Pasien Positif Virus Korona Makin Bertambah, Akankah Indonesia Lockdown?

Jumlah pasien positif Virus Korona makin berkembang. Akankah Indonesia menerapkan kebijakan Lockdown? (Sumber : okezone.com/diolah)

      

       Mengamati perkembangan Virus Korona di Indonesia membuat hati saya semakin miris. Sebagai rakyat biasa, dalam hati saya berkata, "kapankah kasus Virus Korona ini akan berakhir?". Bukannya semakin berkurang jumlah yang positif terpapar virus Korona, namun justru makin bertambah. Situs resmi Pemerintah Indonesia yang memberikan informasi tentang Virus Korona melansir hasil terkini yaitu Infografis yang ditampilkan pada website resmi Pemerintah Indonesia per 25 Maret 2020 menampilkan jumlah orang yang positif terpapar Covid-19 berjumlah 790 orang, 58 orang meninggal dunia dan 31 orang yang sembuh. Untuk lebih jelasnya, anda bisa lihat di infografis berikut.

Infografis Covid-19 (25 Maret 2020) (Sumber : Covid.go.id)

Lockdown?

       Jumlah orang yang positif Covid-19 tentu membuat semua kalangan terhenyak. Saya yakin, Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam alias berpangku tangan. Namun, yang selalu menjadi pertanyaan besar masyarakat adalah kebijakan untuk LOCKDOWN seperti negara-negara lain tidak dilakukan. Korea menjadi salah satu negara yang jitu dengan kebijakan Lockdown dalam penanganan Covid-19. Alhasil, jumlah yang sembuh dari Covid-19 menunjukan angka yang signifikan. Lebih dari 3.000 yang sembuh setelah mengalami masa karantina. Sedangkan, jumlah yang positif Covid-19 lebih dari 8.000 orang (detik.com/23/3/2020).

      Mengapa Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan Lockdown? Pertanyaan inilah yang perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sungguh, menurut pendapat saya, kebijakan Lockdown sangat berisiko  tinggi. Anda pasti tahu, kan? Beberapa hari yang lalu, nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika jatuh, menyentuh angka 16.000. Kondisi ini tentu sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, saya memahami kebijakan Pemerintah Indonesia yang sangat hati-hati untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown. Karena, sangat berdampak terhadap KONDISI EKONOMI INDONESIA. 

        Dengan kebijakan Lockdown (terkunci), maka semua akses perputaran ekonomi ke luar dan ke dalam negeri benar-benar ditutup total. Semua penerbangan dari dan ke luar negeri dimatikan, seperti lockdown Hari Raya Nyepi di Bali. Serta, masyarakat diwajibkan untuk Work From Home (WFH) dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Virus Korona lebih luas. Perlu diketahui bahwa cara Lockdown dan Work From Home (WFH) ini diyakinkan mampu menekan penyebaran Covid-19. Bahkan, penanganan pasien Korona akan semakin baik. Dengan demikian, pelan tapi pasti wabah Virus Korona akan berangsur mereda.

        Namun, kebijakan Lockdown dan WFH tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Ini sebagai pertaruhan nyawa ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Bukan hanya itu, kebijakan Lockdown dan WFH tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

      Pihak pertama yang akan terkena dampak dari kebijakan Lockdown dan WFH adalah para pekerja informal atau pekerja mandiri. Mereka tidak mendapatkan penghasilan atau gaji bulanan Di mana, mereka harus bekerja di luar rumah. Bahkan, banyak yang mendapatkan penghasilan secara harian. Ketika, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Lockdown dan WFH secara tegas, maka mereka secara tidak sadar "dipaksa" untuk tidak berpenghasilan.

       Andaikata Lokcdown dan WFH berjalan dalam kurun waktu yang lama. Sebut saja selama sebulan. Bagi mereka yang berstatus pegawai atau pegawai negeri (ASN) mungkin tidak terlalu berpengaruh. Karena, mereka masih mengandalkan gaji. Namun, bagi mereka yang bekerja informal di luar rumah dan berpenghasilan secara harian. Maka, kebijakan Lockdown dan WFH  menjadi "Masalah Besar". Karena, penghasilan mereka "berhenti" seketika. Artinya, kampung tengah (perut) akan menjadi masalah baru. 

Penanganan Virus Korona 

      Sekali lagi, kebijakan Lockdown membutuhkan "nyali tinggi" dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah harus siap membiayai setiap keluarga Indonesia selama masa Lockdown dan WFH (contoh : satu bulan). Anggap saja, kebutuhan keluarga untuk makan setiap harinya sebesar Rp 50.000,- maka sebulan Pemerintah Indonesia harus menggelontorkan uang sebesar Rp 1,5 juta. Tinggal menghitung berapa jumlah kepala keluarga di Indonesia yang bekerja di sektor informal. Itulah dana yang harus dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia. 

