Merajut Asa dari Teras Indonesia

Ada harapan besar dari daerah 3T 

(Sumber: dokumen pribadi)

     Ada pepatah yang menyatakan bahwa jangan lihat cover sebuah buku tetapi yang terpenting adalah isinya. Pepatah tersebut sepertinya tidak relevan dengan perbatasan sebuah negara khususnya bangsa Indonesia. Saat tampilan luar atau perbatasan sebuah negara tidak meyakinkan, maka ada perasaan negatif dari negara lain. Hal inilah yang menyebabkan bahwa bangsa Indonesia perlu membangun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

     Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas Pemerintah. Itulah sebabnya, Pemerintah di era Presiden Jokowi, pembangunan bukan hanya milik Pulau Jawa. Presiden Jokowi memprioritaskan bahwa pembangunan menjadi milik bangsa Indonesia. Kata Presiden Jokowi, “Membangun infrastruktur tak di Jawa saja, tidak Jawasentris, tetapi Inonesiasentris.

Pembangunan Indonesiasentris (Sumber: WAG Pilpres 2019/diolah)

     Perlu dipahami bahwa pembangunan nasional bukan hanya bertumpu pada pusat negara. Pembangunan di setiap perbatasan juga perlu diperhatikan. Bahkan, mendapat prioritas khusus. Apalagi, Bangun Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia akan menjadi nama baik Indonesia di mata negara lain. Daerah perbatasan bukanlah sebagai “konco wingking” (Jawa: teman belakang). Tetapi, harus menjadi “Teman Depan” alias terasnya Indonesia.

     Membuat perbatasan menjadi terasnya Indonesia membutuhkan lintas peran. Salah satunya, peran swasta. Peran swasta bisa dilakukan dalam berbagai bidang. Seperti, menerapkan program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk membangun fisik dan sosial. Salah satu perusahaan swasta yang berperan besar dalam membantu pembangunan fisik dan sosial adalah KORINDO. 

     KORINDO adalah salah satu contoh keberhasilan membangun investasi yang kondusif di daerah perbatasan, yaitu di Boven Digoel dan Merauke, Papua. Meskipun infrastruktur masih minim, KORINDO telah berhasil membangun bisnis dan memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar (korindonews.com) 

     Kolaborasi peran pemerintah dan swasta mampu meminimalisir kesenjangan  pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kita menyadari betul bahwa pembangunan di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bertujuan agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan di seluruh pelosok nusantara. Dengan kata lain, pembangunan akan bermuara pada Perubahan untuk Indonesia yang Lebih Baik.

STRATEGIS DAERAH 3T

     Membangun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membutuhkan rencana yang matang. Diperlukan penanganan khusus karena daerah tersebut mempunyai peran yang strategis untuk Indonesia. Jujur, beberapa tahun belakangan, perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum dirasakan secara signifikan. Peran negara belum maksimal untuk hadir menciptkan pembangunan.

Perlu kehadiran Negara menciptakan pembangunan di daerah 3T

(Sumber: WAG Pilpres 2019/diolah)

     Padahal, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mempunyai makna strategis. Itulah sebabnya, pemerintah menjadikan kawasan tersebut salah satu prioritas. Untuk dikembangkan sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo.

     Menurut Sindonews.com melansir bahwa berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), saat ini terdapat 67 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar. Dari jumlah tersebut, terdapat 187 kecamatan berstatus terluar dan 122 daerah tertinggal.

     Upaya mengembangkan daerah 3T juga dilakukan oleh pemerintah adalah membangun kawasan perbatasan lintas negara. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selain menjadi penanda wilayah juga menjadikan aktivitas perdagangan lebih tertib.

Eksotisme Daerah 3T

    Menarik, pulau terluar Indonesia mempunya daya pikat yang luar biasa. Eksotismenya sungguh menakjubkan. Sebut saja,  Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur, Pulau Dolangan di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah dan lain-lain. Pulau-pulau terluar tersebut mempunyai kondisi alam yang masih alami.

