Friday, August 27, 2021

Membangun Rasa Nasionalisme Dalam Balutan Infrastruktur Negeri (Bagian 2)

Membangun infrastruktur (Sumber: shutterstock)


Kesejahteraan Ekonomi

          Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia mengakibatkan geliat ekonomi tumbuh subur. Akibatnya, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Kebutuhan ekonomi yang paling utama adalah kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Dan, kebutuhan pangan menjadi primer, agar masyarakat bisa bertahan hidup.

          Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk menciptakan ketahanan pangan secara merata di seluruh Indonesia. Dan, ketersedian air secara nasional menjadi penting agar tanaman yang menjadi bahan makanan pokok masyarakat tetap tercukupi. Untuk memenuhi ketersediaan air tersebut, pemerintah membangun infrastruktur bendungan atau waduk, embung, sumur air tanah dan rehabilitasi irigasi.

          Di awal pemerintahan, Presiden Jokowi mampu menciptakan ketahanan pangan dengan adanya peresmian Bendungan Nipah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada tanggal 19 Maret 2016. Sejatinya, sejak bendungan disetujui tahun 1973 dan mulai pembebasannya tahun 1982. Pembangunannya mengalami kendala tahun 1993, karena penolakan masyarakat. Akhirnya, pada tahun 2015 di era pemerintahan Jokowi, pembangunan bendungan tersebut bisa dilanjutkan dengan baik.

          Lanjut, untuk pemenuhan kebutuhan air di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) saja, Ditjen Sumber Daya Air pada tahun 2021 telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk pembangunan Daerah Irigasi Baing (Tahap II) di NTT seluas 100 hektar. Serta, melanjutkan rehabilitasi irigasi pada 8 Daerah Irigasi yang meliputi DI Nggorang, DI Lembor, DI Netemnanu, DI Tilong, DI Satarbeleng, DI Wae Dingin, DI Mbay Kanan, dan DI Nebe.

          Bukan hanya pembangunan Daerah Irigasi, bahkan Kementerian PUPR RI telah merencanakan program pembangunan 6 bendungan di NTT sejak tahun 2014 lalu. Bendungan-bendungan tersebut berfungsi sebagai suplai air untuk irigasi dan penyediaan air baku. Bendungan Raknamo, Rotiklot dan Napungete sudah selesai dan beroperasi. Sedangkan, 3 bendungan lainnya yaitu Bendungan Temef, Bendungan Manikin dan Bendungan Mbay masih dalam tahap pembangunan. Bendungan mampu mereduksi banjir dan sebagai penggerak untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu menghasilkan daya sebesar 2,575 megawatt.

          Keberadaan infrastruktur bendungan memberikan kontribusi signifikan dalam mengupayakan ketahanan pangan. Dikarenakan, kunci ketahanan pangan di sebuah wilayah adalah ketersediaan akan pasokan air. Pasokan air yang mencukupi akan memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam, baik berupa padi, jagung, ketela, maupun sorgum. Maka, masyarakat bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Tanpa menunggu datangnya musim penghujan. Di mana, dengan model sawah tadah hujan, biasanya waktu bercocok tanam hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun.    

          Pemerintahan Jokowi juga membangun Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, Bali. Pembangunan bendungan tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2022. Perlu diketahui bahwa pembangunan infrastruktur bendungan tersebut bertujuan untuk memenuhi misi ketahanan pangan dan ketersediaan air nasional. Apalagi, Bali dikenal sebagai destinasi wisata andalan Indonesia, untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.  

          Pantas saja, jika pembangunan Bendungan Tamblang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Dengan tujuan untuk menambah tampungan air, sehingga kontinuitas suplai air baku dan irigasi ke sawah tetap terjaga. Dengan kapasitas tampungan sebesar 7,6 juta m3, maka Bendungan Tamblang mampu memenuhi kebutuhan air irigasi di Daerah Irigasi (DI) Bungkulan dan DI Bulian seluas 588 ha.

          Serta, banyak manfaat lainnya yang diakibatkan dengan adanya keberadaan Bendungan Tamblang. Seperti, penyediaan air baku dengan debit 510 liter/detik, menambah cadangan listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro/PLTM) sebesar 0,54 MW, pengendalian banjir, kawasan konservasi, dan potensi pariwisata baru di Bali utara.


Bendungan Tamblang yang berada di Kabupaten Buleleng Bali (Sumber: kemenpupr/IG)

 

          Selain Bendungan Tamblang Buleleng Bali, Pemerintah juga membangun di timur Indonesia yaitu Bendungan Way Apu. Bendungan multifungsi tersebut berada di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang mempunyai daya tampung 50,05 juta m3.

          Bendungan yang membendung Sungai Way Apu ini, dibangun di atas lahan seluas lebih kurang 422,08 hektar. Bendungan bertipe zonal urugan inti tegak ini memiliki luas daerah genangan mencapai 235,10 hektar. Bendungan Way Apu mampu menyediakan kebutuhan akan air irigasi seluas 10.000 hektar. Manfaat lainnya adalah tersedianya air baku dengan debit 0,5 m3/detik dan mereduksi banjir sebesar 557 m3/detik. Dan, Bendungan Way Apu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sebesar 8 megawatt, yang mampu menerangi lebih kurang 8.750 rumah.

           

Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Sumber: kemenpupr/IG)

 

          Menarik, Bendungan Way Apu tersebut menjadi tempat pariwisata baru. Tentu, akan merangsang timbulnya geliat perekonomian baru seperti warung makan, tempat oleh-oleh, tempat parkir dan lain-lain. Hal inilah yang mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Karena, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari keberadaan bendungan. Sebagai informasi, pembangunan infrastruktur bendungan Way Apu tersebut ditargetkan selesai Agustus 2023.

          Selain pembangunan infrastruktur bendungan yang bermanfaat untuk menciptakan ketahanan pangan. Maka, pemerintah juga membangunan infrastruktur papan atau rumah tinggal. Apalagi, kebutuhan akan papan atau rumah tinggal menjadi bukti kesejahteraan ekonomi, yang diidam-idamkan setiap orang.   

          Kepedulian pemerintah tentang kebutuhan rumah tinggal diwujudkan dengan adanya Program Sejuta Rumah. Apalagi, semakin bertambahnya pupulasi, maka semakin bertambahnya kebutuhan akan rumah tinggal. Terlebih, di saat Pandemi Covid-19, kebutuhan akan rumah tinggal sangatlah penting, untuk menjaga imunitas masyarakat.

 

Pembangunan infrastruktur rumah tinggal layak huni khusus untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Riau (Sumber: kemenpupr/IG)


          Program Sejuta Rumah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dikarenakan harga yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa lebih ditekan. Perlu dipahami bahwa harga bahan bangunan untuk pembuatan rumah tinggal semakin mahal. Maka, Program Sejuta Rumah tersebut mampu memberikan oase masyarakat, yang mendambakan rumah tinggal layak huni. Sebagai informasi, hingga pertengahan Mei 2021, realisasi Program Sejuta Rumah telah mencapai angka 280.490 unit.

