#IniUntukKita - Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Menuju Indonesia Maju

 

Presiden Jokowi meninjau infrastruktur jalan tol Singosari Malang Jawa Timur (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana,” (Pidato Presiden Jokowi, Sentul, 14 Juli 2019.)

 

Kemajuan sebuah negara terlihat bagaimana mereka membangun infrastruktur negerinya. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua. Apalagi, sesuai Visi Indonesia 2045 yang   dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Di mana, Visi Indonesia 2045 berupaya untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai pembangunan inklusif yang akan mendorong terjadinya urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah.

Pembangunan infrastruktur bangsa Indonesia menjadi bukti utama keseriusan pemerintahan Jokowi. Seperti pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai pulau. Berikut, infografis yang menyatakan pembangunan infrastruktur pada periode 2014-2019.

 

Pembangunan infrastruktur era pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2015-2019 (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

Dari infografis tersebut menunjukan terbangunnya infrastruktur jalan baru sepanjang 2.650 km dan jalan tol sepanjang 1.000 km. Sebanyak 15 bandara baru telah dibangun dengan pengadaan 20 pesawat perintis. Untuk Pelabuhan laut, telah dibangun sebanyak 24 pelabuhan laut baru dengan pengadaan 26 kapal barang perintis. Juga, telah membangun pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.  

Untuk transportasi darat dengan kereta api, pemerintah telah membangun jalur kereta api sepanjang 3.258 km yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sedangkan, untuk trasnportasi darat dengan bus, pemerintah telah membangun BRT di 29 kota. Harus diakui, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan prestasi dari pemerintahan Jokowi.

Sebagai informasi bahwa tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1.12 triliun. Ini merupakan besaran tertinggi di Asia Tenggara. Menarik, World Economic Forum (WEF) memprediksi ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-5 dunia dengan PDB sebesar US$5.3 triliun di tahun 2024.

 

Creative Financing

 

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi, dalam situasi Pandemi Virus Corona. Di mana, semua negara di dunia, khususnya bangsa Indonesia mengalami gejolak ekonomi. Anggaran dari APBN tersedot untuk percepatan penanganan Covid-19. Maka, pemerintah perlu pintar mengatur keuangan untuk pos-pos anggaran strategis.

Dalam laman Kementrian Keuangan RI melansir berita tentang konferensi pers APBN KiTa tanggal 25 Agustus 2020. Di mana, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan posisi utang Pemerintah per akhir Juli 2020 terjaga dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 33,63 persen.

Rasio tersebut sedikit meningkat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Bahkan, lembaga pemeringkat Fitch mencatat bahwa rasio utang Indonesia masih terbilang lebih kecil daripada median rasio utang terhadap PDB negara-negara dengan peringkat utang PDB lainnya yang mencapai 51,7%.

Untuk menjaga kondisi APBN, maka pemerintah merancang skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang membangkitkan semangat kebersamaan. Dengan skema pembayaran kreatif (Creative Financing). Jika, kita mencermati RAPBN 2018, maka disusun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan berkelanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan Creative Financing.

Bappenas sendiri mendorong program Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) untuk pembiayaan ekuitas pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis dan prioritas, Di mana, pembiayaan infrastruktur tidak melibatkan APBN lagi. Tetapi, pembiayaan yang melibatkan kerjasama BUMN dan pihak swasta (dalam dan luar negeri). Pemerintah pusat tetap mendukung pembangunan infrastruktur dari segi kelayakan proyek.

Forum investasi terbuka di Bali bulan Oktober 2018, BUMN berupaya menjaring minat investor swasta dalam dan luar negeri. Untuk ikut berkolaborasi dalam membangun proyek-proyek infrastruktur. Tentu, proyek infrastruktur diawasi oleh pemerintah melalui kementerian terkait. Sedangkan, masalah penggunaan dana proyek harus melalui regulasi kementerian atau lembaga yang menjadi regulator.

