THE INTERIM GOVERNMENT FOR A BETTER INDONESIA

THE INTERIM GOVERNMENT FOR A BETTER INDONESIA
By : Casmudi

              Tumbangnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998 dan berganti dengan Orde Reformasi diharapkan mampu memberi perubahan tingkat perekonomian rakyat ke arah yang lebih baik. Hampir 15 tahun Orde reformasi dan 4 kali berganti Presiden sebagai pemimpin bangsa, kesejahteraan rakyat pun belum beranjak naik. Banyak pendapat beragam dari berbagai kalangan/circle/realm, bahwa sebenarnya banyak program dari Pemerintah selama orde reformasi tersebut yang bersentuhan dengan keinginan rakyat, tetapi keadaan ekonomi rakyat sampai sekarang belum menemukan tingkat kepuasaan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa penyebabnya?  Memang sederhana pertanyaannya, tetapi jawabannya membutuhkan kajian yang mendalam dari Pemerintah.
            Masalah demi masalah menghantam bangsa Indonesia. Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, ditemukan 10 masalah terbesar bangsa Indonesia, yaitu: 1. Persoalan kestabilan ekonomi; 2. Korupsi; 3. Kemiskinan; 4. Pengelolaan BBM/fuel; 5. Sistem Pendidikan; 6. Pengangguran; 7. Tingginya Harga Pangan; 8. Bencana Alam; 9. Kelaparan dan Krisis Pangan; dan 10. Krisis Kepemimpinan. Masalah-masalah tersebut yang membuat kemajuan bangsa Indonesia bergerak di tempat/spot, bahkan mundur ke belakang. Tidak ada solusi yang efektif untuk mengatasi masalah bangsa membuat bangsa Indonesia semakin dilecehkan oleh bangsa lain, seperti kasus klaim budaya oleh negeri Jiran (Malaysia) yang terjadi berkali-kali. Sangat disayangkan, respon Pemerintah Indonesia yang terkesan/impression lamban/slow moving dan tidak tegas.
             Pada kenyataannya, pemerintah belum mampu mengatasi masalah yang multidimensi saat ini. Penyebab yang paling mendasar adalah bertitik tolak pada Pemerintah itu sendiri. Masalah sekarang yang dihadapi bangsa sudah sangat parah. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang kontroversial atau extraordinary. Anggap saja, Pemerintah kita yang sedang berkuasa saat ini seperti seorang yang karyawan yang dipercaya untuk memimpin sebuah perusahaan atau memegang/hold on jabatan puncak yang dipegangnya. Secara logika, jika pemerintahan  yang berkuasa dalam waktu 1-2 tahun tidak memberikan perubahan ke arah yang signifikan, sebaiknya MPR memberikan semacam surat peringatan/teguran, dengan maksud memberi masukan agar pemegang kekuasaan tertinggi bisa bekerja lebih baik dalam waktu satu tahun ke depan. Jika  tidak ada perubahan lagi, maka solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu adanya  sidang istimewa MPR dengan mengagendakan pembentukan pemerintah  interim atau pemerintah khusus, di mana pemerintah tersebut diberi kekuasaan penuh oleh MPR untuk mengatasi masalah bangsa Indonesia dalam jangka waktu yang pendek, yaitu selama 2-3 tahun.
            Pemerintah interim diberi kekuasaan penuh untuk merombak habis masalah bangsa yang multidimensi. Jenis tugas pertama, yang paling urgent/mendesak yang pertama kali untuk diselesaikan secepatnya  adalah masalah politik. Seperti masalah konflik yang terjadi di beberapa daerah jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi bom waktu dan bisa menimbulkan to the surface/appear sentimen kedaerahan yang berujung pada perpecahan bangsa. Jangan kaget, jika masalah ini tidak terselesaikan dengan baik, bisa menjalar ke masalah disintegrasi bangsa. Tentunya kita tidak ingin kecolongan seperti masalah terlepasnya Timor Timur dari bangsa Indonesia, meskipun jajak pendapat yang dicetuskan of PBB secara mayoritas masyarakat Timor Timur ingin melepaskan diri dari NKRI. Masalah hak keistimewaan DI Yogyakarta, berkibarnya of flag bendera  Aceh, pengibaran bendera bintang kejora/morning star di Papua perlu ditangani dengan bijak dan secepatnya. Untungnya masalah hak keistimewaan DI Yogyakarta telah diselesaikan dengan baik dan cepat karena desakan dari masyarakat DI Yogyakarta itu sendiri. Tetapi  masalah yang lain muncul kembali. Kejadian pengibaran bendera di daerah yang berbau ingin merdeka harus ditekan dengan pendekatan politik atau yang mengedepankan kepentingan bangsa tanpa menimbulkan korban/victims jiwa.   
