AHOK MELAWAN KORUPSI, MENATA BIROKRASI
AHOK
MELAWAN KORUPSI,
MENATA
BIROKRASI
Oleh
Casmudi, S.AP
Suksesi kepemimpinan sangat
diperlukan di negeri ini. Kondisi aparat birokrasi yang berjalan tidak sesuai
dengan Standar Operational Procedure
(SOP) pemerintahan membuat pelayanan publik
semakin terpinggirkan. Akhirnya kepuasan pelayanan belum berjalan
maksimal. Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah mengharuskan pemimpin
bangsa sesuai dengan harapan rakyat, termasuk pemimpin daerah merupakan sosok
yang jujur, tegas, bertanggung jawab. Kepala daerah tersebut juga harus
mengedepankan aspek transparansi dalam mengemban amanah rakyat sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa kepala daerah
Indonesia membuat rakyat geregetan.Rakyat ingin perilaku korupsi tersebut
hilang dengan harapan adanya perubahan yang baik. Akhirnya, demo adalah jalan
yang harus di tempuh rakyat sebagai rasa penolakan atas ketidakadilan. Itulah
resiko yang harus ditanggung sebagai kepala daerah di manapun di Indonesia.
Apalagi menjadi kepala daerah sekelas Ibukota DKI Jakarta yang merupakan
miniatur dari Indonesia sangat
membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani melakukan perubahan. DKI Jakarta membutuhkan
sosok kepala daerah yang tidak neko-neko
dalam mengeluarkan kebijakan, semata-mata demi kesejahteraan rakyat.
Pendahuluan
DKI Jakarta sebagai ibukota negara telah menyelesaikan hajat besar dalam
mencari Calon Kepala Daerah atau Gubernur untuk masa jabatan 2012-2017.
Pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menarik perhatian
masyarakat DKI Jakarta dan dipercaya untuk memimpin selama 5 tahun ke depan sejak tahun 2012.
Berbagai tugas berat siap dieksekusi, dari masalah banjir sampai masalah
kemacetan yang semakin rumit untuk diselesaikan. Perolehan suara pasangan
Jokowi-Ahok mengungguli dari pasangan lainnya, termasuk pasanganincumbent Fauzi Bowo dalam putaran ke-2. Dengan demikian, masalah DKI
Jakarta yang belum diselesaikan semasa Fauzi Bowo merupakan tugas yang harus
dilaksanakan Jokowi-Ahok. Pasangan Jokowi-Ahok memang memukau semua kalangan.
Jokowi yang gemar “blusukan” diimbangi dengan gaya “ceplas-ceplos” seorang Ahok
yang selalu mengundang kontroversi. Statement
yang diucapkan selalu mengundang respon pihak atau orang lainyang disindirnya.
Sindiran itu membuatnya “merah telinga”. Tanpa perasaan takut, seorang Ahok
melawan siapa pun yang melanggar kontitusi.
Kadang, tindakan yang kontroversi
Ahok lebih dominan dari Jokowi. Ahok telah membuat perlawanan siapa pun yang
“dirasa” merugikan kebijakan Pemda DKI Jakarta. Kebiasaan Ahok dalam
menjalankan pemerintahan dapat dinikmati saat acara bincang-bincang yang tayang
di stasiun televisi Kompas TV bertajuk “Aiman dan Ahok”. Acara tersebut
memperlihatkan dan memberikan gambaran sekilas tentang kebiasaan Ahok di rumah
pribadinya hingga Ahok menjalankan pemerintahannya di Kantor Balai Kota (Kantor
Gubernur) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sang reporter Aiman Wicaksono
mengikuti seharian kegiatan Ahok dari rumah sampai Kantor Balai Kota (Kantor
Gubernur) tersebut dan mewancarai dengan
memberikan berbagai macam pertanyaan. Tidak ada jeda sedikit pun, Ahok
menjawabnya dengan tegas. Sepertinya tanpa berpikir dahulu. Begitu lepas tanpa
beban. Selama perjalanan dari rumah sampai kantor, masyarakat yang mengenal
secara detil mobil dinas Ahok menyempatkan untuk melambaikan tangannya. Kaca
penutup mobil dinasnya sebelah kiri samping tempat duduk sering rusak. Hal ini
dikarenakan, Ahok sering membuka dan menutup kaca mobil dinasnya untuk membalas
lambaian masyarakat yang mengenal dirinya. Akhirnya, untuk mengatasi kondisi
tersebut kaca mobil dinasnya dibiarkan terbuka, dan dipasang korden agar lebih
mudah membuka dan menutup saat menyapa lambaian masyarakat. Sesampainya di
Balai Kota, sang reporter pun mengamati Ahok, apa yang dilakukannya untuk
melaksanakan tugas pemerintahannya. Bincang-bincang tersebut diakhiri dengan
pertanyaan kuis untuk memilih di antara 2
kata atau kalimat. Ahok pun menjawabnya dengan cepat.Kondisi tersebut
memberikan kesan bahwa Ahok tidak pernah takut atas statement yang telah dikeluarkannya. Karena pilihannya sangat riskan
dan bisa mengundang respon, seperti salah satu pertanyaan kuis untuk memilih
“Jokowi Presiden atau Ahok Gubernur”. Ahok menjawabnya “Jokowi Presiden”. Aiman
Wicaksono sang reporter membalasnya sedikit tertawa diimbangi senyuman.