          Selain pembangunan infrastruktur rumah tinggal, pemerintah juga membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Apalagi, saat Pandemi Covid-19 sektor pariwissata mengalami penurunan drastis tingkat kunjungan wisatawan. Oleh sebab itu, destinasi wisata harus berbenah diri. Baik segi penampilan, maupun strategi pemasaran yang baik. 

          Khususnya, Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) seperti Labuan Bajo, NTT. Kawasan pariwisata ini diharapkan mampu mendatangkan jutaan wisatawan mancanegara. Maka, Kementerian PUPR RI melakukan penataan Pantai Marina Bukit Pramuka dan penataan trotoar Jalan Soekarno-Hatta atas. Target pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung tersebut bisa rampung sebelum akhir tahun 2021.

 

Labuan Bajo, NTT (Sumber: kemenpupr/IG)


Rasa Nasionalisme

          Tidak dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi medium untuk menciptakan rasa nasionalisme. Sikap rasa bangga dan merasa memiliki, bahwa keberadaan infrastruktur tersebut menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

          Contoh, beberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang terlihat mewah di berbagai batas negara, menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Rasa nasionalisme seakan tumbuh bahwa keberadaan infrastruktur tersebut perlu dijaga kelestariannya. Apalagi, di saat pembangunan negara tetangga seperti Malaysia yang lebih hebat. Maka, keberadaan infrastruktur di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia membuat masyarakat Indonesia tidak berkecil hati. 

          Bayangkan, jika pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negera terlihat terbelakang. Kebanggaan masyarakat Indonesia dengan ungkapan “Garuda Di Dadaku” lambat laun akan memudar. Mereka akan lebih menbanggakan negara tetangga yang lengkap infrastrukturnya. Bahkan, urusan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, masyarakat lebih nyaman berbelanja dengan menyeberang ke negara tetangga. Kondisi ini jangan sampai terjadi pada anak bangsa di negara yang berdasarkan Pancasila.       

          Maka, untuk mewujudkan rasa nasionalisme, pemerintah harus fokus membangun infrastruktur dari pinggiran. Dengan harapan adanya rasa bangga masyarakat perbatasan. Mereka tidak merasa seperti anak tiri. Itulah sebabnya, salah satu dari kesembilan agenda prioritas Pemerintahan Jokowi yang dikenal dengan nama Nawa Cita adalah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan infrastruktur mampu menciptakan rasa nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

          Dengan langkah Sigap Membangun Negeri, Pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan strategis. Untuk melakukan renovasi total atas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kalimantan Barat. Pemerintah merasa bahwa pembangunan PLBN tersebut sangat penting. Dikarenakan, batas negara adalah etalase terdepan dari bangsa Indonesia. Harus mencerminkan kebanggaan, harga diri, dan martabat bangsa Indonesia.

          Pembanguan infrastruktur PLBN didasari oleh dorongan untuk menunjukkan kepada negara lain, bahwa bangsa Indonesia adalah negara besar. Dan, pembangunan infrastruktur fisik adalah salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara besar. Dari sinilah akan timbul rasa nasionalisme dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar kawasan PLBN tersebut. Tetapi, dari masyarakat seluruh bangsa Indonesia.

          Perbatasan negara bagaikan teras sebuah rumah besar bernama bangsa Indonsia. Ibarat kata, orang lain akan melihat kondisi rumah kita, dari tampilan teras rumahnya. Saat melihat tampilan teras rumah yang kumuh atau minim. Maka, orang lain akan menyepelakannya. Dan, menganggap bahwa kondisi dalam rumah, tidak jauh berbeda dengan kondisi terasnya. Tentu, orang-orang yang ada di dalam rumah pun tidak percaya diri, untuk membanggakan rumah yang ditempatinya kepada orang lain.

          Sama halnya dengan kondisi perbatasan negara secara nyata. Maka, bangsa  Indonesia perlu menunjukan kondisi perbatasan negara, yang bisa dibanggakan masyarakatnya kepada bangsa lain. Ketika, perbatasan negara sebagai teras bangsa Indonesia mendapatkan apresiasi yang besar dari bangsa lain. Hal itu akan menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Indonesia. Bahwa, bangsa Indonesia adalah negara yang besar, tidak bisa diremehkan bangsa lain di dunia.

          Bukan hanya di kawasan perbatasan negara, pembangunan infrastruktur di beberapa daerah bisa menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Pembangunan infrastruktur jembatan yang menghubungkan antar daerah, akan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Bukan hanya masyarakat yang berada di sekitar jembatan. Tetapi, bagi masyarakat Indonesia seluruhnya.

         

5 jembatan yang menjadi ikon di daerahnya (Sumber: kemenpupr/IG)


          Setidaknya, ada 5 jembatan ikonik yang menjadi ciri khas dari beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, keberadaan jembatan-jembatan tersebut, sepertinya berkompetisi. Siapakah yang menjadi jembatan terpajang di Indonesia. Adapun, jembatan-jembatan yang menjadi ikon di daerahnya masing-masing, adalah: 1) Jembatan Merah Putih; 2) Jembatan Tayan; 3) Jembatan Suramadu; 4) Jembatan Barelang; dan 5) Jembatan Youtefa.

          Jembatan Merah Putih membentangi Teluk Dalam Pulau Ambon. Jembatan ini menghubungkan Desa Rumah Tiga (Poka) di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa Hative Kecil/Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. 

          Jembatan Tayan membentang di atas Sungai Kapuas. Jembatan Tayan merupakan jembatan terpanjang ketiga di Indonesia. Menghubungkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Serta, merupakan bagian dari jalan trans Kalimantan. Jembatan Tayan berada di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan panjang 1.440 meter. 

          Jembatan Suramadu terbentang di Selat Madura. Jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, dengan panjang 5.438 meter. Jembatan ini berlokasi di Surabaya Provinsi Jawa Timur.   

          Jembatan Barelang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie. Jembatan tersebut menghubungkan beberapa pulau dan wilayah di Kepulauan Riau, yaitu Batam, Tonton, Nipah, Rempang, Galang dan Galang Baru. 

          Selanjutnya, Jembatan Youtefa sebelumnya bernama Jembatan Holtekamp. Jembatan ini berada di atas Teluk Youtefa. Di mana, keberadaanya memperpendek jarak dan waktu tempuh. Dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negaa (PLBN) Skouw. Jembatan dengan panjang 732 meter ini berlokasi di Kota Jayapura Provinsi Papua. 

          Kebanggaan lain masyarakat Indonesia semakin bertambah dengan adanya pembangunan infrastruktur di bidang olahraga otomotif. Dari berbagai kalangan, masyarakat Indonesia senang melihat pertandingan balap motor, khususnya Moto GP. Bahkan, banyak yang mengidolakan pembalap luar negeri seperti Valentino Rossi.

