk atau ekstrim akan mempengaruhi jalannya proses penyeberangan. Dengan terpaksa penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk akan ditutup untuk beberapa jam atau beberapa hari menunggu kondisi aman. Kejadian penutupan jalur penyeberangan tersebut akan berdampak terhadap kemacetan, baik di kawasan parkir pelabuhan dan kadang mengular di sepanjang jalan yang menuju pelabuhan.
4.      Kecelakaan laut
        Kejadian yang tidak bisa dihindari dan mampu menghambat proses penyeberangan adalah timbulnya kecelakaan laut di perairan Selat Bali. Kejadian ini pernah terjadi tabrakan 2 kapal jenis LCT antara KMP Labitra Riza dan KMP Bhaita Caturtiya pada pukul 01.30 WIB di bulan Pebruari 2010 akibat mengganasnya arus laut menjelang dini hari. Kejadian tersebut mampu mengganggu jalannya bongkar-muat di Pelabuhan LCM Ketapang.
5.      Kurangnya armada kapal penyeberangan
        Masalah klasik yang mampu menyebabkan hambatan proses penyeberangan di Pelabuhan Ketapang adalah karena kurangnya armada  kapal penyeberangan. Jumlah penumpang yang tidak diprediksi kadangkala membuat kewalahan pihak pengelola. Hal ini mampu menyebabkan antrean penumpang.
        Pada saat liburan sekolah, Hari Raya Lebaran, dan Hari Raya Nyepi merupakan saat lonjakan penumpang. Seperti lonjakan penumpang yang akan menuju Gilimanuk pada Hari Raya Nyepi 31 Maret 2014 hampir 25.000 orang.  Jumlah penumpang tersebut merupakan akumulasi yang tercatat sejak 3 hari terakhir. Manajer Operasional Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Saharudin Kotto mengatakan, “Sejak 27 Maret tercatat arus peningkatan yang cukup tinggi. Pengguna motor ada 15.000 unit, pejalan kaki 6.000 orang dan mobil kurang lebih sekitar 3.600 unit". Yang lebih mengerikan adalah lonjakan penumpang arus balik Lebaran mampu bertambah 20% penumpang atau kendaraan dari hari biasanya. Perlu penanganan yang benar-benar professional agar antrean penumpang tidak terjadi dan kelancaran bongkar muat berjalan maksimal.
6.      Dermaga penyeberangan minim dan tidak terawat
        Kondisi infrastruktur penyeberangan yang minim dan tidak terawat sangat rawan menimbulkan terhambatnya proses penyeberangan dan menimbulkan kecelakaan. Kadangkala dermaga yang ada tidak mampu menopang beban truk atau kendaraan, akhirnya kecelakaan pun terjadi. Hal yang terjadi adalah proses bongkar muat mengalami hambatan.  