Pulau Dolangan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah (Sumber: idntimes.com) 

     Pembangunan di daerah terluar Indonesia juga tidak kalah dengan pembangunan daerah lainnya. Sebagai bukti, pembangunan  jembatan Wear yang megah ada di Arafura Maluku. Jembatan tersebut menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku (merdeka.com) 

Megahnya Jembatan Wear-Arafura di Maluku 2018 (Sumber: Merdeka.com)

     Pembangunan daerah terluar juga ditandai dengan patung pahlawan nasional. Ini menjadi penanda bahwa daerah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Seperti yang ada di daerah terluar bagian selatan Indonesia. Tepatnya di Pulau Ndana, Rote. Di daerah terluar ini, telah dibangun patung Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman yang ada di Pulau Ndana. (Sumber: phinemo.com/Dea Sihotang) 

     Pembangunan di daerah terdepan, pemerintah juga memperhatikan program kelistrikan untuk penerangan. Sesuai dengan janji PLN untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100%, gencar menerangi desa-desa di pulau terdepan Indonesia. Salah satunya, desa-desa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

     Menurut kontan.co.id menyatakan bahwa sebanyak 13 desa di Kabupaten Natuna berhasil dilistriki PLN. Ketigabelas desa di Kabupaten Natuna adalah Desa Pulau Tiga/Sabang Mawang, Desa Tanjung Kumbik Utara, Desa Setumuk, Desa Selading, Desa Sabang Mawang Barat, Desa Tanjung Batang, Desa Kadur, Desa Tanjung Pala, Desa Meliah, Desa Terayak, Desa Meliah Selatan, Desa Subi Besar dan Desa Subi Timur.

Pembangunan sektor lainnya di daerah 3T yaitu: sektor kesehatan. Seperti pembangunan yang dilaksanakan oleh KORINDO berupa pembangunan Klinik Asiki diresmikan pada tanggal 2 September 2017 lalu. Klinik yang memiliki berbagai fasilitas modern ini tidak hanya melayani penghuni tiga distrik di Boven Digoel. Bahkan penduduk dari Papua Nugini sering mencari perawatan di Klinik Asiki.

     KORINDO juga berkontribusi besar dalam bidang pertanian di daerah 3T.  Bantuan berbentuk 10 hektar lahan, traktor, pupuk, peralatan penyemprotan, dan alat pendukung pertanian lainnya, termasuk program pendampingan petani untuk berhasil dalam pertanian.

“Kami sangat terkesan dan berterima kasih atas bantuan dari tim CSR KORINDO, yang telah membantu kami mengatasi hambatan dan masalah yang kami hadapi selama ini. Sebelum kami menerima bantuan dari perusahaan, pendapatan rata-rata yang diperoleh orang adalah Rp 500.000,- per panen. Tetapi, sekarang setelah menerima dukungan dari perusahaan dengan memperluas lahan dan menyediakan peralatan yang memadai untuk membajak, pendapatan rata-rata bisa mencapai Rp 3.000.000,- per panen,” (Kepala Kelompok Tani Mandiri, Ganwarius Kambinop, Kabupaten Jair, Boven Digoel, Papua).

Daerah Tertinggal

     Program prioritas bangsa Indonesia untuk pemerataan pembangunan  adalah pembangunan berbagai sektor di daerah tertinggal. Perlu diketahui bahwa timbulnya daerah tertinggal karena adanya kesenjangan. Kesenjangan tersebut terjadi antar wilayah dan ketertinggalan disebabkan sumber daya alam, letak geografis, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),  kemajuan ekonomi dan aspek sosial budaya.

     Dikatakan daerah tertinggal karena merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Kriterianya: 1. Perekonomian masyarakat; 2. Sumberdaya manusia (SDM); 3. Sarana dan prasarana; 4. Kemampuan keuangan daerah; 5. Aksesbilitas; dan 6. Karakteristik daerah.