 

Pengerjaan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Taman Mini, Jakarta (Sumber: Eko Suwarso /Antara)

 

Serta, pembiayaan infrastruktur harus berjalan dengan manajemen risiko yang terukur. Seperti, melalui pola LCS (Limited Concession Scheme). Maksudnya, pembiayaan infrastruktur bersumber dari dana swasta atas pemberian konsesi. Pemberian konsesi ini berasal dari aset infrastruktur milik Pemerintah/BUMN yang sudah beroperasi kepada pihak swasta terkait.

 

Menuju Indonesia Maju

 

Bagi bangsa Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi modal besar lompatan bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju. Dan, keinginan besar bangsa Indonesia bisa lepas dari perangkap sebagai Negara Berkembang (Middle Income Trap).

Menurut World Bank (1994), peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1 persen, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen. Dengan demikian, untuk peningkatan PDB, maka perlu adanya peningkatan pembangunan infrastruktur.

Apalagi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dalam Visi Indonesia Maju. Di mana, keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang difokuskan pada upaya memastikan terjalinnya konektivitas dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain-lain.

 

Pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur di periode kedua (Sumber: Sekretariat Negara RI)

 

Dengan pembangunan infrastruktur secara merata, dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena, dengan membangun infrastruktur, pemerintah kita sedang membangun masa depan peradaban bangsa. Di mana, denyut berbagai aktifitas ekonomi bisa berjalan dengan baik.

Manfaat penting lainnya adalah terciptanya konektivitas antar wilayah. Mampu  meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik sektor perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, maupun teknologi. Konektivitas juga memperkecil segala ketimpangan dan kesenjangan ekonomi. Karena, wilayah yang terisolir tanpa infrastruktur, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

Keberadaan infrastruktur mampu menurunkan biaya logistik. Karena, lancarnya konektivitas antar wilayah. Laju distribusi barang tanpa mengalami hambatan. Dan, biaya produksi bisa diperkecil. Dampaknya, harga produk bisa berkompetisi dan terjangkau. Hal inilah yang akan menimbulkan pertumbuhan sentra-sentra UMKM baru.

Produk lokal mampu bersaing dengan produk luar negeri. Harga produk yang kompetitif dan berkualitas bisa meningkatkan daya saing di kancah global. Kita belajar banyak dari produk Tiongkok yang menguasai perdagangan dunia. Dikarenakan, biaya produksi yang sangat kecil. Infrastruktur mereka sudah dikategorikan negara maju.

Kita optimis, tidak menutup kemungkinan akan timbul pusat bisnis yang lebih besar di berbagai daerah. Kondisi ini akan menimbulkan multiplier effect. Di mana, mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena, pembangunan infrastruktur adalah #IniUntukKita. 

Menggagas Ketahanan Energi dari Limbah Kotoran Babi

 

Menggagas ketahanan energi dari limbah kotoran ternak babi (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Kehadiran energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Baik untuk keperluan rumah tangga, maupun untuk menjalankan mesin. Bahkan, tanpa kehadiran energi, manusia era digital seperti kembali ke era primitif. Di mana, mobilisasi manusia sekarang yang makin sibuk.

Ke manapun hendak bepergian, tidak jauh-jauh dari kebutuhan kendaraan. Dan, gerak kendaraan sendiri sangat tergantung dari konsumsi BBM. Padahal, rerata setiap keluarga di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan mempunyai satu kendaraan pribadi. Tergantung dari energi fosil berupa Bahan Bakar Mesin (BBM).  

Krisis Energi Nasional

Menakutkan, cadangan energi fosil bangsa Indonesia diproyeksikan akan habis 30 tahun mendatang. Atau, pada tahun 2050, bangsa Indonesia akan mengalami krisis energi nasional. Sebuah kondisi yang membutuhkan perhatian banyak pihak.