 Dermaga MB ambruk (Sumber: tempo.co.id

     
7.      Kondisi kapal penyeberangan tidak laik jalan
        Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 20/2010 tentang Angkutan di Perairan, bahwa pengangkutan penyeberangan menggunakan kapal ro-ro bukan kapal angkut barang seperti LCT. Oleh sebab itu, jumlah kapal yang ada di Pelabuhan Ketapang harus seimbang. Dengan alasan agar kapal yang dioperasikan laik jalan dan menimbulkan persaingan usaha yang sehat. Menurut pasal 67 dari PP tersebut mengatur penambahan kapal pada setiap lintas penyeberangan yang mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu: kapasitas angkut (load factor) sebesar 65 persen dalam jangka waktu setahun. Penggantian kapal dengan ukuran yang lebih besar. tidak serta merta izin kapal dikeluarkan.
        Masih adanya pengoperasian kapal dengan kecepatan di bawah standar dan tidak memfungsikan kedua ramp door kapal serta tidak memiliki side ramp untuk bongkar muat penumpang, sehingga menghambat kecepatan bongkar muat. Ada juga kapal yang batal berangkat atau berlayar sesuai jadwal seperti yang terjadi pada KMP Dharma Rucitra, dikarenakan putusnya kabel pintu sebelah kanan kapal. Hal ini dapat membahayakan penumpang dan mengganggu proses penyeberangan.
8.      Pemakaian jadwal penyeberangan yang tidak teratur
        Faktor lain yang mampu menghambat proses penyeberangan adalah adanya pola jadwal pemberangkatan kapal yang lama. Jadwal reguler sering ditinggalkan oleh beberapa kapal karena dengan alasan muatan sedikit, Di luar itu, muatan di Pelabuhan Gilimanuk sangat padat. Masalah lainnya yaitu home base kapal belum terbagi pada masing-masing pelabuhan, sehingga berpotensi pada terlambatnya antisipasi dari pihak pelabuhan apabila terjadi lonjakan penumpang secara tiba-tiba.
        PT. Indonesia Ferry menyempurnakan jadwal pelayaran kapal untuk lintasan Ketapang-Gilimanuk pada 14 Januari 2009 sebagai upaya profesionalisme dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa. Menurut Direktur Utama PT. Indonesia Ferry (Persero), Bambang Soerjanto mengungkapkan bahwa penyempurnaan jadwal sebuah perusahaan penyeberangan tidak lagi memonopoli waktu sandar di masa puncak penumpang, pada pagi dan siang hari.
D.    Solusi untuk Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Pelabuhan
       Munculnya berbagai faktor penghambat kelancaran penyeberangan, diperlukan penanganan atau solusi yang komprehensif. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan profesionalisme Pelabuhan Ketapang dalam melayani arus transportasi laut Ketapang-Gilimanuk. Jadi secara tidak langsung, peningkatan profesionalisme pelayanan Pelabuhan Ketapang diimbangi dengan peningkatan pelayanan di seberang (Pelabuhan Gilimanuk).
       Banyak tindakan sebagai solusi yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme arus transportasi laut di pelabuhan penyeberangan Ketapang, di antaranya:
1.      Kerjasama antar lembaga pemerintah atau stakeholder lainnya.
        Untuk proses kelancaran dan tertibnya arus transportasi laut terwujud dengan baik perlu melibatkan dukungan berbagai pihak, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BMKG, Basarnas dan operator pelayaran swasta. Hal itu dikarenakan masyarakat membutuhkan angkutan massal dalam mewujudkan keterhubungan (connectivity) antar wilayah atau pulau, seperti  penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Peran Pemerintah sangat berarti agar terwujud  layanan moda transportasi massal.  Perlu adanya SDM yang profesional maka produktifitas bongkar muat akan tinggi, dengan sendirinya kapal akan cepat meninggalkan dermaga atau berthing time dapat diperkecil.
        Pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan (Menhub) juga menginginkan agar pelayanan prima yang tengah dijalankan oleh ASDP menghasilkan dua core kompetensi yang diinginkan, yaitu: pengelolaan ferry yang lebih baik serta terminal penyeberangan yang lebih baik. Oleh sebab itu, sebagai pengelola pelabuhan ferry, ASDP harus memperlakukan perusahaan penyeberangan dengan adil, menunjukkan daya saing tinggi dan pelayanan yang prima. Tindakan tersebut dilakukan agar terbangun kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, kepolisian dan komunitas sekitar atas dasar keamanan. Selanjutnya, pergerakan arus penumpang yang tinggi akan terwujud.
2.      Penghapusan fee sopir.
        Menindaklanjuti masalah pemberian fee kepada sopir pengguna jasa, maka pada tanggal 16 Januari 2014 lalu Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), PT. ASDP Indonesia Ferry (PT. IF) Ketapang, perusahaan kapal pelayaran, bersama Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Ketapang dan Polsek Kawasan Pelabuhan Tanjung Wangi, membuat kesepakatan bersama.
       Kesepakatan tersebut akan memberikan sanksi kepada kapal yang mokong dan tetap memberikan fee kepada pengguna jasa. Yang terbukti memberikan fee, operator kepala sepakat mengeluarkan kapal tersebut dari jadwal pelayaran yang di lakukan secara berjenjang. Dari sanksi paling ringan (dikeluarkan dari jadwal selama 1 minggu – 1 bulan) yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan RI agar mendapat tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesepakatan tersebut juga ditetapkan agar tidak melakukan pengkondisian terhadap calon penumpang. Sanksi pernah dijatuhkan kepada kedua kapal adalah LCT Trans Jawa IX dan LCT Pancar Indah, masing masing dikenakan sangsi selama 7 hari.


Sidak Kepala UPP Ketapang Terhadap Kapal-kapal
Lintas Ketapang- Gilimanuk
(Sumber: kantoruppketapangbanyuwangi.blogspot.com)