     Berdasarkan Laporan Akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mendukung PP No. 78 Tahun 2014 dan Perpres No. 131 Tahun 2015, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Tahun 2016 menyatakan bahwa  pada kurun waktu tahun 2005- 2009 terdapat 199 daerah tertinggal di Indonesia. Selanjutnya, pada kurun waktu tahun 2010-2014, mengalami penurunan sebesar 183 daerah tertinggal dan 70 kabupaten dientaskan. Kondisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Daerah Tertinggal No. 141 Tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2014. Terkini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 telah ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

     Pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T khususnya daerah tertinggal. Karena, indikasi membaiknya kondisi ekonomi di wilayah 3T dinilai dari berkurangnya jumlah desa tertinggal, serta menurunnya tingkat inflasi di perdesaan. Angka kemiskinan di desa pun berkurang menjadi 7,02% pada tahun 2018. Dan, jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  berkurang dari 4,01% menjadi 3,72%. Sebuah keberhasilan pemerintah dalam mengelola daerah tertinggal. Bahkan, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan bahwa dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, desa akan menjadi semakin makmur (wartaekonomi.co.id). 

Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

     Hal terpenting dalam menjaga keamanan bangsa adalah membangun infrastruktur di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain. Seperti, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Indonesia-Malaysia, dan Indonesia-Timor Timur dan Indonesia-Papua Nugini.

Presiden Jokowi meninjau pembangunan pos pelintas batas di Motaain, Atambua, NTT (Sumber: Setpres/Agus Suprapto/ mediaindonesia.com)

MENINGKATKAN NASIONALISME

     Pembangunan yang baik di daerah perbatasan akan membangkitkan rasa nasionalisme. Ketika, pembangunan di perbatasan jauh dari harapan dan negara tidak hadir maka rasa nasionalisme akan goyah. Berpindahnya warga negara Indonesia menjadi warga negara lain yang ada di daerah perbatasan bukan isaspan jempol belaka. Menurut laporan dari liputan6.com melansir berita bahwa akses jalan yang minim, fasilitas terbatas, dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah harus dialami oleh warga tapal batas.

     Masyarakat begitu sulit hidup di daerah perbatasan. Seperti yang terjadi di Dusun Gun Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Dusun Gun Tembawang dengan Kampung Speed, Malaysia hanya 6 kilometer saja. Miris, masyarakat asli Dusun Gun Tembawang pun lebih memilih untuk berganti kewarganegaraan Malaysia. Tak heran memang, kehidupan negeri jiran dinilai lebih menjanjikan.

"Sebenarnya di Gun Tembawang ini kami merasa rakyat Indonesia, tapi karena Pemda tak mengerti kami anak Indonesia, maka kami tak punya jalan, sekolah. Kalau orang bilang Indonesia sudah merdeka, kami ndak pernah rasa merdeka. Maka jangan heran, orang Gun ini banyak yang pindah ke Malaysia". (Kepala Dusun Gun Tembawang Marselus Gaut)

Dusun Gun Tembawang di perbatasan Indonesia-Malaysia.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egehem)

KUALITAS PENDIDIKAN

     Pembangunan sarana pendidikan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Di daerah 3T masih banyak kekurangan pengajar atau guru. Pada tanggal 12 September 2017 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melepas sebanyak 6.296 guru garis depan (GGD) ke daerah penempatannya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Guru-guru tersebut akan mengabdi di daerah penempatan minimal 10 tahun. Mendikbud yakin para guru itu akan betah di daerah penempatan (antaranews.com) 

Bukan hanya para guru yang didatangkan ke daerah 3T, namun pemerintah juga mengembangkan sarana pembelajaran yang efektif. KIPIN ATM 2.0, teknologi EduTech sebagai kios pintar digital yang berbentuk mirip dengan mesin ATM. Sarana tersebut berisi ribuan Buku Pelajaran Sekolah (K13-Kemendikbud), 1000+ Video Pembelajaran (K13), 17.000+ soal Tryout (berbasis UNBK) dan 150+ Komik Literasi untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Perangkat digital dapat membantu pelajar dalam memperoleh materi pelajaran lengkap agar dapat belajar secara mandiri dengan cara yang modern dan menyenangkan.