Sebagai informasi, sejumlah data menyebutkan, kebutuhan minyak dalam negeri 1,3 juta barel per hari (bph) pada 2017 dan naik menjadi 1,7 juta bph pada 2018. Padahal, produksi minyak Indonesia hanya 750 ribu bph (www.eksplorasi.id/19/02/2019). Tentu, sisanya untuk kebutuhan dalam negeri meski impor.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, premium “pelan tapi pasti” akan dihapus dari pasaran. Bukan hanya pemberian subsidi yang membebani pengeluaran anggaran negara. Tetapi, RON (Research Octane Number) sebesar 88 diprediksi mampu berdampak terhadap kinerja mesin. Dan, mengeluarkan residu atau sisa pembakaran yang mengganggu kondisi udara. Padahal, pemerintah sedang menggalakan “Program Langit Biru”. Oleh sebab itu, RON BBM yang digunakan minimal sebesar 90 yang ada pada Pertalite.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah adalah mengeluarkan BBM Pertalite khusus dengan harga standar Premium. Masyarakat pun tidak kaget, karena harganya masih sama dengan harga premium. Ini merupakan langkah jitu pemerintah untuk menghapus premium.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan gas elpiji berwarna pink yang diklaim lebih ramah lingkungan. Tujuannya pun sama, untuk menciptakan kondisi udara yang lebih baik sesuai “Program Langit Biru”. Demi menjaga kesehatan masyarakat.  

Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi udara yang lebih bersih perlu diapresiasi dengan baik. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah BBM yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat tergolong energi fosil. Lambat laun, Pemerintah semaksimal mungkin harus mampu memutus mata rantai ketergantungan akan energi fosil.

Ketergantungan akan energi fosil ini mengancam krisis energi nasional. Melihat kondisi tersebut, maka kebijakan energi nasional gencar mengembangkan energi terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal Yang perlu dilakukan adalah menciptakan ketahanan energi nasional karena penting bagi kehidupan. Ketika energi fosil semakin menipis. Maka, menggagas energi terbarukan, ramah lingkungan dan berkelanjutan terus dikembangkan.

Energi Dari Bongkasa Pertiwi

Salah satu terobosan penciptaan energi adalah pemanfaatan limbah kotoran  ternak babi. Tanggal 30 Agustus 2019 lalu, saya dan 9 blogger lainnya diundang oleh salah satu perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Salah satu aktifitas yang kami lakukan adalah mengunjungi ke salah satu desa di Kecamatan Ubud Kabupaten badung Bali. Desa yang berada di ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan air laut, yaitu Desa Bongkasa Pertiwi.  

Pada kunjungan tersebut, kami melihat langsung salah satu dari pengembangan 20 unit biogas. Yang masuk dalam Program Kampung Mandiri Energi di Desa Bongkasa Pertiwi. Adapun, pengembangan biogas berasal dari limbah kotoran ternak babi. Sebagai informasi, selain Bertani, masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi  memelihara ternak sapi dan babi.

Pengembangan biogas sendiri merupakan program unggulan dari Bumdes Mandala Sari. Kami disambut baik dan ramah oleh Ketua Bumdes Bapak Ida Bagus GD Manu Drestha. Pak Bagus banyak memberikan informasi menarik kepada kami. Salah satu informasi tersebut adalah Masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi masih mengembangkan ternak secara tradisional, baik sapi maupun babi.

 

Bapak Ida bagus GD Manu Drestha, ketua Bumdes Mandala Sari Bongkasa Pertiwi (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Dampak dari sistem peternakan secara tradisional tersebut menghasilkan banyak limbah kotoran ternak. Adapun, limbah kotoran sapi yang dihasilkan sebanyak 1170 kg/hari. Dan, Limbah kotoran babi sebanyak 756kg/hari. Khususnya kotoran ternak babi, baunya yang menyengat sangat mengganggu kondisi udara.

Babi yang diternak secara tradisional (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Celakanya, saat limbah kotoran ternak yang belum dikelola secara baik, Maka, limbah kotoran ternak tersebut mengalir dan mencemari Sungai Ayung yang ada di Bongkasa Pertiwi. Padahal sungai Ayung tersebut merupakan objek wisata air terkenal dan andalan di kawasan tersebut, seperti wisata arung jeram.