3.      Pengecekan dan perawatan kapal penyeberangan secara berkala.
        Menurut Syahbandar Pelabuhan Ketapang Zainuddin, secara umum penyeberangan Ketapang-Gilimanuk aman. Pengecekan kelaikan kapal feri yang akan berlayar dilakukan secara berkala. Kapal yang habis masa berlayarnya akan diperintahkan untuk menjalani dok perbaikan. Pihaknya juga melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan keselamatan sesuai standar internasional yang ada di kapal bagi penumpang secara berkala.
         Bukan hanya pihak syahbandar, dari pihak UPP Ketapang pun mengadakan sidak terhadap arus transportasi laut di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Kontribusi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Banyuwangi yang bekerja sama dengan pihak pelabuhan sangat berarti untuk memberikan peringatan dini jika akan ada badai atau cuaca buruk. Maka, pemasangan early warning system untuk tsunami pun dilakukan untuk menjaga proses penyeberangan kapal.  Perlu diketahui, Lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk tercatat ada 38 unit kapal yang mendapatkan izin operasi dengan 16 trip perjalanan per hari. Adapun setiap harinya dilayani oleh 30 kapal, 8 kapal sisanya stand by (berjaga-jaga). Hal ini dilakukan untuk antisipasi lonjakan penumpang secara tiba-tiba.
4.      Pembuatan dermaga baru
         Banyak kritikan tentang kurangnya fungsi   dermaga di MB 1, MB2, dan LCM menyebabkan  pengelola harus fokus melakukan perawatan, seperti timbulnya lubang pada pelat baja di jembatan penghubung dermaga dan kerusakan breasting dolphin. Apalagi, kapasitas dermaga yang tidak mencukupi menyebabkan aktivitas bongkar muat memakan waktu lama dan antrean panjang di pelabuhan pun terjadi. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Pemkab Banyuwangi  bekerja sama membangun dermaga baru di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk untuk mengurai kepadatan jadwal penyeberangan ke Gilimanuk, Bali. Selain penambahan dermaga, ASDP Ketapang juga akan menambah lahan parkir kendaraan. Pasalnya, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
5.      Penerapan sistem tiket elektonik (e-ticketing).
       Sistem ini dapat melancarkan pelayanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, seperti kepastian mendapat tiket dan ketepatan jadwal. Sehingga tidak akan terjadi antrian penumpang. Kepastian tentang jumlah orang serta jenis barang yang melalui penyeberangan akan lebih terjamin. Sistem e-ticketing diresmikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal Kamis 13 Agustus 2009. Sistem ini harus diterapkan secara sungguh-sungguh.
6.      Pemasangan CCTV.
        Manager Operasional PT ASDP Ketapang Saharudin Kotto menegaskan bahwa Pelabuhan Ketapang perlu penambahan pemasangan CCTV ini untuk memantau kondisi penyeberangan Ketapang maupun Gilimanuk di  25 titik yang terhubung langsung dengan kedua Pelabuhan,  Ketapang dan Gilimanuk.
7.      Pemasangan pemindai sinar-x.
        Arus transporatsi laut penyeberangan Ketapang-Gilimanuk semakin lama semakin padat. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Pelabuhan Ketapang akan dipasangi pemindai berteknologi sinar X. Alat ini berguna untuk mengantisipasi lalu lintas benda terlarang maupun berbahaya melalui pelabuhan tersebut. Kasubdit Pamwaster Dit Pamobvit Mabes Polri Kombes Pol M Seno Putro mengatakan, "Alat seharga Rp 15 miliar ini lebih canggih dibandingkan alat yang saat ini ada di Pelabuhan Gilimanuk Bali".
8.      Penyempurnaan jadwal penyeberangan dengan regrouping system.
         Karena pola lama dari jadwal kapal tidak berjalan dengan baik, maka perlu diantisipasi dengan pemberlakuan regrouping system dalam pemberangkatan kapal. Kapal akan diberangkatkan sesuai dengan spesifikasinya. Pola lama yang memberlakukan sistem sisipan kapal berdasarkan satu bendera perusahaan sangatlah merugikan. Perusahaan yang memiliki kapal lebih banyak di suatu lintasan akan lebih beruntung dibandingkan perusahaan yang memiliki sedikit kapal. Perusahaan yang memiliki banyak kapal sering berlaku seenaknya dengan mengganti-ganti kapalnya sesuai dengan kondisi muatan. 

          
 Arena parkir di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi
(Sumber: ASDP Ketapang)


9.      Sinergi pelayanan antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk
          Lebaran tahun lalu saja, PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Ketapang, Banyuwangi juga menyiapkan 40 armada kapal pada angkutan lebaran tahun ini. Dari jumlah tersebut 17 kapal dioperasikan di dermaga MB Ponton. Sedangkan 23 armada Kapal lainya dioperasikan di dermaga LCM. ASDP melakukan penambahan loket penumpang dan roda dua, renovasi public services seperti toilet umum, pemasangan tenda dan kipas angin di area parkir pengendara roda dua serta kenyamanan dalam hal kebersihan.             
          Peningkatan profesionalisme arus transporatsi laut pelabuhan penyeberangan Ketapang tidak akan berjalan maksimal tanpa diimbangi peningkatan profesionalisme pelabuhan seberang (Gilimanuk). Jika salah satu dari pelabuhan tidak dapat meningkatkan profesionalismenya maka akan mempengaruhi profesionalisme di pelabuhan pasangannya. Jadi Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk harus berjalan secara harmonis dalam meningkatkan profesionalisme arus transportasi laut. Perlu diketahui, angkutan normal bongkar dari suatu kapal dibatasi hanya 15 menit, angkutan normal muat dari suatu kapal dibatasi hanya 15 menit dan waktu persiapan yang disediakan untuk masing-masing kapal dibatasi selama 15 menit.
  