Menempa
Karir Politik dari Belitung Timur
Basuki Tjahaja Purnama yang biasa
dipanggil Ahok lahir di Manggar, Bangka
Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. Ahok adalah putra pertama dari Alm. Indra
Tjahaja Purnama (Zhong Kim Nam) dan
Buniarti Ningsing (Bun Nen Caw). Ahok
memiliki tiga orang adik, yaitu dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.GK.
(dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur periode 2010-2015), Fifi
Lety, S.H., L.L.M. (praktisi hukum), Harry Basuki, M.B.A. (praktisi dan
konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarga Ahokadalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari
suku Hakka (Kejia). Ahok beragama
Kristen sebagai kepercayaan yang dianutnya. Karena Ahok lahir dari keluarga
keturunan, maka beliau mempunyai nama
Tionghoa: Zhōng Wànxié. Ahok beristrikan
Veronica Tan, S.T. dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Nicholas (1998) Nathania (2001) Daud
Albeenner (2006). Pendidikan SD dan SMP Ahok dihabiskan di tanah kelahirannya. Untuk
melanjutkan SMA Ahok berpindah ke Ibukota
DKI Jakarta, yaitu di SMA III PSKD
Jakarta, lulus tahun 1984. Selanjutnya menyelesaikan sarjana strata-1 di
Universitas Trisakti, Jakarta. Di Uniersitas Trisakti Ahok mengambil Jurusan
Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral.
Setelah Ahok lulus dan mendapatkan
gelar Insinyur Geologi Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1989, beliau kembali
ke Belitung. Pulang kampungnya tersebut untuk mendirikan CV Panda yang bergerak
di bidang kontraktor pertambangan PT. Timah. Pada tahun 1992 Ahok juga mendirikan
PT. Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995. Di sela-sela kesibukannya,
Ahok kemudian melanjutkan Magister Managemen di Sekolah Tinggi Manajemen
Prasetiya Mulya. Setelah mendapatkan gelar Magister Manajemen, Ahok kemudian
bernaung di bawah bendera PT. Simaxindo Primadaya, Jakarta. Beliau menjabat
sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek dari tahun
1994-1995.Tetapi pada tahun 1995, Ahok memutuskan berhenti bekerja di PT. Simaxindo
Primadaya.
Ahok kemudian mendirikan pabrik di
Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.Pabrik tersebut
dirancang untuk pengolahan pasir kuarsa yang pertama dibangun di Pulau
Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan
pabrik tersebut merupakan adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan
pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK). Akhirnya pada
akhir tahun 2004, keberhasilan Ahok mampu meyakinkan seorang investor Korea
untuk membangun Tin Smelter
(pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK. Investor Korea tersebut sangat tertarik
dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun
pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.
Kesuksesan dalam bisnis, membuat
Ahok tidak puas diri.Saat wacana bangsa Indonesia untuk melaksanakan Pemilihan
Umum (Pemilu) secara langsung, Ahok akhirnya terjun ke dunia politik. Beliau
bergabung di Partai PIB yang didirikan oleh Dr. Sjahrir pada tahun 2003. Di Partai PIB, Ahok aktif dari
tahun 2004-2008. Keterlibatannya dalam partai politik menghantarkan Ahok
menjadi anggota DPRD Belitung Timur
Komisi bidang anggaran dari Fraksi PPIB, meskipun jabatan tersebut berlangsung
dari 2004–2005. Hal tersebut dikarenakan
Ahok mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Belitung Timur ke-3 dan tercapai. Pada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Ahok berpasangan dengan Khairul
Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut mencalonkan diri
sebagai Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Keberhasilan
dalam Pilkada dengan mengantongi suara 37,13 persen membuatnya terpilih menjadi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama.