 

Sungai Ayung sebagai wisata andalan Desa Bongkasa Pertiwi (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Untuk pengembangkan biogas, selanjutnya, pembuatan digester biogas pun dilakukan di sebuah rumah warga. Yang mempunyai ternak babi. Sebagai informasi bahwa digester biogas dengan diameter 4m mampu menampung sebanyak 20 kg kotoran ternak babi dan 40 kg kotoran ternak sapi.  

 

Digester biogas (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Langkah awal, kotoran ternak babi dicampur dengan air, dengan skala 1:1,5. Sedangkan, untuk kotoran ternak sapi dengan skala 1:1. Selanjutnya, campuran tersebut dimasukan ke dalam mixer. Dan, diaduk hingga merata. Kemudian, adukan tersebut dialirkan ke dalam digester biogas.

Limbah kotoran ternak babi dan air yang tercampur rata (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

Perlu diketahui bahwa dari digester biogas tersebut, tersambung dengan pipa yang berakhir ke kompor di dapur. Setelah kurang lebih 2 jam pengisian campuran kotoran ternak babi, maka gas yang terkoneksi langsung ke kompor bisa langsung digunakan untuk memasak. Api yang timbul berwarna biru.

 

Nyala api dari biogas berwarna biru (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Keberadaan limbah kotoran ternak babi, justru menjadi berkah bagi masyarakat Desa Bongkasa Pertiwi. Jika jam kerja normal 8 jam sehari, maka masyarakat bisa mengisi digester biogas sebanyak 4 kali dalam sehari. Dan, limbah kotoran ternak babi yang dibutuhkan setiap harinya sebanyak 80 kg. Dengan demikian, kapasitas 756kg limbah kotoran ternak babi yang dihasilkan setiap harimya dibutuhkan digester biogas sebanyak 9-10 hari.

Terobosan energi terbarukan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Biogas dari kotoran ternak babi mampu menggantikan gas elpiji 4 tabung dengan ukuran 3kg/bulan. Dengan demikian, mampu menghemat pengeluaran rumah tangga sebesar Rp 80.000/bulan. Jadi, dengan pengembangan 20 unit biogas mampu menghemat pengeluaran sebesar Rp 1.600.000/bulan.

Tentu, manfaat besar dari biogas kotoran babi tersebut bukan hanya menghemat pengeluaran. Tetapi, banyak manfaat lain yang bisa diperoleh. Bau kotoran ternak babi tersebut tidak lagi merusak kondisi udara. Pariwisata di sungai Ayung tetap menggeliat dengan baik.

Energi biogas dari kotoran ternak babi dikenal dengan energi ramah lingkungan dan terbarukan. Tidak membuat polusi udara dan bahan baku bisa diperoleh secara berkelanjutan. Karena, di Bali dikenal dengan peternak babi unggul. Dan, para peternak babi tidak kerepotan lagi dalam mengelola kotoran ternaknya.  

Manfaat lain yang tidak kalah menarik adalah penggunaan bioslury. Bioslury  merupakan sisa campuran dari kotoran ternak babi yang tidak masuk ke dalam digester biogas. Campuran kotoran tersebut sangat manjur untuk pertanian. Apalagi, jumlah bioslury yang dihasilkan sama dengan jumlah campuran kotoran yang masuk ke dalam digester biogas. Dan, bioslury cair bisa digunakan sebagai pupuk pada pertanian lahan pekarangan.

Bioslury yang melimpah dari proses biogas tersebut bermanfaat untuk meningkatkan produksi pertanian. Minimal, pertanian yang dikelola secara swadaya di perkarangan rumah. Kondisi tersebut mampu mendongkrak penghasilan rumah tangga. Juga, masyarakat bisa menghasilkan panen secara mandiri, Seperti panen cabe rawit yang ditanam di pekarangan rumah.  