          Kesenangan masyarakat Indonesia kepada ajang balap MotoGP akan terobati. Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa Sirkuit Mandalika, yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).   Di mana, sirkuit Mandalika nantinya akan menjadi tempat perhelatan akbar Kejuaraan Dunia Superbike, yang rencananya akan diselenggarakan pada November 2021. Sedangkan, kejuaraan MotoGP akan diselenggarakan pada tahun 2022.

          Itulah sebabnya, pembangunan By Pass penghubung Bandara International Lombok (BIL)-Mandalika sepanjang 17,3 km dikebut. Jalan penghubung di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, ditargetkan rampung pada September 2021. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut akan mendukung konektivitas sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika. Juga, akan mengurangi waktu tempuh BIL-Mandalika, yang semula sekitar setengah jam melalui jalan yang lama. Sekarang, akan makin cepat durasinya menjadi 15 menit.

          Tentu, keberadaan Sirkuit Mandalika tersebut akan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Mampu bersaing dengan negara tetangga Malaysia, yang lebih dulu memiliki Sirkuit Sepang. Dan, masyarakat Indonesia bisa melihat pembalap motor, baik pembalap Super Bike maupun MotoGP kesayangannya di negeri sendiri. 

            Tidak harus pergi jauh ke luar negeri, untuk melihat penampilan Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Saat pembalap tersebut menggeber motor andalannya di Sirkuit Mandalika. Kini, masyarakat Indonesia akan merasa bangga mempunyai sirkuit sendiri yang berkelas dunia. Dan, dengan bangganya mengatakan “Aku bangga menjadi warga Indonesia” sambil menunjukan gambar Burung Garuda. Dan, bendera merah putih pun berkibar di mana-mana.  

Membangun Rasa Nasionalisme Dalam Balutan Infrastruktur Negeri (Bagian 1)

 

Membangun infrastruktur (Sumber: shutterstock)

 

 

"Pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi"

 

          Salah satu kalimat dari pernyataan pidato Presiden RI Jokowi, yang disampaikan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta tanggal 20 Oktober 2019 lalu. Kalimat tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia. Bahwa, pembangunan infrastruktur berkelanjutan masih dilakukan saat pemerintahan Jokowi periode II. Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian PUPR RI benar-benar Sigap Membangun Negeri dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

          Mengapa pembangunan infrastruktur masih dilanjutkan pada periode II Pemerintahan Jokowi? Pemerintahan Jokowi II menyadari bahwa infrastrutur utama yang telah dibangun pada periode sebelumnya harus dilanjutkan. Seperti, jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Kelanjutan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyambungkan infrastruktur-infrastruktur utama tersebut. Menyambungkan dengan kawasan-kawasan produksi rakyat, industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pariwisata. Bahkan, infrastruktur tersebut bisa tersambung dengan kawasan persawahan, perkebunan dan tambak-tambak perikanan.

          Sesuai dengan laporan Infrastruktur untuk Negeri Dari Kumpulan Pidato Presiden RI 2014-2019 yang dilansir oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Sekretariat Kabinet RI Tahun 2019. Laporan tersebut menyatakan bahwa arah kebijakan umum Pembangunan Nasional 2015-2019 Pemerintahan Jokowi bidang infrastruktur adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, untuk pertumbuhan dan pemerataan. Bahkan, pembangunan infrastruktur menjadi satu dari lima fokus yang akan dikerjakan Pemerintahan Jokowi periode II, kemudian fokus lainnya pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

          Selama bertahun-tahun, kita harus mengakui bahwa penyediaan infrastruktur di Indonesia masih berjalan lambat. Salah faktor penyebabnya adalah mundurnya pengambilan keputusan (Decision Making). Dikarenakan, adanya kendala di berbagai tahapan proyek, dari penyiapan sampai implementasi. Dengan kata lain, masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

          Oleh sebab itu, dalam Pemerintahan Jokowi melakukan terobosan dengan perbaikan regulasi, fiskal dan kelembagaan. Di mana, alur kebijakan yang dianggap bertele-tele dipangkas, karena bisa menghambat keluarnya sebuah keputusan. Reformasi birokrasi dilakukan secara besar-besaran, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan publik.

 

Menjalin Konektivitas

          Di era pemerintahan Jokowi, bangsa Indonesia bertekad untuk menjadi negara maju pada tahun 2025 mendatang. Salah satu penunjangnya adalah Indonesia harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen. Tentu, untuk mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat tersebut, terjadi karena terdongkraknya lapangan kerja baru. Di mana, lapangan kerja baru bisa diciptakan dengan adanya kemudahan konektivitas nasional. Maka, pembangunan infrastruktur adalah cara terbaik untuk menciptakan konektivitas dari barat hingga timur Indonesia.

          Perlu diketahui bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional demi tercapainya keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) dan infrastruktur kelistrikan. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar terjaminnya ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional. Serta, mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan yang terintegrasi.

          Dampak terciptanya konektivitas nasional bukan hanya pergerakan ekonomi lebih efisien dan berdaya saing. Namun, konektivitas nasional mampu menciptakan budaya baru dan peradaban baru dalam hal transportasi. Karena, peradaban baru tersebut belum ada sebelumnya dalam sejarah bangsa Indonesia. Lihatlah, infrastruktur transportasi seperti LRT dan MRT. Mampu menciptakan peradaban baru manusia yang lebih modern dan disiplin. Seperti, negara-negara maju di Asia dan Eropa.

          Bahkan, pembangunan konektivitas nasional pun mampu mempererat hubungan antar penganut agama. Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI tengah menyelesaikan pembangunan Terowongan Silaturahmi, yang menyambungkan masjid kebanggaan umat Islam Indonesia yaitu: Masjid Istiqlal dengan tempat ibadah kebanggaan umat Nasrani Gereja Katedral. Pembangunan infrastruktur yang diharapkan menjadi ikon toleransi antar umat beragama tersebut, ditargetkan akan rampung pada 17 Agustus 2021.

          Menarik, dengan adanya konektivitas nasinal, maka arus perpindahan orang maupun barang semakin mudah. Biaya logistik nasional juga bisa lebih ditekan. Maka, pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mendorong transformasi ekonomi di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di laman Kementerian Kominfo RI  menyatakan ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi efisiensi biaya logistik, yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha menjadi berkurang signifikan.

          Senada apa yang diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari PDB, tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Itulah sebabnya, Pemerintah terus sigap membangun untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas, agar bisa menurunkan biaya logistik.

          Produk-produk lokal harus mempunyai daya saing (Competitiveness) dengan produk luar negeri. Karena, biaya produksinya bisa lebih murah. Dalam hal ini, bangsa Indonesia harus memperkuat daya saing, agar tidak tertinggal oleh negara-negara lain. Maka, UMKM yang ada di Indoensia harus berkembang lebih baik lagi. Apalagi, jika didukung dengan infrastruktur digital dan stabilitas harga yang makin kuat. Maka, UMKM mampu memproduksi lebih banyak produk dan melakukan inovasi secara berkelanjutan. 

          Pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk meciptakan konektivitas nasional, hendaknya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Pemerintah berharap besar, agar  titik-titik kegiatan ekonomi yang ada di rest area sepanjang jalan tol harus dipenuhi dengan produk lokal. Kuliner seperti sate, soto, tahu guling, gudeg dan lain-lain bisa dijajakan di rest area tersebut. Tentu, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan Pemerintah Daerah setempat dan BUMN untuk memberikan fasilitas kepada pedagang lokal.

          Harus diakui bahwa pembangunan infrastruktur yang sangat mencolok di era pemerintahan Jokowi, baik periode I dan II adalah infrastruktur jalan raya. Dan, pembangunan jalan tol menjadi penting untuk mempercepat pergerakan lalu lintas orang dan barang. Biaya logistik juga menjadi lebih murah. Kementerian PUPR RI menargetkan 427 km ruas tol baru akan tuntas dan dioperasikan pada akhir tahun 2021.

         

Target 427 Km ruas jalan tol baru yang harus dituntaskan Kementerian PUPR RI di tahun 2021 (Sumber: kemenpupr/IG)


          Selama Januari-April 2021, telah ada 7 tujuh ruas tol baru dengan total 54,69 km yang selesai dibangun di era pemerintahan Jokowi. Yaitu: 1) Banda Aceh-Sigli seksi 3 16 Km; 2) Medan-Binjai seksi 1A 4,22 Km; 3) Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi 1A 2,69 Km; 4) Serpong-Cinere seksi 1 6,5 Km; 5) Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 14,2 Km; 6) Kayu Agung-Palembang-Betung seksi 1 tahap 1B 8,23 Km; dan 7) Bogor Ring Road seksi 3A 2,85 Km. Dengan pencapaian tersebut, maka bangsa Indonesia sejak era pemerintahan (Alm,) Presiden Soeharto hingga April 2021 pemerintahan Presiden Jokowi telah memiliki jalan tol sepanjang 2.391 Km.

          Sisanya sepanjang 373 km yang ditargetkan tuntas akhir tahun 2021 terdiri dari 4 ruas Trans Sumatera (172,9 km), 5 ruas di wilayah Jabodetabek (77,4 km), dan 5 ruas tol non-trans (122,7 km). Dengan penjabaran sebagai berikut: 1) Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi-Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 Km; 2) Sigli- Banda Aceh seksi 2, 5 dan 6 18,8 Km; 3) Padang-Pekanbaru ruas Pekanbaru-Bengkinang 40 Km; 4) Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu ruas Bengkulu-Taba Penanjung 17,6 Km; 5) Tol Cibitung-Cilincing seksi 1-4 34,77 Km; 6) Cimanggis-Cibitung seksi 2 Jatikarya-Cibitung 23 Km; 7) Bekasi-Cawang-Kampung Melayu seksi 2A 4,9 Km; 8) 6 ruas tol DKI seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang 9,3 Km; dan 9) Serpong-Balaraja seksi 1A 5,5 Km.     

          Sedangkan, untuk jalan tol non-trans adalah: 1) Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 1,2,3 dan 6 38,5 Km; 2) Ciawi-Sukabumi seksi 2 11,9 Km; 3) Serang-Panimbang seksi 1 26,5 Km; 4) Balikpapan-Samarinda seksi 1 dan 5 33,1 Km; dan 5) Manado-Bitung seksi 2B Donowudu-Bitung 12,7 Km. Diprediksi, bangsa Indonesia akan memiliki jalan tol sepanjang 2.764 Km pada akhir 2021

          Bukan hanya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dikebut di era pemerintahan Jokowi. Pemerintah juga membangun jalan yang sangat penting di timur Indonesia, khususnya Papua. Melalui Perpres Nomor 17 tahun 2019 yang diterbitkan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan penghubung, seperti pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.534 Km, jalan perbatasan Papua sepanjang 1.098 Km, dan jembatan Youtefa sepanjang 1,3 Km. Pembangunan infrastruktur tersebut membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan akses dan konektivitas di Papua.

          Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan raya menciptakan konektivitas nasional yang makin mudah. Jalan raya tersebut akan terkoneksi langsung ke sentra-sentra ekonomi, baik pabrik atau UMKM. Dampaknya, arus perpindahan orang dan barang makin mudah dan biaya logistik pun makin murah. Dengan murahnya biaya produksi, maka hal ini akan menciptakan daya saing produk bangsa Indonesia di pentas global. 

 

"Semua infrastruktur perhubungan termasuk jembatan akan membuat pergerakan barang dan pergerakan manusia menjadi cepat dan lebih lancar. Sehingga rakyat akan mendapat harga-harga barang, harga jasa yang jauh lebih murah. Ujungnya mempersatukan masyarakat karena ada interaksi dan komunikasi yang lancar antar masyarakat kita”. (Presiden Jokowi).

 

Pemerataan Pembangunan

          Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (pikiran-rakyat.com) menyatakan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu visi pemerintahan Jokowi periode II. Serta, melanjutkan pertumbuhan stok infrastruktur Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami kenaikan sebanyak 8 persen, dibandingkan dengan periode pemerintahan Jokowi I. Pada tahun 2015, stok infrastruktur Indonesia sekitar 35 persen, maka pada 2019 persentasenya meningkat menjadi 43 persen. Masih jauh dari target stok infrastruktur global yang rerata sebesar 70 persen.

          Pada tanggal 27 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kunjungan kenegaraan tersebut menjadi komitmen kuat, bahwa Pemerintahan Jokowi bertekad untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Khususnya, pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia seperti Papua. Juga, pembangunan infrastruktur tidak didominasi Jawa Sentris. Di mana, pembangunan infrstruktur yang menimbulkan ketimpangan (gap) yang jauh, tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial.

         

"Selama pemerintahan saya yang pertama, saya sudah berkeliling ke pedalaman-pedalaman khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Dari situlah dilihat ada ketimpangan infrastruktur antara wilayah bagian barat, tengah dan timur yang belum tersentuh oleh pembangunan” (Presiden RI Jokowi, Liputan6.com/28/10/2019).

 

          Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai wujud dari pemerataan pembangunan dari barat hingga timur Indonesia. Bukan itu saja, pembangunan infrastruktur yang memadai mampu mempersatukan bangsa, membangun konektivitas, membangun hubungan antar pulau, provinsi, kota dan kabupaten.


Kunjungan Presiden RI Jokowi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat (Sumber: Liputan6.com/27/10/2019).

 

          Hal penting yang terjadi dari pembangunan infrastruktur yang memadai adalah tumbuhnya investasi dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi modal utama, agar orang asing bisa menanamkan modalnya di Indonesia (www.bkpm.go.id).