             Militer merupakan garda terdepan bagi keamanan bangsa Indonesia. Pemerintah interim wajib menempatkan militer (TNI dan POLRI) pada tempat yang sesungguhnya (mulia) dan harus lepas total dari kegiatan politik atau pusaran/rotation kekuasaan dan bisnis. Militer yang ikut terjun dalam ranah politik akan menyebabkan disfungsi dalam keamanan bangsa dan ikut berperan dalam pengendalian kekuasaan. Akibatnya, permainan politik yang dibumbui dengan militer atau kekerasan kerap terjadi. Seperti halnya pada masa orde baru, kekentalan militer mampu membungkam masyarakat dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan berekspresi. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse the power) sering dilakukan oleh kekuasaan yang menganut paham militerisasi.
            Masalah kekuasaan pemerintahan yang didominasi militer merupakan peninggalan/enheritance kekuasaan orde baru. Oleh karena itu, hal yang mendesak adalah pemerintah interim harus mampu mengikis habis kekuatan peninggalan kekuasaan orde baru. Orde baru masih menyisakan behind kekuatan yang bisa mengganggu dan menyebabkan krisis multidimensi saat ini. Oleh sebab itu, masalah-masalah di atas dilakukan secara simultan, mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi jika menginginkan Indonesia lebih baik di masa depan. Pemerintah interim harus tegas memberantas antek-antek orde baru, karena secara tidak langsung gaya kepemimpinan, jiwa dan sikap dalam pemerintahan masih ada di pemerintahan sekarang ini. Pemerintahan yang terbaru harus betul-betul diisi oleh sosok pemimpin yang baru dan independen dari pengaruh orde baru dan dipercaya rakyat sebagai pribadi yang jujur, tegas, berani bertindak, akuntabel, amanah, dan mengutamakan kesolidan dan tanggung jawab dalam memimpin. Solusi-solusi di atas harus dilakukan secara cepat dan terarah.
            Masalah selanjutnya yang harus dibenahi oleh Pemerintah interim adalah masalah teknis dan ekonomis. Pertama, Pemerintah interim harus mampu mengatasi masalah sistem hukum yang terjadi selama ini yang tidak berpihak kepada kebenaran yang hakiki. Penegakkan hukum harus diutamakan. Pembersihan harus secara total dari sistem yang berjalan dan aparat penegakan hukum yang bekerja tanpa pandang bulu dari tingkat MA (Mahkamah Agung), Jaksa Agung, sampai aparat penegakan di tingkat paling dasar (Pemerintah Daerah) harus dikikis habis sampai ke akar-akarnya. Masyarakat di Indonesia harus merasa nyaman dan percaya penegakan hukum di Indoenesia akan berjalan pada kebenaran. Tidak ada perasaan khawatir akan dipermainkan dalam hukum. Hukum akan berjalan tajam ke atas dan tajam ke bawah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.
            Jika masalah sistem hukum telah dilesaikan dengan baik, maka tindakan selanjutnya yang kedua, adalah merombak habis sistem ekonomi, keuangan nasional dan sistem perbankan.  Sistem ekonomi yang kita anut hendaknya sistem ekonomi kerakyatan. Tingkat kesejahteraan rakyat  merupakan tujuan utama. Keuangan nasional harus diatur dengan baik dalam penerimaan dan pengeluaran APBN. Peningkatan pajak harus ditarget secara berkala untuk meningkatkan penerimaan APBN. Pengeluaran APBN harus memperhatikan azas keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah. Porsi-porsi yang dituntut untuk meningkatkan taraf hidup rakyat harus memiliki nilai lebih dari porsi-porsi yang lain.