Selama menjabat sebagai Bupati
Belitung Timur, Ahok telah mengeluarkan gagasan yang fenomenal seperti program
pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat SMA bagi rakyat
Belitung Timur. Gagasan tersebut juga menghantarkan Ahok untuk mendapatkan penghargaan Tokoh Anti Korupsi dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan (KADIN,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Masyarakat Transparansi
Indonesia) pada tahun 2007. Penghargaan yang lain juga Ahok peroleh, seperti:
Salah satu dari 10 Tokoh yang Mengubah Indonesia dari Majalah Tempo pada tahun
2006 dan Gold Pin oleh Fordeka (Forum
Demokrasi) pada tanggal 29 Oktober 2006. Penghargaan tersebut sebagai ganjaran
atas gagasan Ahok menentang korupsi.Perlu diketahui, bahwa pada tahun 2007 Ahok
menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Democracy and Transparency
(CDT). Jabatan Ahok sebagai Bupati Belitung Timur tidak berlangsung lama,
yaitu: dari tanggal 3 Agustus 2005-22
Desember 2006. Ahok resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Belitung Timur dan
menyerahkan jabatan tersebut kepada wakilnya, Khairul Effendi. Pada tahun 2007
Ahok mencalonkan diri menjadiGubernur
Bangka Belitung. Saat itu, Ahok mendapatkan dukungan penuh dari Abdurrahman
Wahid (Gus Dur). Sayangnya Ahok kalah dengan saingannya, yaitu: Eko Maulana
Ali.
Belajar dari kekalahan mencalonkan
sebagai Gubernur Bangka Belitung dan melancarkan karir politiknya, Ahok
menyeberang ke partai lain, yaitu: Partai Golkar pada tahun 2008. Lompatan
tersebut menghantarkannya menjadi wakil rakyat di DPR Komisi II periode 2009-2014.
Pada tahun 2008, Ahok sempat membuat buku biografi yang berjudul "Merubah
Indonesia". Di DPR, kenyataanya Ahok hanya menjabat dari tanggal 1 Oktober
2009-26 April 2012. Lagi-lagi Ahok tidak puas dengan keputusannya. Pada tahun
2012, saat DKI Jakarta mencari Gubernur Baru melalui pemilihan langsung Prabowo
yang Ketua Umum Partai Gerindra menginginkan untuk mencari sosok pemimpin
Jakarta yang dikenal bersih dan tegasdemi perubahan. Sosok Ahok menjadi incaran
Prabowo untuk disandingkan bersama Jokowi. Kondisi inilah yang membuat Ahok
melakukan “manuver” politik berpindah partai dari Partai Golkar yang
dijalaninya dari tahun 2008-2012 ke Partai Gerindra.
Dalam pemilihan umum Gubernur DKI
Jakarta tahun 2012 yang dilaksanakan secara langsung selama dua putaran,
pasangan Jokowi-Ahok memenangkan Pilgub dengan perolehan 53,82% suara. Pasangan
Jokowi-Ahok merupakan pasangan Gubernur yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan
ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta. Rakyat DKI
Jakarta pun bersuka-cita mempunyai pasangan pemimpin ini dengan adanya
perubahan kea rah yang lebih baik.
Menentang
Rasisme dan Suap
Munculnya fenomena Ahok merupakan
pemandangan yang baru di kepemimpinan DKI Jakarta. Sebagai warga keturunan yang
memimpin secara mayoritas pribumi dan beragama Islam merupakan tantangan Ahok
sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berkali-kali Ahok membuat statement, bahwa kontribusi anak bangsa
bukan dilihat dari warna kulit, suku, dan agamaapa pun. Tetapi yang terpenting
adalah kontribusi nyata terhadap negeri. Perlakuan yang mengandung SARA kerap
dilontarkan dan memojokkan Ahok. Namun Ahok tetap bersikukuh melawan propaganda
tersebut yang berbau rasisme. Ungkapan
Ahok berterus-terang dalam sebuah wawancara dengan wartawan BBC adalah:
"Saya sudah kenyang
(diperlakukan diskriminatif). Saya dulu Ketua DPC Partai Perhimpunan Indonesia
Baru, PPIB, dibilang Partai ikut Baba, Partai babi, ditolak (sebagai ketua
partai) karena nggak mau dipimpin kafir..."
Bahkan Ahok sering menyindir tentang
pernyataan yang ditujukan kepada dirinya yang berbau SARA, seperti:
"Biasa saja.Kau mau panggil
saya Cina, saya biasa-biasa saja.Cuma kalau kau kurang ajar, saya gampar...
ha-ha-ha. Biar kamu sekali-sekali pernah dipukul orang Cina"
Namun, Ahok menegaskan bahwa beliauakan
melawan "sampai mati" terhadap semua pihak yang melakukan rasis
(pembedaan dan pelecehan berdasarkan warna kulit) terhadap dirinya. Ahok selalu
teringat kalimat yang pernah diucapkan mendiang bapaknya, yaitu:
“Kita orang Indonesia, negara dan
tanah air kita adalah Indonesia. Memang tanah leluhur kita Cina, ya. Tapi kita
orang Indonesia,".