     Bahkan, menurut CEO Pendidikan.id Santoso Suratso  menyatakan bahwa keunggulan dari KIPIN ATM 2.0 adalah sudah dilengkapi dengan jaringan WiFi yang dinamakan ‘eduSPOT’. Semua data (materi pelajaran) yang ada di dalam KIPIN ATM bisa diunduh ke device pengguna tanpa membutuhkan pulsa/kuota internet (gratis 100%). Kehadiran KIPIN ATM juga dapat membantu permasalahan pendidikan di daerah 3T. Sangat fleksibel, tidak membutuhkan internet dan hanya membutuhkan koneksi listrik saja. Sehingga anak Indonesia di manapun lokasinya dapat belajar menggunakan fasilitas digital learning (mediaindonesia.com) 

KIPIN ATM 2.0 karya anak bangsa (Sumber: mediaindonesia.com)

KONEKTIVITAS JARINGAN

     Perlunya sinergi dengan pihak lain, maka Pemerintah melibatkan pihak swasta. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara dalam diskusi terbatas BLU BAKTI (Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan perlunya pembangunan akses komunikasi di wilayah Indonesia Tertinggal, Terpencil, Terdepan dan Perbatasan (liputan6.com).

     Pemerintah membangun berbagai bandara untuk konektivitas seluruh pelosok nusantara. Telah dibangun yang sebagian besar di wilayah 3T sebanyak 10 bandar udara baru, seperti di Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu. Juga, revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan. Tahun 2018, pemerintah membangun kurang lebih 899 Pelabuhan. Trayek kapal perintis, trayek tol laut dan trayek kapal ternak diperbanyak agar pertumbuhan ekonomi meningkat. 

    Konektivitas komunikasi juga dibangun. Rakyat Indonesia di daerah 3T semakin merasakan kemerdekaan internet. Mereka mulai merasakan mudahnya berkomunikasi dengan orang lain dan mendapatkan informasi penting. Menurut laman Kominfo melanssir bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akan mempercepat pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan.

     Rudiantara mengatakan, pembangunan menara BTS di seluruh daerah perbatasan guna memudahkan akses komunikasi selular. Pulau-pulau terluar yang telah tersambung jaringan selular yakni Pulau Berhala di Sumatera Utara; Pulau Rondo di Aceh yang berbatasan dengan Thailand, India, Myanmar dan Malaysia; Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura; Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darusalam; Pulau Miangas di Sulawesi Utara; Pulau Marore di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina; Pulau Bras di Papua; Pulau Fani di Papua; Pulau Fanildo di Papua yang berseberangan dengan Papua Nugini; Pulau Dana di NTT; dan Pulau Batek di NTT yang bersinggungan dengan Australia.

Pembangunan konektivitas komunikasi yang dikenal dengan Tol Langit yaitu pembangunan infrastruktur serat optik nasional dengan internet berkecepatan tinggi bernama “Palapa Ring”. Pembangunan Ring Indonesia Bagian Barat, Ring Bagian Tengah dan Ring Indonesia Bagian Timur) mampu menjangkau sebanyak 514 kota/kabupaten di Indonesia. Sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband tersebut. Perlu diketahui bahwa 57 kota/kabupaten merupakan  daerah terpencil (kompas.com).

     Kita perlu berbangga hati bahwa pembangunan di daerah 3T menjadi prioritas bangssa Indonesia. Saatnya kesenjangan seluruh daerah di Indonesia bias diminimalisir. Karena, pemerataan pembangunan adalah sebuah keniscayaan yang wajib dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan bukan hanya milik Pulau Jawa, tetapi seluruh rakyat Indonesia berhak menikmatinya.

Location:

Share :