   
 BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan
           Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.      Di Pelabuhan Ketapang sering terjadi kapal yang digunakan tidak sesuai fungsinya, seperti kapal jenis LCT yang peruntukkan untuk angkut muatan barang, tetapi untuk melayani angkutan penumpang (sebenarnya dilakukan oleh kapal ro-ro).  Hal ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.
2.      Banyak faktor penghambat yang mempengaruhi kelancaran proses penyeberangan, di antaranya kebijakan pemerintah terhadap ijin operasional truk dimensi besar, pemberlakuan fee sopir, kondisi cuaca yang buruk, kecelakaan laut, kurangnya armada kapal penyeberangan, dermaga penyeberangan minim dan tidak terawat, kondisi kapal penyeberangan tidak laik jalan, dan pemakaian jadwal penyeberangan yang tidak teratur.
3.      Banyak tindakan sebagai solusi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan arus transportasi laut lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Tindakan-tindakan tersebut, seperti:  kerjasama antar lembaga pemerintah atau stakeholder lainnya, penghapusan fee sopir, pengecekan dan perawatan kapal penyeberangan secara berkala, pembuatan dermaga baru, penerapan sistem tiket elektonik (e-ticketing), pemasangan CCTV, pemasangan pemindai sinar-x, penyempurnaan jadwal penyeberangan dengan regrouping system, dan sinergi pelayanan antara Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
B. Saran-saran
           Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:
1.      Pengelolaan yang baik Pelabuhan Ketapang Banyuwangi harus ditopang dengan tingkah laku sumber daya yang mengedepankan kejujuran dan pelayanan yang berorientasi pada profesionalisme.
2.      Perawatan kapal harus dilakukan sebaik mungkin disertai dengan perlengkapan keamanan standar internasional dan kelaikan jalan.


DAFTAR PUSTAKA

http://asdpketapang2011.wordpress.com/category/siaran-pers/
http://beritadaerah.com/2014/04/17/integrasi-pelayanan-terpadu-satu-atap-darat-dan-udara-disiapkan/
http://kantoruppketapangbanyuwangi.blogspot.com/
http://koranisun.blogspot.com/2010/02/dua-kapal-bertabrakan-di-selat-bali.html
http://m.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/menhub-resmikan-eticketing-pelabuhan-penyeberangan-ketapanggilimanuk-363
http://pelabuhanketapang.blogspot.com/2013/08/pelabuhan-ketapang-dipasang-puluhan-cctv.html
http://p4lm1.wordpress.com/pelabuhan-gilimanuk/
http://tabloidaksi.wordpress.com/2008/05/08/arus-selat-bali-berbahaya/
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/70366/kmp-dharma-rucitra-batal-berla yar-di-pelabuhan-ketapang-gilimanuk
http://www.banyuwangi.us/2012/10/empat-dermaga-baru-di-pelabuhan.html
http://www.bismania.com/home/showthread.php?t=7217&page=14
http://www.indopos.co.id/2012/11/penumpang-meningkat-bangun-dermaga-baru. html
http://www.kabarbanyuwangi.info/operator-pelayaran-ketapang-gilimanuk-sepa kat-hapus-fee-sopir.html
http://www.malang-post.com/nasional/84449-25-ribu-orang-menyebrang
http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=63382
http://www.portalkbr.com/nusantara/jawabali/2882943_4262.html
http://www.radiovisfm.com/index.php/all-news/item/149-2-kapal-lct-pt-pmb-dila rang-layar
Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
Peraturan Menteri Perhubungan RI (Permenhub RI) No. 36 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry/Nomor KD.142/OP.404/ASDP-2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Antar Provinsi.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Yoni, Ida Ayu Mita, dkk. (2010). Pengaruh Pelayanan Terhadap Proses Kegiatan  Pelabuhan Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Denpasar: Fakultas Teknik  Universitas Udayana.
Pengamatan pribadi.