          Pertumbuhan ekonomi yang merata akan menimbulkan terbukanya lapangan kerja. Baik saat pembangunan maupun setelah pembangunan proyek. Juga, timbulnya ladang pekerjaan baru di sekitar proyek, seperti warung makan, voucher HP dan lain-lain.

          Dengan mengusung pembangunan infrastruktur yang Indonesia Sentris, maka akan tercipta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tingkat perekonomian, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek lain, tidak menimbulkan ketimpangan yang tajam di beberapa daerah di Indonesia.

          Menarik, pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pun tidak luput dari perhatian pemerintahan Jokowi. Pemerintah memfokuskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran, tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pada pemerintahan Jokowi periode I. Dengan kata lain, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut tidak lepas dari pembangunan infrstruktur secara fisik. 

          Oleh sebab itu, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah adalah meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Di mana, reformasi pemerataan kualitas pendidikan menjadi fondasi yang telah disusun selama 2014-2019. Juga, menggalakan sinergitas program pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship) yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga.

          Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diharapkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja keras dan dinamis. Serta, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu, keberadaan fasilitas pendidikan, seperti gedung sekolah atau gedung pelatihan harus dalam kondisi baik. Kementerian PUPR RI terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan. Salah satu prioritas yang ditangani, yaitu fasilitas pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

          Rehabilitasi fasilitas pendidikan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2019. Tahun 2022 mendatang bisa menangani rehabilitasi sebanyak 5.081 unit. Maka, Pemerintah melakukan rehabilitasi beberapa fasilitas pendidikan yang ada di wilayah 3T Indonesia, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

          Adapun, fasilitas pendidikan yang mengalami rehabilitasi, adalah: 1) MTsN Lebong, Bengkulu; 2) SMAN 1 Pemenang, Lombok Utara, NTB; 3) SDN 1 Parang Batang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah; 4) SDN 002 Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara; 5) SDN 3  Taman Sari, Kabupaten Lombok Barat, NTB; 6) SDN 042 Juata Laut, Kota Tarakan, Kalimantan Utara; 7) UPT SDN 056 Balannalu, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; 8) SDK 015 Pebassian, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; 9) SDN Iyameli, Kabupaten Alor, NTT; dan 10) SDN Kubuliku Jaya Kabupaten Lampung Barat.

          Meskipun, mengalami rehabilitasi, tetapi fasilitas pendidikan tersebut tampak seperti baru dibangun. Apalagi, warna cat yang melekat terlihat sangat mencolok. Tentu, kondisi fasilitas pendidikan tersebut dibuat senyaman mungkin, untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dampaknya, bisa meningkatkan gairah anak sekolah, untuk menimba ilmu lebih maksimal.

          Selain melakukan rehabilitasi fasilitas pendidikan di atas, Pemerintah juga  membangun sebanyak 179 sekolah, 1 PTN, dan 8 sarana olahraga di Papua. Pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan tersebut memberikan manfaat besar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di timur Indonesia. Hal ini menandakan adanya pemerataan pembangunan dan menghilangkan kesenjangan dari barat hingga timur Indonesia.

 

Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan di Wilayah 3T (Sumber: kemenpupr/IG)

 

          Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Maka, meningkatkan pemerataan pembangunan, yang  dilakukan dengan meningkatkan akses dan konektivitas di tanah Papua menjadi sebuah keharusan.

          Fakta, Pemerintah membangun infrastruktur berupa Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan di Papua. Bahkan, bukan hanya membangun infrastruktur Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan di Papua. Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota tahun 2020 yang terlihat mewah. Dan, PLBN Yetetkun yang ditargetkan selesai awal tahun 2022.


Beberapa percepatan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat untuk tercapainya pemerataan pembangunan (Sumber: kemenpupr/IG)

 

          Selain di Papua dan Papua Barat, pemerataan pembangunan infrastruktur juga dilakukan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Bahkan, pada tahun 2021 Kementerian PUPR RI melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan Rp819,9 miliar untuk pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara). Pembangunan di kawasan ini juga mampu membuka akses menuju daerah yang terisolasi.

          Pembangunan infrastruktur di kawasan yang berbatasan dengan negeri Jiran Malaysia menghilangkan stigma negatif. Bahwa, pembangunan infrastruktur hanya dilakukan di perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Negara harus hadir untuk menghilangkan anggapan. Bahwa, pembangunan infrastruktur di perbatasan negera selalu lambat dan kalah cepat dengan negara tetangga. Padahal, daerah perbatasan akan menjadi pintu gerbang atau teras bangsa Indonesia, yang bisa dilihat oleh bangsa lain. Itulah sebabnya, pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negera menjadi harga mati.


Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan Utara (Sumber kemenpuprIG)

Monday, August 16, 2021

Pelindo Bersatu: Menjaga Rantai Distribusi Logistik Nasional Dengan Satu BUMN Pelabuhan

 

Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola oleh Pelindo I (Sumber: IDN Times) 

 

          Bangsa Indonesia adalah negara kepulauan, yang membutuhkan transportasi laut andal. Untuk perpindahan orang dan menjaga rantai distribusi logistik nasional, dari barat hingga timur nusantara. Bangsa Indonesia menghadirkan perusahaan BUMN bernama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, untuk mengatur jasa kepelabuhan Indonesia. Dan, mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.

          Perlu diketahui, Pelindo dibagi menjadi 4 wilayah kerja (work region), yaitu: 1) Pelindo I; 2) Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC); 3) Pelindo III; dan 4) Pelindo IV.  Pelindo I mempunyai 16 pelabuhan dengan wilayah kerja di Provinsi: 1) Aceh; 2) Sumatera Utara; 3) Riau; dan 4) Kepulauan Riau (Kepri).

          IPC (Indonesia Port Corporation) atau Pelindo II mempunyai 12 pelabuhan dengan wilayah kerja di Provinsi: 1) Sumatera Barat; 2) Jambi; 3) Sumatra Selatan; 4) Bengkulu; 5) Lampung; 6) Bangka Belitung); 7) Banten; 8) DKI Jakarta; 9) Jawa Barat; dan 10) Kalimantan Barat.

          Pelindo III mempunyai 43 pelabuhan dengan wilayah kerja di Provinsi: 1) Jawa Timur; 2) Jawa Tengah; 3) Kalimantan Selatan; 4) Kalimantan Tengah; 5) Bali; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur.


     Wilayah kerja Pelindo (Sumber: Pelindo & SlideShare)


          Sedangkan, Pelindo IV mempunyai 24 pelabuhan dengan wilayah kerja di Provinsi: 1) Kalimantan Timur 2) Kalimantan Utara; 3) Sulawesi Selatan; 4) Sulawesi Tengah; 5) Sulawesi Tengggara; 6) Gorontalo; 7) Sulawesi Utara; 8) Maluku; 9) Maluku Utara; 10) Papua; dan 11) Papua Barat). 