       Dalam berbagai lansiran media online, saat kebijakan Lockdown, Pemerintah Malaysia saja menggelontorkan dana sebesar Rp 1,8 juta untuk setiap Kepala Keluarga. Bagaimana dengan Pemerintah Indonesia? Siapkah mengeluarkan kas negara untuk masyarakat Indonesia agar masyarakat benar-benar siap melakukan Lockdown dan WFH. Agar tidak ada lagi masyarakat yang bertaruh nyawa terpapar Covid-19 demi sesuap nasi dengan bekerja di luar rumah. Tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang ketakutan "tidak makan" jika berdiam diri di rumah. Meski, mereka paham bahwa nyawa mereka menjadi taruhannya. 

       Namun, kebijakan Lockdown sepertinya membuat Pemerintah Indonesia ekstra hati-hati. Berbagai kebijakan yang berpotensi menyebarnya COVID-19 telah dilakukan. Seperti, kebijakan Ujian Nasional (UN) secara resmi dibatalkan. Penyemprotan dengan disinfektan dilakukan di berbagai daerah. Segala jenis kegiatan yang bersifat kerumunan massal dihindari. Seperti acara hajatan masyarakat, kongkow-kongkow masyarakat dan tidak lupa sholat berjamaah di masjid. Tidak menutup kemungkinan, acara mudik massal Lebaran pun berpotensi dibatalkan. Semua demi kebaikan masyarakat. 

          Bahkan, Gubernur DI Yogyakarta sekaligus Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan maklumat bahwa kebijakan LOCKDOWN TIDAK DIBERLAKUKAN DI YOGYAKARTA. Namun, kebijakan CALMDOWN yang ada. Saya juga melihat di Running Text salah satu televisi swasta yang melansir bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta ke Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown secara regional. Perlu digaris bawahi bahwa Pemerintah pusat yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown. 

         Saya pribadi memahami bahwa masyarakat akan dengan suka hati mematuhi kebijakan apapun dari  Pemerintah Indonesia. Seperti Lockdown dan WFH jika Pemerintah memberikan jaminan hidup untuk waktu yang telah ditentukan. Seringkali, masyarakat "meminggirkan" kebijakan Pemerintah tentang pandemi Covid-19, karena urusan "kampung tengah" (perut). Makanya, mereka bandel dan tidak peduli terjangkit Virus Korona. Pikiran mereka, "siapa sih yang peduli sama saya kalau saya tidak bisa makan?".

       Masih ada ketakutan dalam diri masyarakat jika mereka tak bisa bekerja. Bahkan, mereka berani menantang maut dengan bekerja di luar rumah terhadap merebaknya Virus Korona. Inilah yang harus dipahami oleh Pemerintah Indoneiia. PEMERINTAH HARUS BENAR-BENAR MENJAMIN HIDUP MASYARAKAT UNTUK TINGGAL DI RUMAH. Dengan kata lain, Pemerintah siap-siap mengeluarkan dana yang cukup untuk jaminan hidup masyarakat selama kebijakan tinggal di rumah. 

          Tidaklah sedikit dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Indonesia agar masyarakat patuh, jika kebijakan Lockdown dan WFH benar-benar tegas dilakukan. Media online CNN Indonesia (24/3/2020) melansir berita yang berjudul "Pemerintah Indonesia Buka Pintu Donasi untuk Lawan Corona". Pemerintah Indonesia membuka donasi bagi semua pihak untuk percepatan penanganan Covid-19. Tentu, donasi bisa berasal dari dalam dan luar negeri. 

          Berita tersebut tentu memberikan pemahaman tentang kondisi keuangan Pemerintah Indonesia. Dan, "mungkin" yang menjadi salah satu alasan bahwa Pemerintah Indonesia sangat ekstra hati-hati untuk mengeluarkan kebijakan Lockdown seperti negara-negara lain.. Bukan hanya berbiaya besar, tetapi sangatlah berisiko terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, penyebaran Covid-19 ingin dihentikan secepatnya, tetapi masih banyak masyarakat yang keluar rumah demi sesuap nasi. Al hasil, orang yang terpapar virus Korona selalu bertambah. 

     Untuk mempercepat penanganan Covid-19 memang membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia telah bersusah payah mencegah penyebaran virus Korona. Anjuran Pemerintah Indonesia seperti WFH, penggunaan masker, Social Distancing, hindari kerumunan, cuci tangan dan lain-lain. Masyarakat juga perlu patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus ikut memikirkan jaminan hidup masyarakat, jika dalam keadaan yang mendesak kebijakan LOCKDOWN dan WFH benar-benar tegas dilakukan. Karena, kebijakan hendaknya membutuhkan sinergi yang baik. Kebijakan dikeluarkan dan masyarakat mematuhinya. Yuk, Bersama Lawan Korona.     

  

Location:

Share :