Sunday, June 15, 2014

“GARIS KEJUT” PAKET JOKOWI-JK



“GARIS KEJUT” PAKET JOKOWI-JK
Oleh Casmudi, S.AP



         Persaingan Pilpres 2014 semakin memanas. Setelah sekian lama siapa sosok Cawapres yang akan mendampingi Jokowi akhirnya terbaca juga. Sosok Jusuf Kalla yang biasa disebut JK akhirnya mau dipinang Jokowi (JKW) mewakili PDI-P untuk menjadi Cawapresnya. Namun, dalam deklarasi yang terkesan dadakan memberikan indikasi bahwa Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P belum sepenuhnya ikhlas untuk mendeklarasikan Jokowi-JK. Kita masih ingat pidato Megawati yang menegaskan bahwa Jokowi masih dianggap sebagai petugas partai. Banyak kalangan yang beranggapan, bahwa Puan Maharani (Putri Megawati) yang bertindak sebagai Ketua Bappilu akan disandingkan dengan Jokowi ternyata mentah dari perkiraan.
          Saya pribadi beranggapan bahwa mengajukan Puan Maharani untuk disandingkan dengan Jokowi dengan maksud untuk melanjutkan kepemimpinan trah Soekarno dalam tampuk kekuasaan. Tetapi, karena Puan Maharani dianggap masih tergolong “hijau” dalam pemerintahan, akhirnya keinginan tersebut tidak terwujud.  Apalagi, menyaksikan siaran langsung jalannya deklarasi di Televisi tidak melihat kehadiran Megawati (maaf kalau saya salah) dalam deklarasi di Gedung Juang 45 tersebut. Sinyal semakin kuat bahwa sebenarnya Megawati belum seratus persen “mengiyakan” paket Jokowi-JK. Dengan kata lain, seperti “dereng legowo” (belum ikhlas) dan terkesan  dipaksakan atas desakan pihak eksternal bukan dari internal partai itu sendiri.
         Paket Jokowi-JK menurut saya banyak mengandung garis kejutnya. Satu hal yang paling dominan adalah kehadiran sosok JK yang terkenal sebagai pekerja akan mampu mendominasi dari kinerja Jokowi. Bahkan, JK akan mampu melibas habis sosok Jokowi. Kita sudah tahu bahwa, sosok JK mampu menutupi sosok SBY yang terkenal kharismanya pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I. Tindak tanduk SBY sepertinya tenggelam karena track record sosok JK. Apalagi (maaf) sosok Jokowi yang masih baru dalam pemerintahan tingkat tinggi. JK lebih berpengalaman dari pada Jokowi. Hal yang tidak diduga adalah JK akan mampu menyetir segala kebijakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Hal inilah yang akan mengakibatkan “garis kejut” alias terkaget-kaget  pada diri Jokowi. Hal yang akan terjadi adalah perjalanan seperti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I versi JKW-JK akan terjadi.
         Hal lain yang akan  membuat masalah pada sosok JKW-JK adalah faktor usia. Usia JK lebih tua dari JKW yang diindikasikan dengan “ngemong” akan membuat tindakan “ewuh-pakewuh” pada diri JKW untuk mengatur-ngatur JK. Apalagi JK terkenal seorang administrator ulung. Di sinilah letak kepiawaian sosok JKW serba sungkan untuk menyetir JK membuatnya  akan semakin tenggelam. JK terkenal sebagai pekerja yang tidak mau diam. Dan JK bukan sosok yang cari popularitas. Hal inilah yang akan menjadi ancaman JKW di masa depan jika terpilih sebagai Presiden RI. 
        Hal yang paling menakutkan paket JKW-JK sebenarnya adalah internal partai PDI-P sendiri. Kita memahami bahwa di Indonesia, biasanya Calon Presiden adalah cenderung sosok yang menduduki kursi elit sebuah partai memang sebuah keniscayaan. Kalau pun diambil dari luar partai adalah sosok yang sudah kampiun dalam mengarungi ranah pemerintahan. Perlu diketahui, bahwa Jokowi bukanlah kader elit partai. Saya membacanya seperti ada perasaan cemburu (baca: tidak mau dikalahkan) elit partai oleh kader biasa. Sebagai contoh, ada sosok selain Ketum seperti Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Puan Maharani adalah contoh kader elit partai yang pantas dijadikan Capres atau Cawapres. Namun karena munculnya sosok Jokowi yang didorong oleh  desakan eksternal, mau tidak mau sang Ketum harus memasangkan sosok JKW menjadi Capres. Maksud lainnya adalah untuk meningkatkan elaktabilitas partai. Hal ini juga yang mampu membuat “garis kejut” bagi kader elit partai. Kok bisa ya? pikir mereka.  
       Masalah lain yang akan membuat garis kejut adalah kondisi teman koalisi (PKB) yang sedang mengalami perpecahan kontituen, yaitu dengan membelotnya Rhoma Irama.   Banyak kalangan beranggapan bahwa suara PKB terdongkrak karena munculnya sang Satria Bergitar dengan fans jutaan di Indonesia. Oleh sebab itu, secara tidak langsung suara PKB pun akan terbelah dan beralih ke paket Prabowo-Hatta. Suara dari Nasdem dan Hanura pun tidak bisa mengatrol lebih jauh.
       Yang terakhir adalah lawan Paket JKW-JK yaitu Prabowo-Hatta dengan dukungan yang melimpah ruah. Dan ini di luar perkiraan pengamat politik manapun. Padahal, prediksi awal Prabowo akan “keleleran” (terlunta-lunta) dalam mencari kawan koalisi. Terbukti, pandangan berbagai kalangan dimentahkan. Yah … itulah namanya politik. Dan … semuanya akan terjawab setelah Pilpres 2014 dilangsungkan.  Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi vox dei.
        Mari kita nikmati permainan politik yang indah ini. Kejam dan mengharukan ….

Denpasar, 19 Mei 2014




PILPRES 2014, MENUJU KURSI PRESIDEN RI HARAPAN PUBLIK



PILPRES 2014, MENUJU KURSI PRESIDEN RI
                                                HARAPAN PUBLIK                  
Oleh Casmudi, S.AP



