Monday, August 31, 2020

#IniUntukKita - Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Menuju Indonesia Maju

 

Presiden Jokowi meninjau infrastruktur jalan tol Singosari Malang Jawa Timur (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,” (Pidato Presiden Jokowi, Sentul, 14 Juli 2019.)

 

Kemajuan sebuah negara terlihat bagaimana mereka membangun infrastruktur negerinya. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua. Apalagi, sesuai Visi Indonesia 2045 yang   dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di mana, Visi Indonesia 2045 berupaya untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai pembangunan inklusif yang akan mendorong terjadinya urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah.

Pembangunan infrastruktur bangsa Indonesia menjadi bukti utama keseriusan pemerintahan Jokowi. Seperti pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai pulau. Berikut, infografis yang menyatakan pembangunan infrastruktur pada periode 2014-2019.


 

Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2015-2019 (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

Dari infografis tersebut menunjukan terbangunnya infrastruktur jalan baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol sepanjang 1.000 km. Sebanyak 15 bandara baru telah dibangun dengan pengadaan 20 pesawat perintis. Untuk Pelabuhan laut, telah dibangun sebanyak 24 pelabuhan laut baru dengan pengadaan 26 kapal barang perintis. Juga, telah membangun pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.  

Untuk transportasi darat dengan kereta api, pemerintah telah membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 km yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sedangkan, untuk trasnportasi darat dengan bus, pemerintah telah membangun BRT di 29 kota. Harus diakui, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan prestasi dari pemerintahan Jokowi.

Sebagai informasi bahwa tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1.12 triliun. Ini merupakan besaran tertinggi di Asia Tenggara. Menarik, World Economic Forum (WEF) memprediksi ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-5 dunia dengan PDB sebesar US$5.3 triliun di tahun 2024.

 

Creative Financing

 

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi, dalam situasi Pandemi Virus Corona. Di mana, semua negara di dunia, khususnya bangsa Indonesia mengalami gejolak ekonomi. Anggaran dari APBN tersedot untuk percepatan penanganan Covid-19. Maka, pemerintah perlu pintar mengatur keuangan untuk pos-pos anggaran strategis.

Dalam laman Kementrian Keuangan RI melansir berita tentang konferensi pers APBN KiTa tanggal 25 Agustus 2020. Di mana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi utang Pemerintah per akhir Juli 2020 terjaga dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33,63 persen.

Rasio tersebut sedikit meningkat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch mencatat bahwa rasio utang Indonesia masih terbilang lebih kecil daripada median rasio utang terhadap PDB negara-negara dengan peringkat utang PDB lainnya yang mencapai 51,7%.

Untuk menjaga kondisi APBN, maka pemerintah merancang skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang membangkitkan semangat kebersamaan. Dengan skema pembayaran kreatif (Creative Financing). Jika, kita mencermati RAPBN 2018, maka disusun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan berkelanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan Creative Financing.

Bappenas sendiri mendorong program Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) untuk pembiayaan ekuitas pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis dan prioritas, Di mana, pembiayaan infrastruktur tidak melibatkan APBN lagi. Tetapi, pembiayaan yang melibatkan kerjasama BUMN dan pihak swasta (dalam dan luar negeri). Pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan infrastruktur dari segi kelayakan proyek.

Forum investasi terbuka di Bali bulan Oktober 2018, BUMN berupaya menjaring minat investor swasta dalam dan luar negeri. Untuk ikut berkolaborasi dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. Tentu, proyek infrastruktur diawasi oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Sedangkan, masalah penggunaan dana proyek harus melalui regulasi kementerian atau lembaga yang menjadi regulator.


 

Pengerjaan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Taman Mini, Jakarta (Sumber: Eko Suwarso /Antara)

 

Serta, pembiayaan infrastruktur harus berjalan dengan manajemen risiko yang terukur. Seperti, melalui pola LCS (Limited Concession Scheme). Maksudnya, pembiayaan infrastruktur bersumber dari dana swasta atas pemberian konsesi. Pemberian konsesi ini berasal dari aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait.

 

Menuju Indonesia Maju

 

Bagi bangsa Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi modal besar lompatan bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju. Dan, keinginan besar bangsa Indonesia bisa lepas dari perangkap sebagai Negara Berkembang (Middle Income Trap).

Menurut World Bank (1994), peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen. Dengan demikian, untuk peningkatan PDB, maka perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur.

Apalagi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju. Di mana, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain-lain.

 

Pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

Dengan pembangunan infrastruktur secara merata, dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena, dengan membangun infrastruktur, pemerintah kita sedang membangun masa depan peradaban bangsa. Di mana, denyut berbagai aktifitas ekonomi bisa berjalan dengan baik.

Manfaat penting lainnya adalah terciptanya konektivitas antar wilayah. Mampu  meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik sektor perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, maupun teknologi. Konektivitas juga memperkecil segala ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Karena, wilayah yang terisolir tanpa infrastruktur, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

Keberadaan infrastruktur mampu menurunkan biaya logistik. Karena, lancarnya konektivitas antar wilayah. Laju distribusi barang tanpa mengalami hambatan. Dan, biaya produksi bisa diperkecil. Dampaknya, harga produk bisa berkompetisi dan terjangkau. Hal inilah yang akan menimbulkan pertumbuhan sentra-sentra UMKM baru.

Produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri. Harga produk yang kompetitif dan berkualitas bisa meningkatkan daya saing di kancah global. Kita belajar banyak dari produk Tiongkok yang menguasai perdagangan dunia. Dikarenakan, biaya produksi yang sangat kecil. Infrastruktur mereka sudah dikategorikan negara maju.

Kita optimis, tidak menutup kemungkinan akan timbul pusat bisnis yang lebih besar di berbagai daerah. Kondisi ini akan menimbulkan multiplier effect. Di mana, mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena, pembangunan infrastruktur adalah #IniUntukKita. 


1 comment:

MENJADI HAMBA TUHAN YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN said...

Infrastruktur negeri penting. Dan, Creative Financing menjadi solusi pembayaran yang bagus.

Mengawal Pariwisata Bali Bangkit dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Pemerintah Provinsi Bali dan stakeholders berfoto bersama (Sumber: Forkom Antar Media Bali Bangkit) Dampak Pandemi Covid-19 sungguh luar bia...