Logistik mahal

          Biaya logistik nasional mencapai 24% atau setara Rp3.560 triliun dari Product Domestik Bruto (PDB). Angka tinggi, jika dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, seperti: Malaysia 13%, Vietnam 20%, Thailand 15%, dan Singapura 8%. Bahkan, peringkat Logistic Performance Index (LPI) nasional berada di posisi 46 tahun 2018. Singapura peringkat 7, China peringkat 26, Thailand peringkat 32, Vietnam peringkat 39, Malaysia peringkat 41, dan India peringkat 44.

          Presiden Jokowi mencatat tentang biaya logistik dari Jakarta ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya logistik dari Jakarta ke Singapura, Bangkok, Hong Kong, dan Shanghai.

          Lantas, apa yang menyebabkan biaya pengiriman logistik mahal? Pertama, muatan dari barat ke timur Indonesia tidak seimbang dibandingkan dengan sebaliknya. Rantai distribusi logistik di luar Jawa dan Sumatera, sekitar 30%-40 % peti kemas kosong.

          Kedua, tidak adanya platform rantai distribusi logistik dari hulu sampai hilir. Kualitas pengangkutan darat masih tergolong rendah. Truk-truk untuk pengiriman logistik, didominasi truk-truk berusia tua. Belum menggunakan teknologi terkini, seperti GPS. Kondisi jalan raya banyak yang rusak. Akibatnya, tingkat kemacetan  tinggi dan distribusi logistik sampai tidak tepat waktu.

          Ketiga, kebijakan yang berbelit-belit. Sistem birokrasi rantai distribusi logistik masih ruwet, belum terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.  Kurang terkoordinasi dengan baik oleh setiap otoritas pelabuhan. Contoh, proses sertifikasi dan klasifikasi kapal lambat, harus diajukan ke beberapa entitas.

          Di sisi lain, Pelindo menghadapi masalah pelik, seperti operasional pelabuhan yang variatif. Akibatnya, operasional tidak optimal, tidak efisien, tidak terkoordinasi, tidak terstandarisasi, dan kemampuan finansial dan capex terbatas.     

Pelindo Bersatu

          Perlu diakui, penguasaan pelayanan pelabuhan masih kalah dengan negara tetangga. Menurut Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Selat Malaka yang posisinya dekat dengan Sumatera merupakan jalur tersibuk perdagangan dunia dengan 100 ribu kapal setiap tahunnya.

          Mirisnya, bangsa Indonesia hanya menguasai kurang dari dua persen. Singapura sebanyak 60 persen dan Malaysia 38 persen. Maka, dengan Pelindo Bersatu diharapkan bangsa Indonesia mampu menguasai 15 persen hingga lebih secara bertahap. Agar, menjadi operator pelabuhan berskala internasional.

          Masalah pelabuhan adalah kunci untuk menurunkan biaya logistik nasional. Dibutuhkan rantai distribusi logistik dengan platform logistik terintegrasi. Pelindo dengan 4 wilayah kerja akan berintegrasi menjadi satu BUMN Pelabuhan atau Pelindo Bersatu pada akhir September 2021.

          Integrasi Pelindo I, Indonesia Port Corporation (IPC), Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi entitas tunggal untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan. Menurut pengamat Rhenald Kasali, Pelindo Bersatu merupakan langkah paling tepat dan relevan untuk menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19.

          Langkah strategis menuju pengelolaan pelabuhan dan ekosistem maritim yang berdaya saing secara global (Bisnis Indonesia, 24/07/2021). Bahkan, Pelindo menjadi operator peti kemas terintegrasi dengan ranking 8 dunia, dengan proyeksi 16,7 TEU's).

          Dalam paparannya di Komisi VI DPR RI pada 30 Juni 2021, Wamen II BUMN Kartiko Wirjoatmodjo dan Dirut IPC Arif Suhartono menyatakan mahalnya biaya disribusi logistik nasional sebesar 23% terhadap PDB. Di mana, kontribusi terbesar dari inventori (8,9%), darat (8,5%), admin dan lain-lain (3,5%). Sektor laut mencapai 2,8%, yang setengahnya (1,4%) disumbang pelabuhan, akibat operasional dan infrastruktur yang kurang optimal.

           Pelindo Bersatu telah disetujui oleh SPPI (Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia). Bahkan, telah diadakan penandatanganan berita acara kesepakatan sinergi, integrasi BUMN dan layanan kepelabuhan oleh SPPI pada tanggal 24 Juni 2021.


 

Persetujuan Pelindo Bersatu oleh SPPI (Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia)  (Sumber: sppi2.org) 


          Apa manfaat dari Pelindo Bersatu? Menurut Direktur Utama Pelindo II selaku Ketua Organizing Committee Integrasi Pelindo Arif Suhartono menyampaikan integrasi Pelindo memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat, untuk mendapatkan layanan jasa kepelabuhanan yang lebih baik.

          Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), diyakinkan tingkat disrupsi tidak terlalu tinggi. Dikarenakan, penyesuaian sinergi secara bertahap dari business as usual. Selanjutnya, cost of fund bisa dimaksimalkan untuk menjadi entitas yang lebih besar dan kuat. (Idntimes.com, 02/07/2021).

          Mergernya Pelindo membuat entitas penerima penggabungan (surviving entity) bisa mengelola aset lebih baik dan efisien. Dan, Pelindo bisa mengendalikan perusahaannya menjadi lebih baik dan terkoordinasi secara sistematis. Memperkuat keuangan perusahaan dan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan adaptasi budaya perusahaan dan etos kerja sesuai BUMN AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

          Pelindo Bersatu mampu menimbulkan Multitiplier Effect.  Dengan traffic rantai distribusi logistik di pelabuhan yang meningkat. Berakibat terjadinya peningkatan kepuasan pelanggan (customer satisfication). Dari kondisi ini, memberikan dampak timbulnya berbagai macam investasi baru. Lagi-lagi, muaranya adalah penyerapan tenaga kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran.   

          Era baru jasa kepelabuhan ada di depan mata. Kini, rantai distribusi logistik nasional bisa dibanggakan masyarakat Indonesia, dari barat hingga timur Indonesia. Pelindo Bersatu akan menciptakan kendali strategis dan sistem operasional pelabuhan yang terstandar. Di mana, dengan standarisasi pelayanan jasa kepelabuhan menciptakan efisiensi biaya logistik dan peningkatan kepuasan pelanggan.

Thursday, August 12, 2021

MEMBINGKAI SIKAP “JOGJA TETAP ELING LAN WASPADA” AGAR MENJADI MASYARAKAT TANGGUH DI ERA PANDEMI

 

Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Daerah DIY (Sumber: Shutterstock/diolah)  

 

 

          Beberapa hari lagi, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan kemerdekaan RI yang ke-76, pada tanggal 17 Agustus 2021. Sebuah kemeriahan Indonesia Merdeka dalam suasana Pandemi Covid-19. Meskipun, bangsa Indonesia masih diliputi ancaman Pandemi Covid-19, tidak serta merta menyurutkan semangat merayakan kemerdekaan. Bahkan, tanggal 1-30 Agustus 2021, masyarakat Indonesia diharapkan untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai rasa nasionalisme.

          Peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 kali ini mengusung tagline ”Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”.  Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan tangguh dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Agar, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka dari Pandemi Covid-19. Juga, tingkat perekonomian bangsa Indonesia mampu tumbuh dan bangkit menuju Indonesia Maju.

          Kita perlu menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi trap (jebakan) Pandemi Covid-19. Mengapa? Hal ini dikarenakan tidak ada satupun kalangan yang mampu memprediksi “kapan Pandemi Covid-19 ini akan berakhir”. Senada dengan yang diungkapkan oleh epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang dilansir di Merdeka.com tanggal 31 Juli 2021.

          Beliau menyatakan bahwa pergerakan pasien positif Covid-19 bisa naik turun. Berkaca dari fakta fluktuasi kasus yang terjadi di lapangan. Banyak kalangan yang memprediksi bahwa grafik Pandemi Covid-19 akan melandai. Namun, justru gelombang Pandemi Covid-19 makin tidak terkendali. Apalagi, dengan adanya varian Delta yang penyebarannya lebih cepat dan ganas, dibandingkan dengan Covid-19.

 

"Kalau kita tidak berusaha secara sistematik untuk menurunkan dan mempertahankan sampai titik terendah. Kita harus sustain. Kalau tidak kita akan naik-turun, naik-turun. Itu jebakan yang tidak enak. Pandemi itu kayak gitu. Saya bilang ini adalah trap (jebakan). Karena kalau sudah masuk ke area situ seperti sekarang kita mengalami lonjakan yang demikian tinggi, kita kan sulit mengatasinya" (Pandu Riono, Merdeka.com/31/07/2021)

 

          Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan penanganan Pandemi Covid-19 secara serius dan profesional. Dan, melibatkan kerja sama lintas kalangan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas. Untuk menekan penyebaran Pandemi Covid-19 tersebut. Lantas, bagaimana dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atau Jogja Istimewa dalam menangani Pandemi Covid-19?

 

JOGJA ELING LAN WASPADA

 

          Hal menarik dari penanganan Pandemi Covid-19 di DIY adalah perlunya sikap Jogja Eling Lan Waspada. Menancapkan dan membingkai sikap yang berdasarkan kearifan lokal masyarakat Jogja Istimewa sungguh penting. Di mana, Pemerintah Daerah dan masyarakat diharapkan untuk “eling” yang berarti ingat atau sadar.

 

Jogja Eling Lan Waspada terhadap Pandemi Covid-19 (Sumber: shutterstock/diolah)

 

          Bahwa, bahaya Pandemi Covid-19 bisa menyasar ke semua kalangan tanpa pandang bulu. Maka, perlunya sikap sadar Pemerintah Daerah untuk menangani Pandemi Covid-19. Demi menjaga kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Oleh sebab itu, penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara serius dan profesional.

          Pemerintah Daerah DIY tidak lelah untuk mengingatkan selalu kepada masyarakat. Agar, tetap ingat dan sadar untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) 5M secara ketat. Tanpa, kesadaran yang tinggi dari masyarakat, program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam penanganan Pandemi Covid-19 tidak akan berarti apa-apa.

          Kemudian, Pemerintah Daerah DIY dan masyarakat diharapkan untuk tetap “Waspada”. Yang mengandung arti agar tetap hati-hati dan siaga dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Dikarenakan, penyebaran Covid-19 tidak bisa terdeteksi. Maka, kunci keberhasilan dalam penanganan Pandemi Covid-19 adalah sikap siap sedia. Untuk mencegah dan penanganan akibat yang terjadi selama Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, penyebaran varian Delta yang tidak diduga sebelumnya.  

          Sesuai laporan pemutakhiran data yang ada dalam media sosial (Instagram) Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) DIY. Laporan tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota & RS Rujukan Covid-19 di DIY per Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB menunjukan kondisi:

1.     Total Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau total pasien yang tersuspek: 76.224 orang.

2.     Total akumulasi jumlah pasien positif terkonfirmasi COVID-19 adalah 131.901 orang.

3.     Total pasien dinyatakan sembuh COVID-19 sebanyak 95.592 orang.

4.     Total pasien positif COVID-19 meninggal dunia sebanyak 4.020 orang.        

 

 

Kondisi Pasien Covid-19 Pemerintah Daerah DIY, Per 10 Agustus 2021 (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota & RS Rujukan Covid-19 di DIY/Instagram Kominfo DIY/diolah)

 

          Dari laporan data tersebut, dapat diperoleh bahwa persentase kesembuhan (tingkat kesembuhan) pasien Covid-19 adalah sebesar 72,47%. Sedangkan, persentase kasus kematian (tingkat kematian) adalah sebesar 3,05%.

          Bagaimana dengan kondisi Tempat Tidur (TT) di RS Rujukan bagi pasien Covid-19? Data tanggal 10 Agustus 2021 menunjukan bahwa jumlah total TT di RS Rujukan baik TT Critical maupun Non-Critical sebanyak 1.780. Dengan rincian sebagai berikut: 1) TT Critical (Ketersediaan: 318, Penggunaan: 200, Sisa: 118); dan 2) TT Non Critical (Ketersediaan: 1.462, Penggunaan: 1.119, Sisa: 343).

 

BANTUAN SOSIAL (BANSOS)

 

          Dampak nyata dari Pandemi Covid-19 adalah lumpuhnya hampir seluruh sektor ekonomi. Banyak perusahaan dari berbagai skala besar dan kecil yang melakukan perampingan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Dengan alasan untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang melakukan penutupan operasioanal, baik untuk sementara maupun permanen.

          Dengan demikian, PHK berakibat tingkat pengangguran makin bertambah. Ditambah lagi, dengan daya beli masyarakat yang makin menurun. Maka, hal yang harus dilakukan Pemerintah adalah memberikan bantuan sosial (bansos) agar masyarakat mampu bertahan dan bangkit. Harapan besar menjadi masyarakat Tangguh yang mampu merdeka di era Pandemi Covid-19.

          Maka, seperti Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah Daerah DIY memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Adapun, bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah DIY terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: 1) Bantuan Uang; dan 2) Bantuan Beras 10KG/KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

          Bantuan Uang terbagi menjadi tiga (3) macam: 1) Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada 186.017 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total keseluruhan Rp. 116.238.158.000; 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan kepada 383.220 KPM dengan total keseluruhan Rp, 76.644.000.000; dan 3) Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan kepada 131.280 KPM dengan total keseluruhan Rp. 78.768.000.000.

          Bentuk bantuan sosial yang kedua berupa Bantuan Beras 10KG/KPM. Bantuan ini terbagi menjadi tiga (3) macam: 1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupa bantuan beras 10 KG. Disalurkan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 186.017 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total keseluruhan 1.860.170 kg; 2) Bantuan Sosial Tunai (BST) berupa bantuan beras 10 KG. Disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 131.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total keseluruhan 1.312.800 kg; dan 3)  Bantuan Beras dari Kemensos RI yang langsung ke Walikota dan Bupati sejumlah 18.000 paket (per paket 5 kg). Dan, jumlah total 90.000 kg disalurkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di luar PKH dan BST.