Bioslury (Sumber: Danone Indonesia/screenshot)

 

Jika pengembangan biogas ini dilakukan secara berkelanjutan, maka ketergantungan terhadap energi fosil menjadi berkurang. Oleh sebab itu, ketahanan energi di masa depan bukanlah isapan jempol. Karena, gagasan menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, butuh terobosan yang melibatkan banyak pihak. Juga, dukungan pemerintah sangatlah dinantikan. 

Keterlibatan Kaum Milenial Dalam Pertanian Masa Kini Dengan Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (AI)

 

Artifial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan (Sumber: Council of Europe)

Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Sejarah pun mencatat bahwa negeri kita yang indah ini pernah merasakan sebagai negara berswasembada beras. Gemah Ripah Lohjinawi. Tata Tentrem Kerta Raharja memberi pesan tentang kondisi tanah Indonesia yang subur dan makmur.  Beberapa daerah pun menjadi lumbung padi Indonesia, seperti Karawang (Jawa Barat), Tabanan (Bali) dan lain-lain.

 

Pertanian yang Stagnan

 

Kini, kebanggaan negara Indonesia menjadi negara agraris memantik perhatian banyak pihak. Meskipun, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar ketiga dalam struktur PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia dengan porsi 12,84 persen per Q1 2020.

Padahal, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian nyaris tidak bertumbuh sama sekali di kuartal I (Q1) 2020. Dan, nilai PDB pertanian pada Q1 2020 hanya tumbuh 0,02 persen melambat dari Q1 2019 (yoy) yang masih tumbuh 1,82 persen.

Banyak faktor yang menyebabkan sektor pertanian tumbuh melambat. Bukan hanya luasan lahan pertanian yang semakin menyusut. Karena, pembanguan proyek infrastruktur, baik berupa jalan, perumahan, pabrik dan lain-lain. Tetapi, faktor penting yang harus menjadi perhatian bersama adalah berkurangnya jumlah petani (penggarap lahan pertanian), khususnya petani muda.

Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyatakan kuantitas petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang. Sekitar 8 persen dari total petani Indonesia yang berjumlah 33,4 juta orang. Lebih dari 90 persen, petani Indonesia didominasi oleh Petani Kolonial yang berusia di atas 40 tahun. (Tempo.co, 13/3/2020)  

Sedangkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 menyatakan bahwa jumlah petani muda mengalami penurunan sejumlah 415.789 orang dari periode 2017 ke 2018. Hampir setengah juta, petani muda beralih profesi. Atau, meninggalkan desanya untuk kehidupan yang lebih baik. 

Oleh sebab itu, Urbanisasi menjadi salah satu pemicu berkurangnya petani muda. Generasi milenial di berbagai pedesaan lebih tertarik pergi ke kota. Dengan tujuan untuk mendapatkan banyak pengalaman menarik dan pekerjaan yang sesuai passion era digital. Bekerja di sawah yang berlumpur, makin ditinggalkan. Apalagi, jika penggarapan lahan pertanian masih mengandalkan teknologi konvensional (dikerjakan secara manual).

 

Tani Masa Kini

 

Lain dulu, lain sekarang. Pelan tapi pasti, sector pertanian mengalami transformasi.  Apalagi, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Maka, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai terobosan baru tentang teknologi pertanian. Salah satu tujuannya adalah untuk merangsang kembali minat generasi milenial untuk terjun di dunia pertanian.

Tentunya, pertanian yang dilakukan masa kini adalah pertanian yang berbasis teknologi digital. Kondisi inilah yang merangsang generasi milenial untuk gemar bertani. Mereka bisa mengembangkan kemampuannya untuk membuat wajah baru pertanian.  

Sejalan dengan keinginan generasi milenial terjun di dunia pertanian, bangsa Indonesia sedang giat untuk mencapai Revolusi Industri 4.0. Di mana, pencapaian tersebut harus ditopang dengan 5 (lima) teknologi utama, yaitu: Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), Human-Machine Interface (HMI), Teknologi Robotic dan Sensor, dan Teknologi 3D Printing. Salah satu dari teknologi utama yang dikembangkan dalam sektor pertanian adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI).