          Beberapa bulan lagi bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, Pilpres 2014.    Tetapi, praktek politik uang masih santer terjadi.  Kompas, 4 Januari 2014 menyatakan, “Maka, di tahun 2014, pasti bukan hanya kompetisi, konflik politik seperti biasa terjadi, bisa-bisa akan kembali mencederai  demokrasi”. Kompetisi capres akan semakin memanas. Perlu diketahui, bahwa mendapatkan kursi Presiden RI laksana magnet. Capres yang pernah bertarung di Pilpres 2004 dan 2009 diprediksi akan bersaing  kembali. “Tokoh-tokoh yang gagal dalam pilpres tak kapok-kapok bertarung lagi di Pilpres 2014. Daya tariknya luar biasa. Kalau menyangkut syahwat kuasa, banyak yang lupa akal sehat. Apalagi di era demokrasi, semua orang merasa punya hak. Maka, demokrasi dimaknai begitu bebas” (Kompas, 4 Januari 2014).  Oleh sebab itu, demi menggapai kekuasaan di kursi RI 1 dan 2,  para capres mencoba peruntungannya kembali.  
           Menerka capres 2014, sangat menarik jika menganalisa kutipan ramalan Jayabaya (1135-1157M)  tentang satria pitu (tujuh pemimpin), yaitu: 1) Satrio kinunjoro murbowiseso (pemimpin keluar masuk penjara yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan besar) digambarkan sosok Soekarno, 2) Satrio mukti wibowo kesandhung kesampar (pemimpin yang hidup enak dan mempunyai wibawa tetapi banyak rintangan) digambarkan sosok Soeharto, 3) Satrio jinumput semelo atur gawe wiring (pemimpin yang diorbitkan, tetapi membawa malu bangsa) digambarkan sosok BJ. Habibie, 4) Satrio lelono topo ngrame wuto (pemimpin yang memiliki kekurangan dan sering mengadakan lawatan) digambarkan sosok Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 5) Satrio piningit hamung tuwuh (pemimpin karena nama besar orang tuanya) digambarkan sosok Megawati Soekarno Putri, 6) Satrio pinilih hamboyong pambukaning gapuro nggelar kloso tonpo nganglenggahi (pemimpin yang menghadapi banyak persoalan tetapi tidak pernah selesai) digambarkan sosok  Presiden SBY, dan 7) Satrio Pinandhito (pemimpin mendapat kebijaksanaan di atsa normal). Calon Presiden inilah yang akan kita lihat hasilnya di Pilpres 2014.
         Untuk mendapatkan capres terbaik masa depan, rakyat Indonesia mengharapkan karakter yang harus dimiliki capres. Menurut B.J. Habibie (Presiden ke-3 RI) mengungkapkan tentang kriteria capres mendatang adalah sosok yang tidak mempunyai lima cacat, yaitu: 1) Cacat politik (tidak melakukan money politics), 2) Cacat hukum (tidak pernah terlibat kasus korupsi), 3) Cacat keuangan (tidak pernah terlibat cek kosong, kredit macet dan mengemplang kartu kredit), 4) Cacat moral ( tidak pernah terlibat kasus etika moral), 5) Cacat sosial (tidak  melakukan suatu  bisnis dan usaha yang membuat hidup rakyat menderita tanpa usaha untuk mengatasinya dengan baik).
           Menghadapi Pilpres 2014, para capres berlomba-lomba melakukan kampanye politik kepada rakyat Indonesia, bahwa merekalah yang pantas menduduki kursi presiden.           Kampanye persuasif pun dilakukan parpol di berbagai media untuk menjaring suara pemilih. Bahkan, strategi yang dianggap jitu dilakukan, seperti PDI-P mendeklarasikan Jokowi menjelang kampanye terbuka digelar.  Partai Gerindra semakin intensif mengiklankan dan menganggap Prabowo sebagai pemimpin ideal masa depan.  Kompas, 18 Januari 2014 menyebutkan, “ Prabowo dianggap sebagai antitesa terhadap Yudhoyono yang dinilai kurang tegas dan lambat dalam bereaksi terhadap persoalan yang muncul di masyarakat. Partai Gerindra pun seperti mendapatkan amunisi tambahan”. Partai-partai lain tidak mau ketinggalan ikut mengkampanyekan politiknya.  Tujuannya sudah jelas, menarik simpati pemilih agar mendapatkan suara politik terbanyak dan jagoan melenggang ke Istana negara.
          Dari beberapa survei, rakyat Indonesia bisa mengetahui  capres yang menjadi harapan publik. Meskipun kesimpulan finalnya adalah pada Pilpres 2014 nanti. Dari survei Kompas menyatakan, “Dalam infografis berjudul “Sosok Presiden Pilihan publik”  digambarkan pergerakan suara dari Desember 2012, Juli 2013 dan Desember 2013. Jokowi menempati urutan teratas dengan dukungan suara yang terus naik dari 17,7 persen, 32,5 persen dan terakhir 43,5 persen. Urutan kedua ditempati Prabowo dengan perolehan suara terakhir 11,1 persen. Padahal Desember 2012, ia meraih 13,3 persen dan Juli 2013 sebanyak 15,1 persen. Aburizal di urutan ketiga dengan perolehan suara yang terus naik dari 5,9 persen, menjadi 8,8 persen, dan terakhir 9,2 persen. Wiranto di urutan keempat dengan suara yang juga terus naik, dari 1,6 persen, menjadi 3,3 persen, dan terakhir 6,3 persen”. Sedangkan melihat jumlah fans yang me-like di akun jejaring sosial facebook (Maret 2014) menghasilkan 10 besar capres unggulan yaitu: 1) Prabowo Subianto: 4.337.153, 2) Jusuf Kalla: 655.608, 3) Rhoma Irama: 354.807, 4) Wiranto: 193.556, 5) Anis Matta: 167.395, 6) Dahlan Iskan: 123.404, 7)  Aburizal Bakrie: 55.724, 8) Anies Baswedan: 33.132, 9) Joko Widodo: 18.681, dan  10) Hatta Rajasa: 17.874.
            Publik berharap, hasil seleksi capres di Pilpres 2014 adalah sosok yang akan menjadi negarawan sejati, jujur, tegas, mengayomi semua kalangan dan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan. “Semestinya para pemimpin mematri di hati masing-masing pesan Ali bin Abi thalib (600-661). Sang Khalifah dengan tegas mengatakan, “Pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan kepada umat (rakyat). Dan penipuan paling kejam adalah penipuan yang dilakukan para pemimpin”” (Kompas, 4 Januari 2014). Semoga capres yang dihasilkan dari Pilpres 2014 haqul yaqin memenuhi semua janji yang telah dikampanyekan dan menjadi harapan publik. Salam Indonesia!