            Sistem perbankan harus diatur kembali sesuai dengan mekanisme/mechanism agar tidak menimbulkan tingkat inflasi tinggi dan iklim investasi di Indonesia meningkat. Pembentukan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia ditingkatkan dengan kebijakan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tetap menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Perbankan sebaiknya membantu rakyat Indonesia untuk berwiraswasta dengan pinjaman lunak dan waktu yang tidak memberatkan dalam mengembangkan usahanya.  Masalah ketiga, yang harus dibenahi Pemerintah interim adalah mengenai sistem dalam korporasi/perusahaan harus dibenahi secara total. Seperti kinerja BUMN ditata kembali. BUMN harus benar-benar berfungsi membanntu pembangunan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tindakan merger atau likuidasi bagi BUMN yang tidak bisa melakukan operasional perusahaan dengan tingkat baik (mengalami kerugian). Konglomerasi harus diatur dengan peraturan yang tepat agar tidak menimbulkan tindakan semena-mena para konglomerat dalam menghancurkan perusahaan-perusahaan yang sedang tumbuh. Iklim persaingan usaha harus berjalan saling menguntungkan. Dengan maksud untuk menghindari kecemburuan yang tinggi dari pengusaha kecil terhadap para konglomerat. Bila perlu para konglomerat ditetapkan pajak yang tinggi dan berjalan secara rutin (tidak menunggak).
            Sistem tata niaga diatur dalam UU (Undang-undang) agar memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Pengaturan ekspor yang tidak memberatkan dan bebas bea perlu ditingkatkan agar rakyat mau mengembangkan usaha yang multiguna. Syarat-syarat pendirian perusahaan pun harus mengikuti aturan, baik perusahaan domestik atau Penanaman Modal Asing (PMA) harus diatur dalam UU (Undang-undang) yang tidak menguntungkan sepihak. Pengawasan pengusaha dan pekerja harus diatur dalam tata aturan  atau peraturan dan dilakukan oleh lembaga yang independen dan terpercaya. Sehingga, hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja harus memberikan dampak/impact yang baik. Sebagai contoh, program outsourcing lebih baik dihilangkan, pemberian UMR harus disesuaikan dengan kemampuan hidup pekerja dan disesuaikan dengan taraf hidup terkini di masing-masing wilayah. Kita yakin demo May Day tidak akan terjadi lagi.
            Langkah keempat, yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem pemerintahan. Pemerintah interim harus mengadakan reformasi birokrasi total dari tingkat pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah/province or resident, bahkan sampai tingkat desa/kelurahan. Memang tugas ini sangat berat, tapi dengan komitmen yang tinggi sangatlah mudah dilakukan. Tujuan yang utama adalah pembentukan Good Governance  yang dicintai rakyat. Aparat birokrasi kita saat ini sudah sangat parah. Dari tingkat pusat sampai daerah tidak menunjukan kualitas pelayanan umum yang menjanjikan. Tindakan money politic kerapkali terjadi dengan maksud untuk mendapatkan fasilitas secara instan tanpa hambatan. Aparat birokrasi diterapkan bukan sistem kecakapan, keahlian, track record yang baik dan the right man on the right place. Yang terjadi malah sistem teman, kolega, dan famili (KKN atau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Overlapping/tumpang tindih tugas masih sering terjadi. Akhirnya, bangsa Indonesia seperti menggaji terselubung atau pengangguran. Hal ini sangat memberatkan pengeluaran APBN. Mengikis habis korupsi dari aparat tingkat pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah, bahkan sampai tingkat desa/kelurahan tindakan yang dilakukan tidak setengah-setengah, dan asal tebang pilih. Tindakan ini merupakan tindakan terakhir dari Pemerintah Interim dalam membenahi masalah-masalah yang membuat bangsa Indonesia selalu gagal dalam melangkah  maju.