Hal itulah yang membuat Ahok untuk
melakukan tindakan terbaik untuk Indonesia. Ahok tidak menginginkan adanya
perbedaan perlakuan terhadap warga negara dari warna kulitnya. Kenyataan
tersebut yang membuat Ahok untuk andil dalam membangun bangsa, di mana para
birokrasi berlaku korup. Ahok pun pernah mengalami perlakuan tidak enak
terhadap dirinya. Perlakuan aparat birokrasi yang semena-mena tersebut menyebabkan pabriknya ditutup. Rasa “frustasi” yang besar
membuat Ahok ingin "hijrah ke luar negeri". Tetapi mendiang bapaknya
sangat bijaksana, yang mengatakan bahwa perilaku pejabat korup hanya dapat
dilawan jika anaknya bisa menjadi pejabat. Mendiang bapaknya menginginkan Ahok
menjadi pejabat. Ahok ingin menunjukan kepada pejabat lain, bahwa dirinya mampu
berlaku bersih dalam mengemban jabatan. Hal ini terbukti, setelah menjabat
menjadi Wakil Gubernur mengeluarkan kebijakan dalam menggelar seleksi dan
promosi terbuka Lurah dan Camat se-Jakarta, yang telah dilantik pada Juni 2013
lalu. Tindakan tersebut semata-mata untuk memperbaiki kinerja pejabat setingkat
lurah dan camat dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Ahok dikenal sebagai pemimpin
daerah yang anti menerima suap, sehingga dia dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi tahun 2007 oleh
Gerakan Tiga Pilar Kemitraan. Percobaan penyuapan sering menghampiri dirinya di
saat menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok pernah menolak pemberian 'hadiah
kulkas' dari seseorang yang dikenalnya. Pemberian tersebut dianggap bentuk
nyata memilah kepentingan sebagai pengusaha dan pemimpin daerah. Kulkas besar
tersebut sebagai pemberian dari bisnis tambang timah. Namun yang terjadi, Ahok
justru menolak dan mengirim balik kulkas besar tersebut. Teman bisnis tersebut
mengatakan, “Eh, Hok, kita 'kan teman.kenapa gua nggak boleh kasih elo
kulkas". Ahok pun menjawabnya dengan enteng tanpa sungkan,
"waktu saya menikah, saya lagi
butuh duit, kamu cuma kasih saya cuma uang seratus ribu. Kenapa sekarang kasih
kulkas. Justru saya waktu menikah elo kasih aku kulkas dong.Kenapa tidak anda
lakukan?Berarti ini karena saya bupati, anda kasih (kulkas). Jelas!".
Jawaban yang sangat menohok bagi orang
lain yang mencoba suap. Bahkan di saat Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta,
seringkali menolak atas bujukan untuk
menerima “hadiah” yang berwujud macam-macam, seperti naik pesawat pribadi pulang-pergi Belitung, meminjamkan
untuk naik kapal pesiar, menyediakan villa jika menginap di sebuah pulau, meminjamkan
mobil paling mewah. Tapi Ahok mempunyai strategi jitu untuk menolak “suap”
tersebut. Apa yang Ahok katakan seperti pada saat menolak pemberian suap ketika
menjadi Bupati Belitung Timur.
"Waktu saya jadi teman elo, gua
buka pintu mobil elo, elo bilang: “eh, ati-ati jangan salah buka, ini otomatis
loh. Artinya apa? Ini karena saya wagub.Coba kalau saya nggak wagub, elo
marah-marahin naik mobil elo.Nutup pintu saja elo marahin”.
Sebuah kejujuran perilaku birokrasi yang
patut ditiru. Kita pun berharap kepala daerah lain mampu mempraktekkan apa yang
dilakukan oleh Ahok, yaitu sikap tegas menolak segala bentuk suap, hadiah atau gratifikasi. Karena kalau tindakan
tersebut dilakukan, yang terjadi adalah
efek balas jasa terhadap kroni atau kolega (KKN). Akhirnya yang dirugikan
adalah rakyat.
Menata
Birokrasi di Kebon Sirih
Track record
Ahok setelah menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 sungguh
menarik perhatan publik. Ahok mulai menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta
15 Oktober 2012. Komentar-komentar pedas yang dilontarkan benar-benar membuat
orang lain kebakaran jenggot. Tindakan tersebut semata-mata untuk menata
birokrasi DKI Jakarta yang carut-marut. Ahok bersama Jokowi membereskan berbagai
proyek yang mandek dan dapat mengganggu kelancaran pemerintahan. Keberanian
Ahok bersama Gubernur Jokowi mengeksekusi kebijakan yang dinilai akan
berhadapan pejabat lainnya tanpa sungkan untuk dilakukan. Hal yang luar biasa
adalah mengeksekusi keberadaan Pasar Tanah Abang. Keberadaan PKL yang berada di
sekitar pasar membuat pemandangan menjadi
semrawut, kumuh, dan tidak tertata. Yang lebih mengerikan adalah keberadaan
preman (penguasa) pasar yang melakukan “palak” terhadap para pedagang ada sejak
masa Orde Baru. Apalagi kondisi PKL
tersebut mempunyai andail besar penyebab kemacetan di sekitar Pasar Tanah
Abang.