Referensi:
Luhulima, James. (2014). Tanda-tanda Zaman. Kompas, 18 Januari 2014.
SD, M Subhan. (2014). 2014. Kompas, 4 Januari 2014.
www.facebook.com

PEMIMPIN PROFETIK DAN KECERDASAN SOSIAL TINGGI



PEMIMPIN PROFETIK DAN KECERDASAN SOSIAL TINGGI
Oleh Casmudi, S.AP



            Calon pemimpin bangsa yang tercetak dari Pilpres 2014 nanti merupakan harapan rakyat. Rakyat harus berpikir bijak dan cerdas menentukan pilihan. Perlu diingat, arah bangsa Indonesia akan dibuat seperti apa 5 tahun ke depan. Saat ini, Indonesia kian terpuruk  karena berbagai kasus besar yang belum bisa diselesaikan. Dari kasus Century yang merugikan keuangan negara hingga 6 triliun, kasus korupsi yang menggurita dari pusat sampai daerah, birokrasi yang “bobrok”, law enforcement yang tebang pilih sampai kasus buruh migran (TKI) di luar negeri yang tinggal menunggu hukuman mati. Sungguh membuat air mata tak mampu terbendung lagi. Kejadian yang tidak pantas terjadi.
Kepemimpinan Nasional Transaksional
            Pemimpin bangsa harus mampu memberikan bukti nyata kepada rakyatya. Hubungan pemimpin dengan rakyat adalah hubungan yang saling mengikat dalam janji yang harus dipertanggungjawabkan saat kampanye. Menurut Ibnu Anshori, menjadi pemimpin mempunyai beban dan tanggung jawab lebih berat. Kasman Singodimejo juga mengatakan bahwa “leader is lijden” (pemimpin adalah menderita). Seorang pemimpin harus berjuang demi rakyat yang dipimpinnya dan lebih memprioritaskan kepentingan bersama (society) dibandingkan dengan kepentingan pribadi (individu).
            Ada dua (2) analisis mendasar atas pola kepemimpinan nasional yang terjadi di Indonesia, yaitu: 1) Rendahnya karakter kepemimpinan yang dimiliki pemimpin Indonesia, dan 2) Kepemimpinan sekarang dibangun dengan politik pencitraan yang bersifat semu. Pemimpin berkata siap membela kepentingan rakyat, tapi di belakang layar bertransaksi menjual aset strategis bangsa dan menciptakan kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Pemimpin kita terlahir dari politik uang (politik transaksional). Mereka menggunakan dana besar untuk meminang suara rakyat. Budaya  Wani piro (berani bayar berapa)” akhirnya merebak.
           Dampak mengerikan dari politik transaksional yakni minimnya kelahiran pemimpin terbaik yang terdidik dan mencerahkan. Sejarawan Anhar Gonggong pernah mengkritik keras bahwa kepemimpinan Indonesia dahulu lahir dari generasi terdidik dan tercerahkan seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan lainnya. Tetapi, pemimpin Indonesia sekarang melahirkan kelompok intelektual terdidik, tapi tidak tercerahkan sehingga melahirkan pemimpin koruptif pada semua lingkup.
Pemimpin Profetik Dengan Kecerdasan Sosial Tinggi
           Rakyat Indonesia merindukan sosok pemimpin yang berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia yang berdaulat. Pemimpin yang memiliki kecerdasan sosial tinggi dan bisa menempatkan diri sebagai manusia biasa. Pemimpin yang setiap saat tampil bersama rakyat. Pemimpin yang mau membuka diri berdialog dengan rakyat tanpa penghalang untuk berhubungan langsung. Rakyat butuh pemimpin yang meneladani karakter nabi (profet) yang disebut Pemimpin Profetik. Pantaslah, jika nabi menduduki posisi pertama di antara 100 tokoh dunia yang paling berpangaruh di dunia (Michael H. Hart, 1978).
          Pemimpin Profetik adalah pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan nabi. Sosok pemimpin yang mampu menterjemahkan gagasan ke dalam realitas sosial dengan spirit ilahiyah (pendidik dan mencerahkan). Kepemimpinan profetik dipandang sebagai pola kepemimpinan yang paling sukses dalam membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia yang berkualitas. Pemimpin profetik mampu mentransformasikan model kepemimpinannya pada semua lingkup atau organisasi.