Perlu diketahui bahwa beberapa negara maju di dunia telah menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) tersebut. Sebuah startup asal Oakland, California, USA yang bernama Ceres Imaging telah berhasil menciptakan Aerial Spectral Imagery. Sebagai informasi, teknologi tersebut bertujuan  untuk mengoptimalkan tanaman. Artificial Intelligence (AI)  tersebut mampu mengidentifikasi masalah seperti, pertumbuhan jamur dan kekurangan air pada tanaman jagung dan kedelai.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) juga dimanfaatkan petani di Jepang. Mereka memanfaatkan teknologi canggih untuk mengembangkan hasil panen mereka. Melalui perangkat khusus yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Jepang Fujitsu.

Media Detik.com (16/5/2013) melansir berita bahwa petani Jepang menggunakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembaban, prediksi hujan, dan lainnya. Selanjutnya, sensor tersebut bisa dipantau dalam satu sistem yang canggih melalui perangkat smartphone dan tablet PC. Selanjutnya, data tersebut disimpan dengan teknologi Komputasi Awan (Cloud Computing). Sehingga, siapapun bisa mengakses dari mana saja.

Bagaimana dengan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia? Tentu, bangsa Indonesia tidak mau ketinggalan untuk mencapai Revolusi Industri 4.0. Negeri yang dikenal penyanyi legenda Koes Plus sebagai “Kolam Susu” juga  menggunakan teknologi pertanian untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Di tahun 2020, terobosan Kementerian Pertanian (Kementan) adalah membangun Agriculture War Room (AWR), Tempat tersebut nantinya menjadi  pusat pengendalian Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di tingkat kecamatan. Dan, mengoptimalisasi tugas, fungsi, dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi 4.0 dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. (Mediaindonesia.com, 8/1/2020)  

Kementerian Pertanian (Kemnetan) memberi perhatian khusus kepada pelaku sektor pertanian. Di mana, pemanfaatan teknologi  Artificial Intelligence (AI) sedang dikembangkan dengan baik. Cara bertani masa kini kian detil dengan berbagai hal. Agar, hasil pertanian lebih meningkat dan berkualitas. Dengan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) maka proses pengaturan tanaman akan berjalan lebih baik, seperti cahaya, air dan hal yang memengaruhi pertumbuhan tanaman.

Kementerian Pertanian juga mengembangkan Smart Irrigation System berbasis Artificial Intelligence (AI).  Teknologi Artificial Intelligence (AI) tersebut berguna untuk mengatur kelembaban tanah di irigasi bawah tanah, yang dimanfaatkan untuk tanah kering. Agar, tanah tidak gersang lagi dan dapat menjadi lembab sesuai dengan kebutuhan tanaman.

Pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi daya tarik yang luar biasa bagi generasi milenial. Agar, mereka ikut terlibat dalam meningkatkan sektor pertanian. Demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Apalagi, generasi milenial identik dengan perkembangan dunia digital. Maka, penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi sarana untuk berkompetisi. Tidak heran jika sektor pertanian menjadi lahan yang menarik untuk digarap generasi milenial. Terbukti, dengan munculnya banyak start up yang memanfaatkan kontribusi sektor pertanian. Seperti, RITX, Tanihub, Sayurbox dan lain-lain.

Mengembangkan teknologi  Artificial Intelligence (AI) bukan hanya menjadi model bisnis bertani masa kini. Tetapi, generasi milenial menjadi mandiri karena mendapatkan penghasilan sendiri. Bahkan, bisa menjadi kaya di sektor pertanian era digital.

Dengan sentuhan teknologi Artificial Intelligence (AI), sektor pertanian bukan lagi menjadi lahan ekonomi yang terpinggirkan. Tetapi, sektor pertanian telah “naik kelas”. Karena, perkembangan model bertani masa kini tersebut, banyak dilirik generasi milenial. Bahkan, sektor pertanian Indonesia diprediksi akan lebih modern di masa depan.