Pemindahan PKL ke blok G Pasar
Tanah Abang menuai kontroversi dari para pedagang dengan dalih kurang pembeli.
Dialog interaktif antara pedagang dan Pemerintah DKI Jakarta berlangsung alot.
Banyak pertanyaan yang muncul dari para pedagang, seperti:
"... Bapak, jangan bikin statement yang
melukai perasaan kita...",
"Gaya kepemimpinan bapak
sangat menyakiti anak-anak Jakarta...!",
"Pak Ahok, dengan jiwa besar,
(harus) minta maaf..!", dan
"... Kata-kata komunis, tolol,
preman, mafia (yang keluar dari mulut Basuki), ini yang mengusik kami..!".
Tetapi Ahok tidak gentar. Beliau tetap mengeluarkan
argumennya, bahwa Pemda DKI Jakarta punya bukti lapak-lapak (PKL di Pasar Tanah
Abang) disewakan. Ahok menerangkan kembali, jika menyewakan sesuatu dan tidak
masuk ke kas daerah, itu menyalahi peraturan hukum dan menyebutnya “premanisme".
Hal itu disebabkan juga karena statement Ahok
yang mengatakan, bahwa keberadaan PKL adalah “dibekingi” atau dikuasai oleh salah
satu anggota DPRD DKI Jakarta. Pernyataan tersebut membuka tabir Lulung Lunggana yang disinyalir mendapat
“setoran” keberadaan pedagang tersebut.Lulung Lunggana pun yang tahun politik
2014 mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai PPP
kebakaran jenggot. Lulung Lunggana menantang Ahok untuk mencabut ucapannya. Bahkan,
ingin mendemo Ahok dengan menerjunkan para jagoan Tanah Abang. Bukan namanya
Ahok, jika gentar menghadapi ancaman tersebut. Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu. Kenyataannya keberadaan PKL
mampu ditata dan dipindahkan ke blok G Pasar Tanah Abang dengan bebas biaya
sewa selama 3 bulan pertama. Tempatnya pun nyaman buat usaha. Keberadaan Pasar
Tanah Abang pun kelihatan lebih tertata
dan kemacetan bisa dihindari.
Ceplas-ceplos
dan Tegas bukanlah Otoriter
Gaya ceplas-ceplos Ahok kerap
berhadapan dengan pejabat yang berada di atas posisinya selama ini. Sindiran
hebat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk belajar
lagi tentang konstitusi menuai respon yang sangat hebat. Ahok dianggap terlalu
berani menyindir sang menteri yang notabene adalah atasannya, bahkan yang
melantiknya. Sindiran keras pun tidak lupa dialamatkan terhadap orang nomor
satu Republik ini. Keberadaan iring-iringan mobil kepresidenan yang berangkat
dari Puri Cikeas, Bogor selalu mengganggu dan menyebabkan kemacetan di setiap
perempatan jalan yang dilaluinya. Ahok menyindir bahwa iring-iringan mobil
Presiden telah membantu kemacetan dan melanggar hak pemakai jalan. Ahok
menyatakan bahwa, Presiden SBY tidak mengetahui bahwa polisi dan Paspampres
tanpa sepengetahuannya telah menghentian arus lalu lintas saat iring-iringan
mobil kepresidenan melewati jalan raya, agar bisa berjalan mulus tanpa
hambatan.
Namun Presiden membantah bahwa
dirinya tidak pernah menyuruh polisi atau Paspampres untuk menghentikan arus
lalu lintas. Sekali lagi, Ahok sangat berani melontarkan sindirian. Ahok merasa
bahwa hak dan kewajiban warga sama dalam
berlalu-lintas. Tidak heran jika Ahok kerap disebut pihak lain pejabat yang otoriter dan temperamental. Namun, Ahok menyangkalnya dalam sebuah wawancara
dengan wartawan BBC bahwa gaya
kepemimpinannya sebagai bukti "ketegasan" dan bukan
"otoriter". Ahok berujar,
"Kalau kita melakukan segala
sesuatu, (hanya) maunya kita, Anda salah, Anda diktator, dan Anda
otoriter.Tetapi, (kalau) Anda keras-tegas menegakkan peraturan hukum, Anda
bukan otoriter.Anda justru namanya amanah."
