DUKUN POLITIK BERSANDING DENGAN BIROKRASI

DUKUN POLITIK BERSANDING DENGAN BIROKRASI
Oleh Casmudi, S.AP

          Ranah birokrasi memang menggiurkan banyak pihak. Ranah yang paling dibenci, tapi banyak disukai. Ranah yang bersentuhan langsung dengan politik memang dinilai banyak kalangan sangat memuakan, karena berbagai peristiwa yang berhubungan dengan kasus korupsi banyak melibatkan kaum birokrasi dan para penegak hukum. Ada hal yang menarik untuk disimak? Kita mungkin sudah tahu ada personal yang dinilai kaya raya dalam segi materi. Tetapi kayaknya kurang afdhol dan greget sebelum menginjakan kakinya di ranah birokrasi yang penuh dengan hiruk pikuk politik. Apa sih yang mereka cari? Materi sudah bergelimpangan? Karirkah? materi tambahan? prestise? Hanya mereka yang tahu dan ALLAH SWT penguasa alam jagat raya.
           Melihat fenomena politik dan penegakan hukum yang masih kembang kempis, menjadi daya tarik orang untuk terlibat dlam birokrasi. Apalagi melihat para koruptor kelas kakap yang dengan melenggang santai membeli hukum. Padahal koruptor tersebut adalah dari para kaum birokrasi dan penegak hukum yang semestinya memberkan contoh terbaik untuk masyarakat. Mungkin hal itulah yang menarik perhatian banyak orang untuk terjun bebas di ranah politik. Dengan menjadi orang penting (baca: petinggi) yang berada dalam lingkungan birokrasi, mereka bisa menggunakan kekuasaannya untuk menyetir segala kebijakan publik yang menurut mereka memberi keuntungan hingga ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Mereka bisa mengkorupsi uang negara sebebas-bebasnya. Kan, budaya korupsi sudah menjadi tradisi, kayaknya tidak klop kalau belum melakukannya. Toh, kalau ketahuan penegak hukum, mereka berpikir "beli saja hukum, habis perkara". Kalau pun masuk penjara, mereka berpikir "belilah hukum, biar hukuman selalu berkurang. bila perlu belilah perangkat hukum agar mempunyai fasilitas mewah dalam penjara. Urusan gampang".  Mungkin hal itulah yang menarik banyak orang untuk terjun dalam birokrasi. Mari kita hitung ... untuk menjadi bupati, wali kota atau anggota legislatif atau jabatn tinggi lainnya, jika gaji dan tunjangan (anggap saja kita ambil rata-rata per bulan RP. 50 juta). Jadi dalam 5 tahun masa kepemimpinannya, mereka akan mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp. 3 miliar. Padahal dalam biaya politik bisa melebihi dari puluhan miliar. Lantas apa yang menarik dari orang-orang untuk terjun dalam lingkaran birokrasi? Sebagai orang yang berpikir logis dan ekonomis, rasanya tidak mungkin orang bekerja untuk "rugi". Kalau kita berpikir secara nalar, pasti ada niat terselubung? Mungkin...dengan menjadi petinggi yang bekerja di lingkaran birokrasi akan: 1) menjadi orang yang disegani dan dihormati, 2) mampu menggunakan kekuasaaannya untuk mengeruk keuntungannya demi kepentingan pribadi (tanda tangan bertuah?), 3) melakukan dinasti kekuasaan, 4) menjadi orang penting dalam birokrasi, dengan mudah membuka bisnis dan mengembangkannya karena mendapatkan fasilitas mewah dengan kekuasaannya, dan 5) keinginan menjadi personal yang kebal terhadap hukum.
           Keinginan menjadi  orang yang berada dalam lingkaran birokrasi menarik perhatian banyak pihak. Untuk menjadi orang yang mampu mengepalai suatu daerah atau menjadi anggota legislatif menjadi tujuan yang sangat manis. Dari sinilah tindakan-tindakan yang di luar nalar dilakukan. Demi sebuah impian menjadi pejabat atau anggota legislatif, mendekati paranormal atau dukun politik adalah cara pamungkas yang harus dilakukan. Sepertinya pasang umbul-umbul, baliho, iklan masyarakat, "getok tular", dan lain-lain dirasakan kurang mendapatkan hasil maksimal. Maka "klenik" pun bekerja. Mendatangi "dukun politik" dengan cara-cara yang di luar logika terpaksa dilakukan. Mandi tujuh sumur, pasang rajah, pasang keris, dan lain-lain siap dilakukan demi mendapatkan predikat "bupati, wali kota atau wakil rakyat". Padahal sang calon wakil rakyat atau legislatif bukanlah orang "ecek-ecek". Mereka berpendidikan tinggi sampai S2, bahkan ada yang lulusan luar negeri. Tapi demi mendapatkan jabatan publik, uang hingga ratusan juta rupiah yang dikeluarkan sebagai uang jasa, proses yang nyeleneh dari "dukun politik" bukanlah menjadi masalah, asalkan niat menjadi pejabat publik ada di genggaman. Toh, nanti kalau sudah jadi pasti balik modal hingga ratusan miliar (baca: hasil korupsi).  Padahal secara jujur penghasilan dari gaji belum ada apa-apanya dibandingkan biaya politik.
            Fenomena dukun politik memang sudah bukan rahasia umum. Ada permintaan pasti ada persediaan. Para calon pejabat publik meminta keinginan untuk menang dalam pentas politik, dukun politik siap menyediakan dengan syarat-syarat yang tidak masuk akal. Dengan bayaran sampai ratusan juta rupiah, dukun politik memberikan keyakinan kepada sang calon pejabat publik untuk memenangkan kompetisi politik. Bahkan untuk membunuh karier lawan politik dengan cara klenik pun, dukun politik siap melakukannya. Siap terima pesanan, asal uang siap sedia. Politik memang menjijikan, tapi menggiurkan. Buktinya orang-orang dilupakan dengan tindakan yang di luar logika, demi menjadi "pejabat publik". Jangan salahkan dukun politik, salahkan calon pejabat publik yang siap melakukan tindakan di luar nalar mereka. Kalau memulainya dengan "klenik", sangat yakin dalam menjalankan jabatannya agar tetap langgeng akan tetap berbau "klenik" juga, bahkan menghalalkan segala cara. Dukun politik siap didatangkan, atau ajudannya yang mendatangainya. Politik dibenci, tapi disukai. Siapa yang salah? Yang jelas salahkan oknumnya. Politik tetaplah murni dan suci, karena hasil pemikiran manusia. Pemikiran manusia adalah ciptaan ALLAH SWT sang pemilik alam jagat raya. Dukun politik bersanding dengan birokrasi. Jawabannya ada pada diri kita. Kalau kita melakukannya akan menjawab "ya". Kalau kita melakukannya dengan jujur akan menjawab "tidak". Jadilah politik menjadi ajang mereformasi bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Jadilah birokrasi yang jujur. Kita mampu kalau kita mau.                    

Comments

Latipah Kuntum said…
This comment has been removed by a blog administrator.