            Jika masalah-masalah yang dianalisa di atas telah dilakukan tuntas dalam kurun waktu 2-3 tahun, langkah opersional yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah  membuat program ekonomi kerakyatan. Pemerintah Interim mencanangkan. program ekonomi kerakyatan di seluruh daerah di Indonesia, terutama yang iklim investasi masih minim. Tindakan ini dimaksudkan agar, pemerataan ekonomi bukan hanya bertumpu/footholded pada kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Semarang atau Bali. Kota-kota kecil, seperti kota-kota yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia, Papua, dan kota-kota lain yang belum tersentuh pembangunan perlu diadakan program padat karya atau proyek investasi. Proyek ini lambat laun akan menarik minat investasi dari pengusaha lokal atau asing. Sehingga mampu mempekerjakan masyarakat setempat. Daya beli masyarakat menjadi menjadi naik, akibatnya tingkat kesejahteraan pun meningkat. Yang terjadi adalah mencegah tingkat urbanisasi tinggi masyarakat setempat ke kota-kota besar yang pembangunan sudah padat. Kalau tindakan ini dilakukan secara rutin terhadap kota-kota kecil lainnya akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi tinggi dan merata di seluruh Indonesia.  Masyarakat Indonesia tidak lagi memikirkan masalah daya beli atau konsumsi terhadap barang. Akhirnya pikirannya fokus pada pengembangan tekhnologi, karena biaya sudah tidak menjadi masalah. Apalagi sumber daya alam yang melimpah di seluruh bangsa Indonesia. Kita berusaha semaksimal mungkin  agar generasi bangsa yang mengelolanya, karena kita sebenarnya bangsa yang kaya raya.
            Dari pembahasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa, untuk menjadi Indonesia lebih baik adalah tindakan yang mudah asalkan ada kemauan yang kuat dari semua komponen bangsa, terutama Pemerintah Indonesia. Sekarang ini rakyat Indonesia selalu ditunjukan dengan tindakan/program ekonomi kerakyatan. Tapi, kenyataannya tidak merubah sedikit pun kesejahteraan rakyat hampir selama 15 tahun masa reformasi. Karena ada kesalahan prosedur yang dilakukan Pemerintah. Tindakan paling ampuh yang harus dilakukan adalah, MPR harus berani mengambil tindakan sidang istimewa dengan mengagendakan pembentukan Pemerintah Interim atau Pemerintah khusus yang bertugas/bertanggung jawab membenahi tugas mulia, yaitu: 1. Pembenahan masalah politik; dan  2. Pembenahan masalah teknis dan ekonomis.  Pembenahan masalah politik meliputi: 1. Pembenahan masalah konflik daerah, seperti Aceh dan Papua; 2. Penempatan militer (TNI dan POLRI) pada tempat yang mulia atau sebenarnya (garda terdepan keamanan bangsa), tidak main politik dan bisnis; 3.  Berani dan tegas mengikis habis kekuatan orde baru yang ada dalam pusaran kekuasaan saat ini dan menyebabkan gangguan dan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Sedangkan masalah teknis dan ekonomis yang harus dibenahi Pemerintah Interim adalah: 1. Pembenahan masalah hukum yang berindak bukan pada  kebenaran yang hakiki semua golongan; 2. Perbaikan masalah sistem ekonomi, keuangan dan perbankan yang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan menurunnya daya beli masyarakat; 3. Perbaikan sistem perusahaan, di mana menyangkut/relevance pembenahan BUMN, konglomerasi, tata  niaga dan lain-lain; dan 4.  Reformasi birokrasi masalah pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Good Governance yang dicintai rakyat. Akhirnya, Pemerintah tinggal mengadakan program ekonomi kerakyatan di seluruh pelosok Indonesia. Daya beli meningkat dan kesejahteraan rakyat pun akan tercapai dengan baik. Semua itu mampu mewujudkan Indonesia lebih baik di masa depan. Sangat mudah, asal kita mau melakukannya.

Referensi:
[1] http://freddysetiawan.wordpress.com/2008/07/03/10-masalah-terbesar-bangsa-indonesia/
              Accessed May 19th, 2013.
[2] http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-sarbini.html
              Accessed May 19th, 2013.

Comments