 

Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY kepada masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19 (Sumber: Kominfo DIY)

 

          Contoh nyata penyaluran BST dan Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi di Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul. Penyaluran bantuan bulan Mei dan Juni 2021tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 secara langsung di Kantor Pos Kapanewon Sanden, Bantul.

          Penerima bantuan program BST masing-masing menerima uang tunai sebesar Rp600.000 dan beras 10 kg. Sedangkan, penerima bantuan program PKH menerima sejumlah uang yang sama dengan program BST, melalui transfer ke rekening PKM, dan juga menerima beras 10 kg.

 

DANA ISTIMEWA (DANAIS)

 

          Tidak dipungkiri bahwa dana yang digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 sangatlah besar. Oleh sebab itu, Pemerintah DIY gerak cepat untuk menyelamatkan warganya. Maka, Pemerintah Daerah DIY mengambil inisiatif untuk menggunakan Dana Istimewa (Danais).

          Kebijakan penggunaan Danais tersebut, setelah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah menyetujui realokasi anggaran Pemerintah Daerah DIY untuk penanganan Pandemi Covid-19. Aturan tersebut ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 94/PMK.07/2021 tanggal 19 Juli 2021, tentang perubahan atas PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

          Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY merancang program penting. Yaitu, kelurahan yang ada di wilayah DIY bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp50juta-Rp145juta yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais).

          Maka, dana sebesar Rp49,7 miliar dari Danais disalurkan untuk kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanganan Covid-19. Seperti, memberikan bantuan kepada 392 kelurahan (desa). Masing-masing kelurahan memperoleh minimal Rp50 juta hingga Rp145 juta, dengan total sebesar Rp22,6 Miliar.

          Selain itu, bantuan berupa sembako ditujukan bagi warga yang isoman (isolasi mandiri). Serta, operasional satgas Covid-19 tingkat kelurahan, di antaranya penguatan SDM, sarpras penunjang, operasional shelter, serta pemulasaran jenazah Covid-19.

 

"Dari Rp80,1 Miliar tersebut, sebanyak Rp49,7 Miliar digunakan untuk program kegiatan masing-masing OPD DIY yang terkait penanganan Covid-19" (Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho, Kominfo DIY).

 

          Selanjutnya, dana sisa dari Danais sebesar Rp30,4 Miliar digunakan sebagai Belanja Tak Terduga (BTT). BTT Danais dan BTT lainnya (sebelumnya telah dianggarkan dari APBD rutin) Pemerintah Daerah DIY untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp98 Miliar. 

 

Penggunaan Dana Istimewa (Danais) Pemerintah Daerah DIY untuk penanganan Pandemi Covid-19 (Sumber: Kominfo DIY)

 

          Pemerintah DIY menyadari bahwa masyarakat yang menjadi pasien Covid-19 harus dikontrol ketat perkembangannya. Maka dari itu, pada tanggal 27 Juli 2021, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan kembali. Terutama bagi pasien Covid-19 bergejala, untuk pindah ke isoter (isolasi terpadu), daripada isolasi mandiri (isoman) di rumah.

          Hal tersebut dilakukan karena pasien yang dirawat di isoter akan mendapat pengawasan yang baik. Karena, terpenuhinya kebutuhan vitamin, obat, dan makanan telah terjamin. Dibandingkan dengan pasien Covid-19 yang melakukan isoman tidak mudah dikontrol. Bahkan, bisa berakibat banyak korban yang meninggal dunia.

          Pemerintah Daerah DIY juga peduli dengan keberadaan UMKM yang terkena dampak Pandemi Covid-19. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan Pemerintah tentang PPKM. Pada tanggal 4 Agustus 2021 lalu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan bantuan secara simbolis yang bertempat di Lapangan Upacara, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Bantuan berupa dana hibah Pemerintah Daerah DIY sebesar total Rp16,45 miliar, bersumber dari Danais kepada 115 koperasi sebesar total Rp16,45 miliar.

 

VAKSINASI

 

          Sesuai dengan program Pemerintah tentang vaksinasi. Maka, Pemerintah Daerah DIY juga melakukan vaksinasi bagi tenaga kesehatan (nakses) dan masyarakat lainnya. Berikut, pemutakhiran data (update) vaksinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY per 10 Agustus 2021. 

 

Pemutakhiran data vaksinasi Covid-19 Pemerintah Daerah DIY (Sumber: Data terolah Dinas Kesehatan DIY)

 

          Melihat data di atas, maka sebaran pencapaian vaksinasi di Provinsi DIY, yaitu: untuk Vaksinasi I mencapai sebesar 43,34%. Sedangkan, Vaksinasi II telah mencapai sebesar 16,78%. Menarik, pencapaian vakisnasi III untuk tenaga kesehatan telah menyasar sebesar 16,97%. Di sisi lain, sebaran pencapaian vaksinasi untuk pelayan publik sebesar 190,77% untuk Vaksinasi I dan 83,21% untuk vaksinasi II.

          Besaran sebaran pencapaian vaksinasi untuk pelayan publik, dikarenakan seringnya komunikasi atau tatap muka dengan masyarakat. Tentu, bertujuan untuk mencegah paparan Covid-19 dari masyarakat, yang sedang mendapatkan layanan publik tersebut.

          Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa membingkai sikap “Jogja Eling Lan Waspada” ditujukan untuk Pemerintah Daerah DIY dan masyarakatnya. Dengan kata lain, Pemerintah daerah DIY dan masyarakat bersama-sama bergerak berdasarkan sikap kearifan lokal. Dalam menangani Pandemi Covid-19 secara serius dan profesional.

          Pemerintah Daerah DIY melakukan implementasi kebijakan, seperti pemberian bantan sosial (bansos) atau bantuan dana UMKM. Agar, masyarakat menjadi Masyarakat Tangguh di era Pandemi Covid-19. Tingkat perekonomian bisa tumbuh dan bangkit menuju Indonesia Maju. Diimbangi dengan kepatuhan masyarakat untuk melakukan Protokol Kesehatan (Prokes) 5M secara ketat.       

 

“Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Pembuatan Konten Media Sosial dalam rangka Memperingati HUT RI ke-76 dengan tema Merdeka dari Pandemi: Bersatu dalam Keberagaman untuk Indonesia Bangkit yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY”.


Pemahaman Orang Tua untuk Membedakan Antara Gejala Alergi Saluran Cerna dan Gangguan Saluran Cerna Fungsional Demi Tumbuh Kembang Anak

  Webinar Bicara Gizi tentang perbedaan Gejala Alergi Saluran Cerna dan Gangguan Saluran Cerna Fungsional (Sumber: Shutterstock )       ...