Oleh sebab itu, Ahok selalu menegaskan
bahwa sikap tegas yang ada pada dirinya adalah untuk melaksanakan konstitusi yang
merupakan amanat saat dia melakukan "sumpah jabatan" sebagai Wakil
Gubernur DKI Jakarta.
Ahok juga berani melabrak
perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau taat hukum, padahal berada di
wilayah hukum Pemda DKI Jakarta. Keberanian Ahok terhadap perusahaan besar,
seperti:
1. Tidak
memuluskan pemberian izin pembangunan pada lahan milik Bakrie Land Development
(Grup Bakrie) karena selalu mangkir dalam memenuhi kewajiban untuk membangunkan
fasilitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan Bakrie Land Development dinilai selalu
menjual lahan miliknya kepada pengembang lain untuk menghindari pemenuhan
kewajiban terhadap Pemprov DKI Jakarta,
2. PT.
JIExpo, karena masalah pembagian fee antara PT. JIExpo selaku penyelenggara
Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan Pemprov DKI Jakarta. Di mana, Komisaris Utama
PT. JIExpo adalah Murdaya Poo, seorang pengusaha besar yang duduk dalam jajaran
penting Partai Demokrat. Ahok selaku wakil Pemprov DKI Jakarta menilai konsep
pesta tahunan warga Jakarta itu mulai bergeser karena industri-industri besar
mendominasi stan yang ada.Ahok berencana, memindahkan PRJ dari Kemayoran,
Jakarta Pusat dan menyebut PT. JIExpo “kurang ajar”, dikarenakan setiap kali
Pemprov DKI mau membuat stan dikenakan biaya senilai Rp 4 miliar,
3. PT
Priamanaya Djan Internasional karena status pelanggaran perjanjian antara PD
Pasar Jaya terkait blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan PT Priamanaya
Djan International (PDI) yang dimiliki Menteri Perumahan Rakyat (Menpera)
hingga memasuki Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, dan
4. Perusahaan
properti nasional yang belum kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta, yaitu: melakukan
kewajibannya menjalankan kewajiban 20 persen untuk membantu Pemprov DKI dalam
membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum).
Sindiran dan statement Ahok selalu menuai
kontroversi. Wacana untuk menghilangkan kata “Agama” di KTP (Kartu Tanda
Penduduk) berbuah reaksi keras dari FPI (Front Pembela Islam).Spanduk yang
menghujat Ahok bertebaran di seluruh Jakarta. Sebuah pesan BlackBerry Massanger
(BBM) dari Wakil Gubernur DKI dari Ahok beredar luas. Pesan itu menyebutkan bahwa
pada Senin 28 Oktober 2013, dirinya akan didemo dan diturunkan dari jabatan oleh
ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI). Namun ancaman FPI dijawab enteng
oleh Ahok melalui pesan BBM (Blackberry Messenger) yang mengatakan akan
bertahan dan melawan aksi tersebut. Pesan BBM tersebut berbunyi:
"Senin Besok Ribuan Massa FPI
Akan Demo Saya dan Menurunkan Saya Sebagai Wagub, Saya Akan Bertahan Sampai
Mati dan Melawan Ke Penindasan.
Ide Semua Ini Adalah Strategi
Politik dari Pernyataan Mendagri Garmawan Fauzi Yang Sengaja Hendak Menurunkan
Saya Sebagai Wagub. Kita Bersama-sama Lihat Kondisi Hari Senin Besok ..Salam
Hangat :) Mhn bantuan utk Broadcast bagi Yg prihatin dg kebenaran”.
Dari isi pesan BBM tersebut berisi
tentang sindiran Ahok menyebut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berada di
balik kekisruhan tersebut. Ahok juga mengatakan jika benar-benar akan didemo
besar-besaran dan diturunkan dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur, Ahok
berencana mencalonkan diri sebagai Calon Presiden.
Keberanian Ahok bersama Gubernur
Jokowi dalam melakukan eksekusi kebijakan Pemda DKI Jakarta memang patut diacungi
jempol. Meskipun banyak pihak atau rakyat yang merasa dirugikan. Namun menurut
perspektif peraturan dan hukum, Ahok menyangkalnya bahwa apa yang dilakukan oleh
Pemda DKI Jakarta sudah sesuai konstitusi. Hal ini terlihat pada saat eksekusi
penataan Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio yang banyak menuai cercaan dari warga
yang digusur. Bahkan di Waduk Ria-Rio, warga yang digusur mengklaim bahwa tanah yang ditempatinya adalah milik
keluarga Mantan Wakil Presiden Alm. Adam Malik. Tetapi Ahok melalui jajaran
satpol PP tetap mengeksekusi tempat tersebut. Ahok menantang warga, jika tanah
tersebut benar-benar milik keluarga Mantan Wakil Presiden Alm. Adam Malik, dengan
mengatakan:
"Sudahlah enggak usah
berdebat, ke pengadilan sajalah. Capek. Kalau bener gue bayar!"