         Nabi Muhammad SAW adalah bukti authentic dan riil sebagai model pemimpin yang berhasil dalam segala aspek kehidupan. Ada sahabat nabi seperti Khalifah Umar Bin Khattab yang berani mengatakan “Jika rakyatku kelaparan, maka Umarlah yang pertama kali merasakannya. Jika rakyatku kenyang, Umarlah yang terakhir kali merasakannya”. Di Indonesia ada Soekarno dan Hatta. Atau Sri Sultan Hamengku Buwono IX (raja dan pejuang). Sebagai raja yang berdaulat, kesadaran dan cintanya kepada Indonesia, HB IX dengan sukarela menyerahkan wilayah kerajaan Yogyakarta menjadi bagian dari NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.
          Pemimpin profetik mempunyai karakter, antara lain: 1). Shidiq/jujur (mengedepankan integritas moral (akhlak), satunya kata dan perbuatan, kejujuran, sikap dan perilaku etis), 2). Amanah (mengahadirkan nilai-nilai tanggung jawab, dapat dipercaya, dapat diandalkan, jaminan kepastian dan rasa aman, cakap, profesional dalam melaksanakan tugas), 3). Tabligh  (kemampuan komunikasi secara efektif, memiliki visi, inspirasi dan motivasi yang jauh ke depan), 4). Fathanah/cerdas (kecerdasan, baik intelektual, emosional maupun spiritual, kreativitas, peka terhadap kondisi yang ada dan menciptakan peluang untuk kemajuan), 5). Istiqamah/konsisten (taat azas (peraturan), tekun, disiplin, pantang menyerah, bersungguh-sungguh, dan terbuka terhadap perubahan dan pengembangan), 6). Mahabbah/cinta (mengutamakan ajaran cinta bukan kebencian dan pemaksaan), dan 7. Shaleh/ma'ruf (ketaatan kepada Allah dan mendarmabaktikan dirinya untuk kesalehan, kearifan dan kebajikan bagi masyarakatnya).
          Pemimpin profetik membawa misi mulia, yaitu: 1).  Menyuruh kepada yang baik (ta’muruna bil ma’ruf/humanisme), 2). Mencegah dari yang buruk (tanhauna anil munkar/liberasi/pembebasan), dan 3). Beriman kepada Allah (tu’minuna billah/transedensi/ kesadaran ilahiyyah). Oleh karena itu, banyak pemimpin kita yang mempunyai kecerdasan inteligensia tinggi. Namun, kecerdasan inteligensi tinggi tidak memberi jaminan bisa bertindak lebih bijak dan arif dalam kehidupan sosial. Pemimpin perlu meninggikan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial tinggi merupakan modal utama pemimpin profetik.
          Pemimpin yang mempunyai kecerdasan sosial tinggi berawal dari timbulnya kecerdasan spiritual (Titik Tuhan atau God Spot). Mempunyai rasa kepedulian sosial tinggi, pemimpin profetik mampu menyatu dengan jiwa rakyat hampir tanpa batas guna mencapai tujuan kolektif. Bahkan, pemimpin profetik mampu berkomunikasi dengan rakyat tanpa pengawal dan protokoler. Itulah bukti nyata pemimpin profetik yang memiliki kecerdasan sosial tinggi. Pemimpin profetik yang mempunyai kecerdasan sosial tinggi mampu menempatkan diri sebagai manusia biasa tanpa melepaskan  tanggung jawab sosial-politiknya.
           Pemimpin profetik tidak henti-hentinya membuka diri untuk berdialog dengan rakyat untuk mengetahui permasalahannya tanpa intervensi protokoler. Pemimpin profetik memahami, bahwa protokoler merupakan penghalang rakyat untuk berhubungan langsung dengan sang pemimpin. Oleh karena itu, hanya pemimpin profetik yang mempunyai kecerdasan sosial tinggi  
yang bersedia secara gigih (tanpa pamrih) memperjuangkan pemenuhan kebutuhan rakyatnya agar kesejahteraannya meningkat. Pemimpin profetik mempunyai prinsip “sing penting rakyat iso gemuyu” akan membuatnya bahagia.

Referensi:
Mansyur, Wasid. (2013). Membumikan Kepemimpinan Profetik.

*) Juara II  Karya Tulis tentang "Kepemimpinan Profetik" yang diselenggarakan oleh 
    Bapak Parni Hadi.

Inagurasi Boiler Biomassa Industri Pertama Berbahan Sekam Padi di Jawa Tengah

  Boiler Biomassa Industri Pertama Berbahan Sekam Padi yang ada di PT. PT Sarihusada Generasi Mahardhika, Klaten, Jawa Tengah (Sumber: Danon...