Kendala yang dihadapi Pemda DKI
Jakarta adalah penanganan dua masalah besar di wilayah Ibukota DKI Jakarta,
yakni masalah banjir dan macet yang ditangani belum maksimal.
"Kita lihat saja sekarang ini
macet masih terjadi dimana-mana.Begitu juga dengan banjir, karena langkah
penanganannya, yaitu berupa normalisasi sungai dan waduk masih belum
selesai," ujar Ahok.
Namun, Ahok tetap menginginkan Ibukota
DKI Jakarta sebagai kota pintar atau smart
city. Menurut Ahok, kendala utama menuju predikat tersebut adalah
ketertiban masyarakatnya. Ahok menyadari bahwa tantangannya adalah
ketidaksiplinan masyarakat DKI Jakarta dari segala konsep serta perencanaan
dalam forum terkait pengaturan perumahan, transportasi, dan distrik bisnis. Ahok
pun menginginkan untuk memaksimalkan fungsi Taman Kota yang ada di Ibukota DKI Jakarta. Taman kota tersebut adalah Taman
Langsat, Taman Suropati, Taman Ayodya di Jakarta Selatan, Taman Situ Lembang,
serta Taman Menteng di Jakarta Pusat. Jokowi-Ahok menargetkan 14 taman kota tersebut
akan dilengkapi fasilitas WiFi. Tahun 2012,
konsep tersebut telah diutarakan Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mendapat sambutan dari PT. Telekomunikasi
Indonesia. Perusahan ini sudah melengkapi lima taman kota yang ada di Ibukota
DKI Jakarta dengan fasilitas Wireless
Fidelity (WiFi)atau akses internet gratisan. Semuanya demi kenyamanan warga
Ibukota DKI Jakarta dalam berinteraksi sosial dan mendapatkan pengetahuan.
“Legalisasi”
Prostitusi dan Instruksi Gubernur No. 150 Tahun 2013
Gagasan yang paling kontroversial
dari seorang Ahok adalah pernah mewacanakan untuk melegalkan prostitusi (baca: lokalisasi). Namun
belum sempat terealisasi, wacana ini mendapatkan kritikan dan cercaan dari
berbagai pihak.Ahok justru balik menanggapi, bahwa pernyataan tersebut hanya
untuk menyindir pihak-pihak yang sok suci
dan tidak setuju dengan adanya prostitusi. Padahal mereka mengetahui adanya
praktik lokalisasi terselubung. Bahkan statement
yang dilontarkan Ahok adalah
"Makanya saya bilang tidak ada
izin lokalisasi, cuman saya bilang, tidak usah munafik, menurut kamu sekarang
ada tidak pelacuran di hotel-hotel?.Dibongkaran Tanah Abang aja ada pelacuran
kelas murah, semua orang tahu, tapi tidak ada yang mau ngaku.Makanya saya
nyindir gitu loh.Daripada munafik, kenapa tidak diresmiin".
Alasan Ahok mewacanakan untuk melegalkan
prostitusi adalah sebagai muslihat belaka. Karena memang negara ini tidak
mengakomodasi akan terbentuknya sebuah daerah khusus yang menampung para
pekerja seks komersial. Ahok menegaskan, bahwa memang secara UU dan agama
melarang pelacuran, tetapi mengapa tindakan korupsi diperbolehkan. Menurut
Ahok, jika prostitusi dilokalisasi akan lebih mudah melakukan sosialisasi
mengenai bahaya HIV AIDS.
Keluarnya Instruksi Gubernur DKI
Jakarta No. 150 tahun 2013 Tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat efektif untuk
menekan kemacetan. Instruksi Gubernur tersebut berisi tentang kebijakan tentang
larangan bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
memakai kendaraan pribadi baik roda dua atau roda empat yang berlaku setiap
hari Jumat pada pekan pertama setiap bulannya dan berlaku mulai Januari 2014. Sebagian
besar PNS mengikuti Instruksi Gubernur (Ingub) Jokowi tersebut. Tetapi Ahok
justru tetap menggunakan mobil dinasnya ke kantor dan tiba di Balai Kota pukul
07.30 dengan mobil dinas Land Cruiser. Ahok berdalih masalah efisiensi waktu. Perlu
diketahui, Ahok tinggal di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, dengan waktu tempuh
sekitar 20 menit memakai mobil dinasnya. Ahok pun memberikan alasan, jika naik
angkutan umumwaktu tempuhnya bisa molor dua
kali lipat. Padahal jam kerja pada hari Jumat sangat pendek. Sikap Ahok banyak
menuai cibiran dari berbagai pihak yang mengklaim sebagai pemimpin yang tidak
memberikan contoh atau keteladanan bagi bawahannya. Sekali lagi Ahok menanggapi
kritik tersebut dengan santai dan memberikan komentar balik,
"Ya harus kasih contoh kan,
saya kira kasih contoh untuk tidak korupsi, Anda masuk kerja paling pagi,
pulang paling telat. Orang Jakarta pengen saya kerja mutusin lebih cepat
daripada ngabisin waktu sejam dua jam di bus. Enggak ada gunanya ngeliat saya
dua jam naik bus macet-macet. Pak Gubernur juga enggak setuju saya naik
bis".
Oleh sebab itu, Ahok bersikukuh tidak
akan menggunakan kendaraan umum untuk berangkat kerja dengan alasan adalah
waktu tempuh kendaraan umum lama, sementara butuh waktu cepat ke kantor. Atas
tindakan yang selalu menuai kontroversi, Ahok mendapatkan penghargaan dari Anugerah
Seputar Indonesia (ASI) 2013 sebagai “Tokoh Kontroversial” yang diadakan oleh
stasiun televisi swasta, RCTI. Bahkan, dalam
menyambut ulang tahun stasiun televisi swasta Indosiar yang ke-19, Ahok dan
Gubernur Jokowi akan didaulat menjadi pembawa acara berita Fokus pada tanggal 11 Januari 2014 nanti.
Kesimpulan
Melihat analisa di atas,
menerangkan bahwa karir Basuki Tahaja Purnama yang biasa disebut Ahok berawal
dari seorang pengusaha. Perilaku semena-mena dari pejabat yang korup
menyebabkan pabrik yang merupakan ladang penghidupannya ditutup. Tindakan rasisme kerap menimpa dirinya,
dikarenakan Ahok sebagai warga keturunan. Hal itulah yang membuatnya berubah
haluan untuk terjun ke dunia politik. Dengan harapan Ahok mampu melawan
tindakan kesewenang-wenangan pejabat yang ada dalam lingkaran birokrasi. Rasa
“frustasi” Ahok terhadap pejabat dibalas dengan tindakan yang bersih dari
korupsi saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur tahun 2005-2006. Ahok menunjukan sebagai
pejabat atau kepala daerah yang bersih dari korupsi dan anti suap. Hal itulah
yang menyebabkan Ahok mendapatkan berbagai penghargaan penting tentang
perlawanannya terhadap korupsi.
Untuk melancarkan karir politiknya,
Ahok beberapa kali pindah partai politik dari PPIB ke Partai Golkar kemudian ke
Partai Gerindra. Perpindahan partai
politik menghantarkan Ahok menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi Wakil
Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Ketegasan dan gaya ceplas-ceplosnya
dalam mengeluarkan statement dan
meyikapi berbagai masalah yang ada di Ibukota DKI Jakarta kerap menyindir
berbagai kalangan. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menjadi sasaran tembak atas
pernyataannya. Berbagai ancaman dan demo pun pernah dialamatkan padanya. Tetapi
Ahok tidak surut sedikit pun dan
berdalih hanya menjalankan kontitusi demi amanat rakyat. Gaya ceplas-ceplos tetap ada di diri Ahok yang
menjadi ciri khasnya hingga sekarang. Keberanian Ahok dalam melawan ketidakadilan
dan menata birokrasi DKI Jakarta yang penuh intrik dan perilaku korupsi
semata-mata untuk membenahi Ibukota DKI Jakarta yang lebih baik atau cerdas
atau smart city. Kalau sikap tegas
dan ceplas-ceplosnya demi kebaikan bersama membangun Ibukota DKI Jakarta yang
lebih baik, mengapa kita mempermasalahkannya. Memang untuk berbuat kebaikan
penuh tantangan. Selama tidak melanggar konstitusi, tetaplah berkarya Ahok!
Referensi:
http://forum.tribunnews.com/showthread.php?7282542-Alasan-Ahok-Ogah-Ikuti-Instruksi-Jokowi&p=9353078#post9353078
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-tak-usah-munafik-menurutmu-ada-tidak-pelacuran-di-hotel.html
http://www.merdeka.com/jakarta/ini-alasan-ahok-tetap-gunakan-mobil-pribadi.html
http://www.merdeka.com/artis/indosiar-hadirkan-jokowi-ahok-menjadi-presenter-berita.html
http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-kalau-waduk-ria-rio-benar-punya-adam-malik-gue-bayar.html
Pengamatan pribadi
Post a Comment for "AHOK MELAWAN KORUPSI, MENATA BIROKRASI"